Study Judicial Crime

PEMETAAN JUDICIAL CRIME

DI KALANGAN APARAT PENEGAK HUKUM

DALAM RANGKA PERANG MELAWAN KORUPSI DI INDONESIA

A Strategic Intelligence Study by JA Pinora

A. PENDAHULUAN.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, sejak terjadinya permulaan perkara sejatinya dapat digambarkan dengan jelas, dari mulai penanganan awal oleh pihak penyidik yang diwakili oleh lembaga kepolisian atau kejaksaan, kemudian pada saat acara penuntutan, lalu pada pengajuan perkara ke pengadilan, dijatuhkannya vonis dalam sidang oleh Hakim, sampai dengan diajukannya proses banding.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), selaku salah satu pengemban fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana, saat ini memiliki kekuatan personel sejumlah kurang lebih 400 ribu orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana para personelnya yang mengemban fungsi penyidikan dimasukkan dalam kesatuan reserse kriminal di tiap – tiap kesatuan kerja. Dan dalam penyidikan perkara pidana, termasuk di dalamnya perkara korupsi, didukung secara finansial oleh negara dalam pelaksanaannya, untuk selanjutnya berupaya menyelesaikan berkas perkara, dan mengirimkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai kesepakatan yang berlaku.

Kejaksaan Republik Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai pengemban fungsi penuntutan perkara pidana, ternyata juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan perkara pidana korupsi, dimana hal ini merupakan salah satu kekuatan dari Kejaksaan yang bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan penuntut dalam perkara korupsi. Sehingga dalam penanganan perkara korupsi oleh kejaksaan, tidak perlu membutuhkan waktu lama dalam tinjauan proses penyelesaian berkas perkara tindak pidana korupsi, karena memang langsung dilakukan pembangunan konstruksi penyidikan dan penuntutan oleh kesatuan kerja yang sama. Disamping itu pula, kejaksaan juga berwenang dalam penyidikan perkara perdata yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Kementrian Hukum Dan HAM (Kemenkumham RI), yang mengatur tugas fungsi dan peran para hakim seluruh pengadilan di Indonesia dalam bekerja sehari – hari, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri, yang mengawasi para hakim pengadilan. Dimana lembaga kehakiman yang dulunya adalah Departemen Kehakiman (Kemudian disatukan dalam Kemenkumham RI), tersebut baik di tingkat kabupaten sampai propinsi menugaskan para hakim untuk bertindak sebagai hakim dalam sidang pengadilan dalam mengadili suatu perkara.
Lembaga yudikatif lanjutan di Indonesia, dibedakan dalam format Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana kedua mahkamah tersebut mengemban fungsi kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara baik perkara yang bersifat pidana, perdata ataupun sengketa pemilu (Pemilihan Umum). Dalam format kasasi atas vonis hakim peradilan, maka akan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa perkara pemilu, baik mulai pendaftaran perkara sampai dengan sidangnya, maka akan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Baik Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, keduanya berada di ibukota negara, DKI Jakarta.
Lembaga pemasyarakatan, sebagai lembaga akhir yang melaksanakan eksekusi pemidanaan di Indonesia, bernaung di bawah Kemenkumham RI, yang selanjutnya menyediakan fasilitas di beberapa tempat untuk merehabilitasi perilaku kejahatan terhadap para narapidana yang mempunyai keputusan hukum tetap, sesuai dengan lamanya vonis yang diterima (Inkracht).
Kasus Akhil Mochtar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK, yang kemudian tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), dengan dugaan menerima suap dalam perkara pemilu kepala daerah, telah mencengangkan banyak pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penangkapan ini merupakan langkah maju oleh KPK dalam memberantas praktek – praktek mafia hukum yang berada di tubuh MK. Namun demikian, akhirnya terungkap bahwa persidangan pemilu kada yang selama ini telah diputuskan oleh MK, kemudian malah menjadikan kegamangan yang berkelanjutan.

 

B. PEMBAHASAN.

Kemampuan finansial pihak – pihak yang berperkara dalam berbagai sidang peradilan di Indonesia, mempengaruhi acara penegakan hukum, dalam fase permulaaan ditujukan kepada para pejabat penyidik di lembaga POLRI maupun Kejaksaan, dengan maksud bahwa dalam penerapan pasal yang dikenakan dan pembangunan konstruksi penyidikan tidak dilanjutkan, ataupun antara lain adalah bermaksud untuk mengganti pasal – pasal primer yang akan diterapkan kepada para tersangka.
Hubungan kedekatan pihak yang berperkara dengan pusat kekuasan baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat, sangat mempengaruhi jalannya pembangunan konstruksi penyidikan di lembaga POLRI maupun Kejaksaan, dan hal ini pulalah yang selanjutnya akan merubah strategi penyidikan dan penuntutan perkara, bahkan pada saat digelarnya sidang, pihak yang berperkara masih terus berupaya untuk mempengaruhi putusan sidang dengan cara – cara intervensi terselubung terhadap para hakim di persidangan.
Sejak 15 tahun setelah peristiwa reformasi di bulan Mei tahun 1998, keadaan penegakan hukum di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, padahal salah satu agenda reformasi adalah penegakan hukum, sehingga perlu dilakukan pembenahan yang signifikan terhadap unsur – unsur penegakan hukum di Indonesia. Situasi dan kondisi penegakan saat ini dinilai malah cenderung mengalami kemunduran, padahal telah banyak aturan – perundangan yang telah dibuat namun justru dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan korupsi.
Akar permasalahan dari mundurnya kondisi penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah maraknya mafia hukum di beberapa unsur penegak hukum itu sendiri, sehingga menegakkan hukum ibaratkan menegakkan benang basah, sebuah kiasan yang menggambarkan betapa sulitnya memperbaiki kerusakan hukum di Indonesia saat ini.
Disamping itu integritas ketua pengadilan (Yang juga sering menjadi hakim dalam mengadili suatu perkara) terhadap sistem penegakan hukum juga dinilai semakin rendah, kemudian malah para hakim membuat putusan vonis yang tidak membuat jera para pelaku kejahatan, serta tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan kemudian berakibat maraknya kejahatan yang sama yang berulang – ulang oleh pelaku lainnya. (http://news.detik.com/read/2014/03/21/155500/2533045/10/duh-calo-pns-tak-dipenjara-dan-hanya-dihukum-kembalikan-uang-sogokan dan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5019133c7a384/vonis-pengadilan-korupsi-dinilai-masih-rendah).
Tidak adanya kontrol dari rekan kerja sesama aparat penegak hukum juga menjadi penyebab banyak terjadinya pelanggaran dan kejahatan, padahal dari sisi lingkungan kerja yang sama sebenarnya sangat mungkin untuk mengupayakan tindakan pencegahan, karena pengaruh faktor hubungan emosional. Sehingga sistem kontrol yang diperlukan, selain dari eksternal juga dari lingkungan kerja / internal. Dengan adanya kedekatan hubungan emosional sesama aparat keamanan, baik hubungan vertikal maupun horizontal, maka sebenarnya untuk citra institusi, berpotensi untuk secepatnya diambil tindakan ke dalam, berupa pembinaan personel sebelum mencuatnya kasus – kasus korupsi (http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/28/tersangka-korupsi-sebut-jaksa-pernah-minta-uang-rp-10-m).

Pengawasan eksternal dan internal, dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap setiap warga negara, sebenarnya dapat ditingkatkan dengan metode dan aturan main yang sudah ada. Hanya masalah yang selalu muncul adalah yang bersifat klasik dan selalu berulang, diantaranya adalah kendornya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di kalangan internal pejabat negara oleh divisi pengawasan internal mereka, sehingga dalam hal terjadinya pelanggaran dan atau tindak pidana korupsi, justru terjadi pada sektor / bidang yang sama pada departemen terkait (http://www.merdeka.com/peristiwa/usut-korupsi-pelat-nomor-kapolri-tunggu-kasus-simulator-selesai.html).

Faktor gaji aparat negara yang rendah, sebenarnya BUKANLAH menjadi pemicu utama terjadinya praktek – praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas di pos – pos penerimaan pendapatan negara, khususnya di kalangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementrian Keuangan), padahal dari sisi perhatian negara, justru merekalah yang terlebih dahulu mendapatkan kenaikan gaji dibanding pegawai negeri yang lain, baik POLRI maupun TNI. Sehingga dalam kasus korupsi, faktor yang PALING DOMINAN adalah justru kepada gaya hidup aparat hukum itu sendiri, yang membutuhkan uang secara berlebihan. (http://www.tempo.co/read/news/2013/12/27/063540467/Tahun-2014i-Kapolri-Awasi-Ketat-Bea-Cukai dan http://news.detik.com/read/2014/01/25/112210/2477997/10/hambat-pengusaha-kepala-bea-cukai-tanjung-priok-jadi-tersangka).
Driving force yang mendorong praktek – praktek korupsi oleh pejabat negara, salah satu contohnya di kalangan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kementrian Keuangan), sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang paling menonjol adalah godaan untuk mempersulit tahapan administrasi dalam pelayanan mereka terhadap masyarakat, sehingga prioritas utama yang dikedepankan dalam melayani masyarakat adalah dengan memunculkan hambatan – hambatan dalam pengurusan izin / administrasi, maupun prosedur hukum yang kemudian akan secara sengaja menciptakan iklim kedekatan emosional untuk mempermudah terbukanya peluang penawaran praktek korupsi di lingkungan mereka. (http://www.tempo.co/read/news/2014/01/27/087548658/Bos-Bea-Cukai-Terseret-Kasus-Suap-Anak-Buahnya).
Kerugian negara yang diperkirakan berjumlah triliunan rupiah akibat praktek – praktek korupsi di lingkungan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia, cenderung hanya pada nilai nominal per kasus yang ada, namun secara nasional kompilasi kerugian negara tidak terdatakan dengan benar, karena memang penanganan perkara korupsi yang tersebar di beberapa lembaga negara, yang mempunyai kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (http://www.tempo.co/read/news/2014/03/27/063565801/Kasus-Bank-Centuryi-Kerugian-Negara-Diminta-Dibuka).
Pengaduan masyarakat, sebenarnya mempunyai peran dan potensi yang sangat penting dalam kegiatan deteksi dini terjadinya pelanggaran dan atau tindak pidana korupsi, sebab dalam laporan pengaduan masyarakat tercantum waktu, nama dan peran pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut serta modus operandi yang dilakukan selama masa tertentu. Untuk membuktikan kebenaran laporan pengaduan yang diterima, lembaga negara pemberantas tindak pidana korupsi perlu melakukan cek ke lapangan dan dari hasil penilaian di lapangan dapat diperoleh gambaran skema tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga langkah – langkah perencanaan penugasan untuk penindakan tindak pidana korupsi dapat disusun dengan baik, sebagai bekal dalam upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan digelar, baik yang nantinya akan dilakukan melalui operasi penyelidikan secara terbuka atau tertutup (http://news.detik.com/read/2013/04/21/234742/2226360/10/jelang-2014-pengaduan-masyarakat-soal-korupsi-ke-kpk-meningkat).

KPK dalam menggelar operasi penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah berupaya dengan sekuat tenaga melalui operasi terbuka dan operasi tertutup, dimana dalam operasi yang tertutup sebagian besar diakhiri dengan penindakan tertangkap tangan. Namun demikian, dalam operasi terbuka yang pernah dilaksanakan oleh KPK sering menyasar pada pelaku – pelaku non big fish dan cenderung kepada upaya shock teraphy terhadap pejabat publik yang bergerak di bidang pelayanan administrasi terhadap masyarakat.(http://tekno.kompas.com/read/2008/05/31/0603342/enam.pegawai.bea.dan.cukai.tanjung.priok.diperiksa).

Mahfud MD, yang sempat menjabat sebagai Ketua MK, beliau yang saat ini sebagai pakar hukum di Republik Indonesia dan pendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, ketika mengetahui adanya penangkapan terhadap Ketua MK Akhil Mochtar (AM) oleh KPK, seolah tidak percaya bahwa yang bersangkutan telah tertangkap tangan oleh KPK dengan barang bukti sejumlah uang tunai. Dimana berita penangkapan ini juga diulas oleh beberapa kantor berita internasional seperti CNN, Financial Times, Al Jazeera, Fox News, BBC dan Strait Times. Sebagai gambaran, bahwa penangkapan tersebut merupakan ekses dari sengketa pemilu kada propinsi Banten yang sebelumnya diperkarakan di MK.
Tertangkapnya AM oleh KPK, patut diacungi jempol dan hal ini membuat banyak kalangan tercengang karena memang selama ini, MK dianggap sebagai benteng terakhir para pencari keadilan bidang pemilu kada, sehingga perstiwa penangkapan AM diperkirakan dapat menyulut kemarahan para pendukung yang dianggap kalah di MK, namun sebenarnya adalah pemenang secara de facto saat pemilu kada. Namun sekarang semuanya seakan menjadi terang bahwa dengan ditemukannya juga barang bukti ganja yang secara ilmiah dibuktikan DNAnya juga milik MA (http://www.tempo.co/read/news/2013/10/30/063525885/DNA-di-Ganja-Sama-dengan-DNA-Akil-Mochtar).
Kepercayaan masing – masing pihak pendukung untuk menyelesaikan sengketa pemilu kada di MK sebenarnya harus dihargai, karena dapat menghindarkan konflik komunal yang dapat terjadi di daerah masing – masing, sehingga penyelesaian perkara pemilu kada di MK yang diakhiri dengan putusan MK dapat meredam gejolak yang ada di masyarakat. Namun dengan munculnya kasus AM ini membuat banyak kalangan yang pernah berperkara di MK dan mendapatkan vonis kalah semasa AM menjabat sebagai Ketua MK, bisa sangat berpotensi mengakibatkan chaos di wilayah masing – masing.
Merebaknya kasus – kasus korupsi di lembaga penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, membuat kepercayaan dunia internasional dan masyarakat lambat laun menjadi punah. Bahkan tradisi korupsi dan mafia hukum, sangat sulit dihilangkan di kalangan seluruh eselon pejabat pemerintahan Indonesia (http://www.tempo.co/read/news/2013/11/19/078530739/KPKi-Kasus-Korupsi-di-Kementerian-Berhenti-di-Laci). Karena tidak hanya pejabat lini terdepan yang tersangkut perkara korupsi, namun juga lini tengah dan lini belakang pilar penegakan hukum di Indonesia. Padahal sebagaimana sumpah mereka ketika diangkat menjadi pegawai negeri, untuk mengabdi kepada masyarakat, nusa dan bangsa, jadi sebenarnya melayani masyarakat adalah sama dengan melayani negara dan bangsa Indonesia.

 

C. PENUTUP.

Keberhasilan pemberantasan mafia hukum haruslah seiring dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat juga bahwa pelaku korupsi yang juga adalah pejabat hukum dan pejabat pelayanan masyarakat yang selalu memanfaatkan celah hukum dan celah prosedur administrasi yang berlaku. Dimana konteks penawaran bantuan yang berujung pada tindakan korupsi bermula dari penyelesaian perkara terhadap pihak yang berperkara, dan kecepatan dalam memberikan jasa layanan terhadap masyarakat.
Munculnya upaya hukum yang keras oleh KPK sebenarnya mencerminkan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bahkan tidak ada tebang pilih dalam penentuan sasaran personal pejabat negara yang akan ditangkap. Keberanian KPK selama ini telah memunculkan simpati masyarakat yang meluas ke semua daerah, dan sebenarnya ini merupakan cerminan betapa masyarakat Indonesia sudah muak dengan perilaku korupsi para pejabat negara, dan ironisnya adalah para pejabat negara yang terlibat tindak pidana korupsi tidak mempunyai nurani untuk berhenti tidak melakukan kejahatan korupsi di lembaga masing – masing.
Strategi penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang berkecimpung di bidang hukum dan pelayanan publik, harus lah dengan cara – cara yang keras dan tegas, dengan memaksimalkan penggunaan kekuatan sumber daya KPK, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga pengaruh yang muncul diantaranya adalah efek jera bagi para pelaku yang telah diproses hukum maupun bagi pelaku yang masih berniat meneruskan praktek – praktek korupsi dan kepada para calon pelaku tindak pidana korupsi.
Pengaruh besaran vonis dan putusan akhir terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dapat menyeimbangkan kerugian keuangan negara di masa lalu dengan laju pertumbuhan ekonomi di masa depan, dan apabila iklim kewirausahaan mendukung disaat pengaruh ini muncul, maka dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Sehingga dengan pertimbangan – pertimbangan ini, maka bangsa Indonesia secara makro dan mikro akan mengalami kemajuan yang signifikan di segala bidang.
Dengan demikian, langkah – langkah lembaga hukum yang berwenang dalam menyidik kasus tindak pidana korupsi, sampai dengan proses berakhirnya masa pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi, harus mendapatkan porsi yang besar, lebih dan extra ordinary ketika implementasinya, baik di lapangan, pemberkasan, penuntutan, persidangan sampai pemenjaraan. Dan sepanjang langkah hukum yang dilakukan atas nama pemberantasan korupsi, maka tindakan yang dilakukan harus didukung oleh semua lapisan masyarakat, dan jika demikian maka pengaruh yang akan muncul adalah terjaminnya keamanan keuangan negara dari rongrongan para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Study Estimasi Intelijen

IMPLEMENTASI ESTIMASI INTELIJEN TENTANG

ANCAMAN TERORISME TERHADAP KEAMANAN KONTEMPORER

GUNA MENCERMATI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PENGAMANAN PILPRES RI TAHUN 2014

A Strategic Intelligence Study by JA Pinora

A.      PENDAHULUAN.

Perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu sejak bermulanya tahun 2013 sampai saat ini di bidang terorisme pada beberapa kawasan telah sangat mengkhawatirkan, dengan adanya peningkatan frekuensi serangan teror terhadap aparat keamanan khususnya personel polisi maupun tentara, baik secara fisik sasaran individual maupun sasaran kelompok, bahkan pada beberapa serangan yang terjadi juga ditujukan kepada keluarga dari aparat keamanan itu sendiri. Dimana bentuk serangan yang terjadi sangat mematikan, serta dilakukan secara sporadis maupun terorganisir, dan serangan – serangan tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Al Qaeda yang selama ini menjadi target pasukan sekutu yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan lain – lainnya. Peningkatan frekuensi dan kualitas serangan di tahun 2013 oleh kelompok teroris terhadap aparat keamanan, tidak bisa lagi diremehkan oleh semua pihak. Hal ini bisa terjadi karena pembangunan kekuatan kelompok teroris selalu tidak terdeteksi secara dini oleh jajaran intelijen aparat keamanan itu sendiri, baik pembangunan secara finansial, jaringan, logistik, secara mental, maupun dalam penyusunan perencanaan serangan pendadakan strategis. Sehingga kejadian yang muncul di permukaan hanyalah kejadian serangan bersenjata saja, namun pada fase – fase sebelum serangan justru tidak bisa diantisipasi dengan baik, dan munculnya pendadakan strategis yang berupa serangan bersenjata kerap kali mengakibatkan jatuhnya korban jiwa personel aparat keamanan baik dari polisi dan atau tentara, bahkan juga dari kalangan sipil.

Disamping itu, pembangunan kekuatan kelompok teroris selama ini terjadi karena salah satu diantaranya adalah suburnya paham terorisme dan radikalisme dari agama tertentu, yang secara sengaja sering disalah – pahami dan disalah – tafsirkan, sebagai alat untuk mengelola jaringan dalam fase rekrutmen orang – orang yang awam terhadap pendalaman agamanya sendiri, sehingga tokoh – tokoh terorisme sendiri menjadi idola yang secara terus menerus mengakar dalam jiwa kelompok tersebut, yang setiap saat akhirnya siap menjadi martir dalam jaringan teroris itu sendiri. Kondisi ini kemudian menjadi trend kecenderungan dalam penyebaran jaringan, baik kemudian berkembang dari tingkat lokal, kawasan, dan global. Namun dalam beberapa proses pada fase pembangunan kekuatan kelompok teroris, sering membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit, dan karena kelompok ini harus terus menjalankan agendanya, maka pemenuhan kebutuhan melalui pendanaan merupakan hal yang absolut harus dipikirkan jaringan teroris, baik dengan tersedianya sumber dana, maupun pengelolaan dana itu sendiri, yang diperoleh oleh mereka dengan berbagai macam cara.

Kebutuhan finansial dalam mengelola jaringan teror, pada beberapa fakta yang muncul belakangan ini, sering didapatkan data kejadian yang berhubungan dengan peristiwa pidana perampokan atau kejahatan pencurian / kekerasan, maupun pada sasaran strategis tertentu, sehingga uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut kemudian dikelola untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pelebaran jaringan terorisme. Kejahatan yang dilakukan selain upaya perampokan bersenjata, juga dengan upaya penjualan paket – paket narkoba ke elemen masyarakat tertentu di wilayah yang terpilih. Disamping itu, dana yang diperoleh, kemudian digunakan untuk pembuatan pusat pelatihan yang meliputi latihan teknik dan taktik tempur dasar, dimana bertujuan serangan yang dipersiapkan oleh kelompok terorisme sendiri, akan menjadi bentuk tindakan ketika menghadapi personel aparat keamanan, dan bagaimana urutan aksi serangan yang akan dilakukan, serta kemudian bagaimana penentuan materi pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang akan dilaksanakan jaringan terorisme.

Dalam penilaian keamanan kontemporer secara kawasan, pembangunan kekuatan jaringan terorisme, tahun ini khususnya diwaspadai terjadi di wilayah – wilayah, yang negaranya akan melaksanakan pemilihan pemimpin negara / pemerintahan. Dan perlu diketahui bahwa, di tahun politik ini, bagi Republik Indonesia (RI), sangat menarik telah ditemukan fakta – fakta yang mengaitkan dengan upaya penggagalan pemilihan itu sendiri, baik dengan kajian penetapan sasaran serangan dan atau melalui serangan terhadap aparat keamanan yang menjaga fisik para calon pasangan yang akan menjadi pemimpin negara / pemerintahan. Dalam beberapa fakta yang muncul di Indonesia pada bulan Mei 2013, dipublikasikan oleh lembaga penegak hukum dengan jelas, bahwa upaya pembangunan kekuatan kelompok terorisme ditujukan untuk penggagalan PILPRES (Pemilihan Presiden) tahun 2014, dengan melalui aksi – aksi serangan yang akan dilakukan. Dimana bermaksud untuk membuat kekacauan pasca serangan yang diperkirakan akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik dari pihak aparat keamanan yang menjaga VIP (Very Important People) itu sendiri, ataupun bahkan VIP itu sendiri. Juga diperkirakan apabila VIP menjadi korban dan masih berstatus calon, maka akan terjadi chaos atau setidaknya muncul proses penundaan dan pemilihan ulang. Dan semasa pemilihan ulang tersebut, maka diperkirakan juga massa pendukung calon akan mengalami halusinasi tokoh politik yang sebenarnya secara de jure telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau secara informasi teknologi. Situasi dan kondisi yang demikian sangat rawan terhadap ketidakterimaan, baik oleh massa pendukung maupun koalisi partai politik yang mengusung calon pasangan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi keamanan kontemporer di negara kesatuan Republik Indonesia.

B.      KAJIAN INTELIJEN TERHADAP JARINGAN TERORISME.

 Ancaman terorisme merupakan setiap usaha atau tindakan yang dinilai mampu membahayakan keselamatan masyarakat, baik secara luas maupun terbatas. Bentuk nyata dari ancaman terorisme diantaranya adalah munculnya radikalisme agama tertentu yang saat ini tumbuh subur berkembang, dengan hasutan berbuat jihad melalui cara – cara teror dan kekerasan, pendanaan untuk / bagi jaringan teror, dan rekrutmen sel – sel baru jaringan terorisme melalui sistem dan metode tertentu. Ancaman terorisme sendiri belum dapat dirasakan secara fisik, namun apabila fase ancaman telah meningkat ke fase ambang gangguan, maka tidak lama kemudian akan muncul fase gangguan nyata yang mempunyai dampak langsung fisik dan psikis terhadap masyarakat baik, secara lokal terbatas / secara luas kedaerahan. Ancaman terorisme juga memerlukan perhatian oleh aparat keamanan di Indonesia, baik POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) atau TNI (Tentara Nasional Indonesia), dimana pelaku ancaman terorisme dalam tulisan ini merupakan orang perorangan maupun kelompok yang tergabung dalam jaringan teror jihad global, yang secara internasional mempunyai network / pandangan secara global, yang menyerukan berperang terhadap Amerika dan para sekutunya, baik yang berada didaerah kawasan perang maupun di negara pada kawasan damai. Ancaman terorisme ini tidak bisa dibendung dengan cara – cara biasa, namun diperlukan juga extra ordinary efforts yang dinilai mampu dan cakap untuk mendeteksi secara dini penyebaran jaringan terorisme, dan akhirnya sepakat untuk menerapkan aksi penegakan hukum yang tepat bagi perorangan / kelompok yang terlibat dalam aksi gangguan nyata terorisme di Indonesia. Mengingat bahwa perilaku ancaman terorisme dapat saja belum / masuk dalam kategori suatu ranah pidana atau sudah masuk dalam ranah hukum, maka diperlukan langkah jitu dan strategis dalam menerapkan pasal – pasal peraturan perundang – undangan terorisme yang tepat, agar kemudian para pelakunya dapat dijerat untuk dibawa ke pengadilan umum. Bahwa ancaman terorisme di Indonesia sudah begitu sangat nyata, yang apabila dikaitkan dengan kondisi keamanan menjelang pemilihan Presiden (PILPRES) di tahun 2014, maka kewaspadaan terhadap jaringan terorisme perlu ditingkatkan, mengingat sel – sel jaringan terorisme sudah terdiri dari berbagai lapisan usia dan kalangan di masyarakat, dimana penyebaran terorisme yang berkedok agama tertentu dan selama ini mampu bergerak / berkomunikasi dengan sesama sel – sel jaringan teror di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga upaya – upaya jaringan terorisme yang berupa penggagalan agenda nasional PILPRES 2014, dapat diantisipasi dengan penindakan yang terukur oleh POLRI, serta menghindarkan kekacauan apabila POLRI gagal mengamankan secara fisik para pasangan calon Presiden / Wapres, yang didukung oleh aliansi partai politik yang majemuk, ataupun disaat proses waktu pasca penetapan hasil pemenang dari KPU.

1.       BENTUK NYATA KEJAHATAN TERKAIT JARINGAN  TERORISME.

Pengeboman, merupakan upaya teror secara fisik yang menggunakan bahan peledak (Handak) dan menimbulkan rasa ketakutan yang sangat luas di masyarakat (Operasi ini disebut dengan Amaliyah Istishadiyah), dimana saat ini jaringan teroris masih kesulitan menemukan kandidat perakit bom yang mempunyai keahlian merakit bom dengan daya ledak besar (High Explosive). Pasca tewasnya gembong teroris perakit bom DR. Azahari (Warga negara Malaysia, tewas di Malang Jawa Timur, 9 November 2005), peristiwa teror dengan menggunakan handak berdaya ledak besar tidak ditemukan kembali. Namun, jaringan teroris masih mampu merakit bom yang mempunyai daya ledak kecil, tetapi dengan menggunakan casing (Pembungkus) yang mematikan. Adapun jarak jangkau bom daya ledak kecil ini, hanya beberapa meter, namun bila diletakkan pada sasaran yang strategis, akhirnya dapat menghasilkan efek psikis teror yang sama besarnya dengan bom yang mempunyai daya ledak besar. Sedangkan tinjauan keteledoran / kelemahan dari sistem dan metode pengamanan sebuah kawasan, yang mampu / mudah diterobos oleh pelaku teror, ketika bom berdaya ledak kecil / besar itu masuk lokasi sasaran pengeboman, terlebih lagi apabila jumlah korban yang terluka atau meninggal, justru dari kalangan expatriat / warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Juga pada penilaian lokasi yang sama, lokasi sasarannya berulang, yang pernah mengalami kejadian pengeboman sebelumnya (Contoh: peristiwa Bom Bali jilid 1 dan 2, atau Bom Hotel Marriot jilid 1 dan 2). Jaringan teroris yang telah kehilangan DR. Azahari, berusaha keras untuk mencari pengganti yang sepadan keahliannya, dengan berbagai macam cara yang diantaranya dengan menelusuri bakat dan kemampuan para pengikut mereka, yang kemudian saat itu menetapkan sosok Dul Matin yang saat itu masih berada di kepulauan Filiphina. Keahlian unik soal membuat bom berdaya ledak besar sangat jarang ditemui baik pada kalangan awan, atau pada jaringan teroris itu sendiri, hal ini juga mengindikasikan bahwa perakit bom berdaya ledak besar merupakan aset bagi siapa saja dan bagi jaringan apa saja. Dalam perkembangannya, Dul Matin tewas saat baku tembak dengan DENSUS (Detasemen Khusus) 88 POLRI, saat di Pamulang Tangerang Selatan (9 Maret 2010), pasca melarikan dari hutan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar (Saat lokasi pelatihan militer mereka, diserbu oleh POLRI pada Januari 2010). Kematian Dul Matin, merupakan pukulan telak terhadap jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) yang beroperasi di Asia Tenggara, mengingat bakat dan kemampuan Dul Matin tidak hanya ahli dalam merakit bom berdaya ledak tinggi, tetapi juga keahliannya bertempur dalam hutan (Jungle Warfare) saat bergabung dengan teroris Abu Sayyaf melawan pemerintah Filiphina.

Pencurian dengan kekerasan, atau yang juga biasa disebut dengan peristiwa perampokan merupakan upaya jaringan teroris dalam mencari / mengumpulkan dana dengan menghalalkan segala macam cara (Operasi Amaliyah Fa’i). Banyaknya kasus perampokan yang menyasar pada bank – bank di berbagai wilayah, yang berhasil diungkap oleh DENSUS 88 POLRI ternyata sebagai bagian dari operasi amaliyah fa’i jaringan teroris yang sedang membangun kekuatan, dengan mengumpulkan uang. Dalam operasi amaliyah fa’i, jatuhnya korban warga sipil tidak dipedulikan apakah beragama yang sama dengan teroris perampok tersebut atau beragama yang berbeda, hasil akhir lah yang dihitung oleh mereka yaitu terkumpulnya sejumlah dana untuk kelompok teroris. Dalam peristiwa perampokan yang dilakukan oleh jaringan teroris, kerap ditemui digunakannya berbagai macam senjata api baik laras pendek ataupun laras panjang (Bahkan senjata tajam juga digunakan untuk melakukan aksi operasi amaliyah fa’i ini). Sedangkan jumlah orang yang terlibat dalam aksi ini juga cukup besar (Diatas dua / 2 orang atau lebih), sehingga kepastian tingkat kesuksesan dalam operasi fa’i ini menjadi cukup besar. Dimana karena pelibatan jumlah orang / pelaku yang cukup besar tersebut, akhirnya hasil yang dibagi pun harus dibagi rata besarnya, sehingga selain dari faktor tingkat sukses dan jumlah dana yang terbagi, maka frekuensi kuantitas operasi fa’i ini juga akhirnya meningkat. Menilik dari operai fa’i pada peristiwa perampokan di bank CIMB Niaga Medan Sumatera Utara (SUMUT) yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2010, dari pantauan CCTV (Closed Circuit Television) komplotan kriminal bersenjata ini juga memperlihatkan kelincahan dan kebugaran fisik yang luar biasa, apalagi dalam aksi ini BRIPTU BRIMOB (Anumerta) Emanual Simanjuntak gugur tertembak dalam kontak senjata oleh komplotan bersenjata ini, saat momentum mereka akan merampok bank CIMB tersebut. Komplotan kriminal bersenjata ini ternyata juga merupakan pelaku sejumlah perampokan sebelumnya di Propinsi SUMUT, namun akhirnya mereka sukses ditumpas oleh POLDA Sumatera Utara di perkebunan sawit di wilayah Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, pada bulan Oktober 2010. Hingga akhirnya, pada persidangan mereka (Para teroris yang masih hidup), kemudian menyeret nama salah satu ustad terkenal (Pimpinan sebuah pondok pesantren / PONPES di Solo, Jawa Tengah). Pada perkembangannya di tahun 2012 sampai dengan 2013, aksi – aksi perampokan juga dilakukan oleh jaringan teroris yang lain (Abu Roban), diantaranya pada bank – bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), dimana dana yang terkumpul akan digunakan membangun kekuatan dalam waktu jangka pendek dan panjang, serta mempunyai maksud untuk menggagalkan pemilihan presiden RI tahun 2014.

Penyerbuan, fakta dari kisah pahit peristiwa ini adalah penyerbuan gudang senjata milik aparat keamanan di Tantui Ambon, pada tanggal 22 Juni 2000 yang dilakukan oleh kelompok Laskar Jihad yang dimotori oleh jaringan teroris Abdullah Sunata, yang kala itu menjabat sebagai Ketua KOMPAK (Komite Penanggulangan Krisis) pada saat konflik Ambon. Abdullah Sunata sendiri kemudian tertangkap pertama kali oleh POLRI pada bulan Juli 2005, lalu menjalani masa hukuman sampai dengan tahun 2010. Abdullah Sunata bersama dengan jaringan teroris kelompok Shogir yang terdiri atas Yuli Harsono, Medi, dan Anggara, (Mereka ini kemudian terlibat pembunuhan personel POLRI di MAPOLSEK Prembun Kebumen dan Pos Pol Kenteng Rejo Purworejo Jawa Tengah). Yuli Harsono diduga keras direkrut oleh Abdullah Sunata, saat menjalani hukuman dalam kasus penjualan amunisi kepada kelompok teroris di tahun 2007, lalu ia diminta oleh Abdullah Sunata untuk berperan sebagai pelatih dalam pelatihan militer (Tadrib Asykari) di hutan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar. Disamping itu, implikasi penyerbuan terhadap gudang senjata tersebut, adalah beredarnya senjata api standar / organik, yang akhirnya digunakan melawan personel POLRI / TNI di wilayah konflik Ambon dan Poso Sulawesi Tengah. Penyerbuan itu sendiri menyumbang trend kecenderungan baru, berupa serangan jaringan teroris pada tahun – tahun berikutnya, untuk menyerang kantor / markas komando POLRI di wilayah – wilayah terpencil baik dengan senjata api laras panjang, senjata api laras pendek maupun dengan senjata tajam.

Pembunuhan, peristiwa ini dalam jaringan teroris di Indonesia telah meniru pada pola – pola pembunuhan terhadap aparat keamanan, baik terhadap pasukan sekutu maupun lokal di negara Afgahnistan, Pakistan, Rusia, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Pembunuhan yang dilakukan secara diam – diam ini juga disebut sebagai operasi Amaliyah Ightiyalat (Pembunuhan diam – diam), dimana aspek serangan dalam waktu yang sangat singkat menjadi penentu keberhasilan bagi jaringan teroris ketika melakukan aksinya, dan metode operasi ini juga diawali dengan upaya pengintaian terhadap markas polisi dan atau tentara untuk mencari kelemahan serta celah masuk, dan tindakan pengunduran pasca pelaksanaan operasi ini, sehingga kemiripan operasi Amaliyah Istishadiyah ini sama dengan operasi RAID / penyerbuan kilat. Muncul kemudian serangan mematikan jaringan terorisme terhadap markas polisi di Indonesia, peristiwa pembunuhan seorang personel POLRI BRIPTU Yona Anton pada tanggal 15 Maret 2010 di MAPOLSEK Prembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, serta pada tanggal 12 April 2010 terjadi pembunuhan dua orang personel POLRI BRIPKA Wagino dan BRIPTU Iwan Eko Nugroho di Pos Pol Kenteng Rejo Purworejo Jawa Tengah. Berikutnya serangan mematikan kelompok kriminal bersenjata juga terjadi terhadap Mapolsek Hamparan Perak Sumatera Utara pada tanggal 22 September 2010, yang mengakibatkan gugurnya 3 (Tiga) personel POLRI, BRIPKA ANUMERTA  Riswandi, Aipda ANUMERTA Deto Sutejo dan AIPTU ANUMERTA Baik Sinulingga. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2011 terjadi pembunuhan terhadap personel POLRI BRIGPOL Rochmat Saipudin di MAPOLSEK Bolo Bima Nusa Tenggara Barat. Dari peristiwa pembunuhan di lokasi Jawa tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat didapatkan fakta, bahwa pelaku pembunuhan yaitu teroris Yuli Harsono (Lokasi Jawa Tengah), teroris Alex (Lokasi Sumatera Utara), teroris Taufik Hidayat (Lokasi Sumatera Utara)  dan teroris Umar Sa’ban Arahman (Lokasi Nusa Tenggara Barat), semuanya terkait jaringan terorisme yang melampiaskan dendam kepada personel POLRI di seluruh wilayah Indonesia, yang disebabkan akibat tindakan tegas DENSUS 88 POLRI terhadap kelompok teroris yang beroperasi di Aceh (Tadrib Asykari) dan SUMUT selama ini. Disamping itu, POLRI dianggap sebagai thagut (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Thaghut; Thoghut atau Thaghut adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada setiap yang disembah selain Allah yang rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam melawan perintah Allah), sehingga bagi jaringan teroris, membunuh personel POLRI dimana saja adalah halal (POLRI juga dianggap sebagai “Kafir” oleh jaringan terorisme). Dengan demikian, pembunuhan terhadap personel POLRI, merupakan bentuk paham teror yang selain membunuh jiwa, juga dapat menurunkan tingkat keamanan secara drastis di masyarakat. Konteks penilaian keamanan kontemporer seperti ini muncul, mengingat POLRI adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dimana dampaknya berupa ketakutan masyarakat yang luas di wilayah tersebut, karena pengaruh kejadian yang diakibatkan paham teror. Selanjutnya bagi personel POLRI lainnya, yang juga dijadikan sasaran untuk dibunuh, lambat laun dapat memunculkan kondisi kekhawatiran, akibat kurangnya jumlah personel POLRI dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat di lokasi tertentu karena alasan keamanan diri personel dan keluarganya, serta pada akhirnya memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap POLRI dalam mengelola keamanan di daerah – daerah.

Narkoba, bagi teroris merupakan barang dagangan yang digunakan dalam upaya mengumpulkan dana, dimana dengan keuntungan yang tinggi akan mendukung pembangunan kekuatan di bidang finansial. Perdagangan narkoba oleh jaringan terorisme sering disebut sebagai narcoterorisme, yang pada mulanya hanya sekedar kisaran suara, ternyata kemudian terbukti dengan ditangkapnya jaringan teroris Fadli Sadama di Malaysia (Desember 2010), yang kemudian diserahkan kepada POLRI untuk diproses secara hukum di Indonesia. Pelibatan narkoba dalam pembangunan kekuatan jaringan terorisme, sangat mengagetkan dan menyadarkan banyak pihak, hal ini disebabkan karena selama ini narkoba dianggap barang haram dan dimusuhi oleh jaringan teroris itu sendiri, namun seiring dengan perkembangannya, jika dilihat keuntungan penjualan narkoba yang sangat besar dan mampu menopang sebagian kegiatan jaringan teror, maka tidak mungkin lagi melihat narcoterorism sebagai aktivitas haram dalam jaringan terorisme. Pengungkapan kasus narkoba dalam jaringan teror, pada mulanya terlihat dari pemeriksaan komunikasi para pelaku teror yang telah tertangkap (Terungkap pada pengadilan terbuka, ketika mereka disidang), dan kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan, serta dari penelusuran perbankan (Juga terungkap pada pengadilan terbuka, ketika mereka disidang) yang akhirnya mengindikasikan terlibatnya jaringan narkoba dalam jaringan terorisme. Hal ini kemudian menjadi peringatan, bahwa apabila dibiarkan pembangunan kekuatan jaringan teroris yang didukung pendanaan dari hasil penjualan narkoba, maka bisa sangat mengkhawatirkan. Disamping itu, kedua aspek tersebut (Narkoba dan Terorisme), juga sama – sama mempunyai pengaruh degradasi keamanan secara lokal dan kedaerahan. Padahal perkembangan jaringan narkoba sendiri, yang pada mulanya didasari atas kebutuhan finansial, akhirnya tersusupi dengan terlibatnya pelaku jaringan teror. Koneksi Fadli Sadama, selama ini dengan jaringan teror Mustafa alias Abu Tholut, dan setelah melakukan transaksi narkoba sabu – sabu, uang hasil penjualannya akhirnya juga disalurkan kepada jaringan teroris. Dalam perkembangannya, Fadli Sadama sendiri meminjamkan senjata api kepada jaringan teroris, baik untuk aksi merampok bank – bank di Aceh, SUMUT maupun Pekanbaru, serta kemudian berinteraksi dengan kelompok perlawanan / jaringan teroris di Pattani Thailand Selatan dan Malaysia. Sedangkan pertumbuhan jaringan narkoba, yang ternyata juga terlibat jaringan terorisme, diduga cukup pesat dengan dimilikinya koneksi personal antar propinsi baik di Aceh, Medan, Pekanbaru dan Solo. Sedangkan koneksi luar negeri diantaranya dari Malaysia dan Thailand. Dari uraian tersebut, ternyata bahwa perbuatan penjualan narkoba merupakan bagian dari segala cara dan upaya dari jaringan terorisme di Indonesia, untuk mendukung secara finansial dalam pembangunan kekuatan terorisme di Indonesia.

2.       KELAS / GOLONGAN DALAM JARINGAN TERORISME.

Martir, merupakan perorangan pelaku bom bunuh diri yang dipersiapkan secara lahir dan batin, sebagai pelaku operasi mati sahid (Amaliyah Istishadiyah), dengan membawa serta paket bahan peledak di badan atau dengan mengendarai kendaraan, baik roda dua atau roda empat. Pada mulanya, operasi ini dipersiapkan dengan cara merekrut orang per orang, yang telah memahami secara salah arti jihad dengan cara teror dan kekerasan (Dalam perjuangan agama tertentu), yang dianggap berlaku baik di medan perang maupun di masa damai. Bagi jaringan teror, pembedaan masa damai ini tidak berlaku, dan apabila banyak saudara – saudaranya yang tewas akibat penyergapan aparat keamanan, sehingga kondisi perang ini disalah – artikan juga wajib berlaku di semua negara, baik di Indonesia atau di Thailand, Filiphina, Malaysia dan atau di Rusia (Sedangkan kawasan negara yang selama ini masih dalam status pemulihan dari konflik perang adalah diantaranya di Afghanistan dan Irak). Kondisi batin dari pelaku martir bom ini, sudah sangat dijauhkan dari kebutuhan duniawi, dan terus diyakinkan bahwa setelah melakukan aksi bom bunuh diri, ia akan diterima di surga dan ditemani dengan sejumlah bidadari. Ia juga diyakinkan, bahwa bom bunuh diri merupakan salah satu upaya syar’i, yang wajib dilakukan dengan berupa jihad, sehingga kematian yang akan diterimanya adalah kematian mulia di mata Tuhannya. Hal inilah yang berlaku dalam aksi bom bunuh diri, bahwa ia sendirilah yang kemudian dengan sengaja menekan tombol ledak paket bom tersebut. Adapun paket bom yang dilekatkan pada badannya, merupakan paket mematikan juga bagi orang disekelilingnya, dimana akibat fragmentasi pecahan bom tersebut akan melukai dan membunuh orang – orang yang berada di sekitarnya. Karena memang bom bunuh diri didesain dengan casing yang berisi dengan gotri, mur, baut, paku dan lain – lainnya. Kondisi badan dari pelaku bom bunuh diri, akhirnya juga sangat mengenaskan akibat ledakan tersebut, banyak fakta dimana anggota badan pelaku bom bunuh diri ini sudah tidak lengkap lagi dan terpisah dari badannya, bahkan dalam kasus seperti bom bunuh di Hotel JW. Marriot pertama (5 Agustus 2003), kepala pelaku bom bunuh diri (Asmar Latin Sani, asal Sumatera Barat) ditemukan di lantai lima dalam hotel tersebut, pasca ledakan bom mobil yang dikendarainya. Sedangkan akibat bom bunuh diri tersebut, banyak berjatuhan korban luka atau meninggal, dan dari sisi agama para korban pun sudah tidak menjadi masalah bagi jaringan teror, apakah satu agama atau tidak. Namun yang menjadi persoalan utama adalah simbol sasaran itu sendiri, yaitu yang menjadi sasaran lokasi ledakan, hal tersebut kemudian terungkap, bahwa aksi serangan ini merupakan pesan penting oleh jaringan teroris, kepada negara Amerika Serikat dan para sekutunya.

Pelatih, teroris dalam kelas ini merupakan perorangan yang mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata api dan merakit bahan peledak, serta mampu menerapkan teknik dan taktik tempur dasar perorangan dan kelompok dalam bertempur, baik di dalam hutan maupun di perkotaan. Jumlah pelatih dalam jaringan teroris saat ini sudah cukup banyak, dimana dimulai dari lulusan akademi militer di Afghanistan dan Mindanao Filiphina. Walaupun lokasi camp pelatihan teroris di kedua negara tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, namun siapa saja para lulusannya yang sempat menimba ilmu dan menerapkan ilmunya juga tidak termonitor dengan baik oleh komunitas intelijen, baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi lokasi domisilinya. Kerap ditemukan di pemberitaan media massa, bahwa pelatih jaringan teror, justru saat ini muncul nama – nama baru (Kasus teroris Santoso alias Abu Wardah / Mujahidin Indonesia Timur / jaringan Poso Sulawesi Tengah), dimana ilmu yang diperolehnya diduga turunan dari ilmu teror yang diajarkan dari camp pelatihan teroris di Afghanistan dan Filiphina. Keadaan ini juga merupakan bentuk regenerasi pelatih, yang pada awalnya mengajarkan orang – orang yang saat itu menjadi muridnya, dan kemudian membukukan ilmu perang dan ilmu merakit bahan peledak serta bentuk penerapannya, ketika para pelatih senior mereka bertempur di medan yang sebenarnya, baik di Afghanistan melawan tentara Rusia maupun di Mindanao selatan melawan aparat keamanan di Filiphina. Dengan banyaknya jumlah murid, dan berkembangnya teknologi internet saat ini, maka ajaran perang dan ilmu tentang merakit bahan peledak sudah sangat vulgar dan tidak bisa dibendung lagi. Sehingga sempalan – sempalan jaringan teroris, yang berada di lokasi konflik di Indonesia, baik di daerah Aceh, Ambon dan Poso, memilih dan menjadikan daerah – daerah tersebut sebagai lokasi pelatihan, terhadap ilmu yang telah dipelajari baik secara langsung ataupun secara otodidak. Sedangkan pada lokasi – lokasi konflik tersebut, selain juga merupakan daerah lokasi pelatihan, juga merupakan daerah penerapan teknik dan tektik tempur, dimana jaringan teroris menerapkan penyerangan terhadap aparat keamanan baik POLRI maupun TNI, baik secara perorangan maupun kelompok. Kemudian, kemampuan terasah yang dimiliki kelompok teroris ini, akhirnya juga diterapkan dalam penyanggongan / penyerangan bersenjata kepada rombongan personel POLRI, yang sedang melewati lokasi tertentu, dan pada peristiwa ini jumlah korban pun sangat besar, akibat meningkatnya kemampuan perorangan / kelompok dalam jaringan teroris tersebut, plus dengan ditambah dimilikinya senpi serbu dan handak yang diperoleh dengan membeli dan atau menyelundupkannya dari Ambon / Filiphina. Pelatih teroris memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan perorangan, baik dalam hal persenjataan, kebugaran jasmani, maupun dalam perakitan handak, apalagi jika pelatih teroris punya pengalaman pribadi / bertempur sebelumnya.

Buronan, atau sering disebut Matlub dalam jaringan teroris, merupakan perorangan yang dalam pencarian aparat keamanan, dimana ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang telah diterbitkan dan diumumkan secara resmi oleh POLRI. Buronan teroris berkumpul dengan kelompok dalam jaringan teroris yang ia percaya, dan bahkan selama itu pula diduga keras ia juga akan berkumpul dengan keluarganya. Baik anak dan istrinya yang juga dalam masa pelarian, mampu memperjuangkan hidup selama itu, dalam kejaran personel POLRI, dan terkadang ditemukan fakta bahwa DPO teroris dari Indonesia bisa juga berada di negara lain. Terbitnya DPO teroris dari POLRI merupakan hasil pengembangan investigasi yang dilakukan DENSUS 88 POLRI ketika sedang menyidik kasus terorisme, dimana dalam perkembangan penyidikan tersebut, ditindak lanjuti dengan penyelidikan terhadap nama – nama orang yang disebut terlibat dalam jaringan terorisme yang dikemukan oleh para pelaku yang sudah tertangkap sebelumnya, dan juga dikemukakan dalam sidang ketika pengadilan terorisme yang dibuka untuk umum. Dalam penetapan DPO kasus terorisme, publikasinya sering berupa penempelan lembaran DPO di muka umum, sehingga strategi ini diyakini akan membatasi gerak / perilaku teroris itu sendiri. Dalam hukum pidana, penetapan DPO pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik POLRI yang berdasarkan pertimbangan hak prerogatif penyidik ketika menangani kasus pidana. Sedangkan DPO kasus teror, bisa saja ia dimasukan dalam proses pencarian tanpa pemberitahuan tertulis bagi keluarganya, sehingga banyak peristiwa penangkapan teroris, yang wajahnya juga tidak terpampang dalam lembaran DPO (Pada mulanya) yang diterbitkan oleh POLRI. Kondisi ini perlu diwaspadai, ketika orang yang tidak tertera dalam lembaran DPO, ternyata merupakan teroris yang sedang dicari oleh penyidik kasus teror. Dalam aktifitas sehari – hari pelaku teroris di tengah – tengah masyarakat, penetapan DPO dalam hukum pidana tidak mempengaruhi transaksi jual beli barang (Perdata) yang dilakukan oleh perorangan DPO itu sendiri dengan masyarakat lainnya, namun apabila hasil kejahatan tadi digunakan untuk membeli barang tidak bergerak / bergerak, tentu obyek hukum tersebut juga akan disita oleh penyidik, hal ini tergantung dari kejelian penyidik dalam menentukan status jual beli itu sendiri, apakah terkait dengan pidana awalnya atau tidak. Dalam kasus terorisme, seharusnya setiap tersangka yang masuk DPO, diberitahukan kepada keluarganya secara tertulis, dan atau sesegera mungkin untuk diumumkan kepada publik melalui berbagai media baik cetak dan elektronik, dimana hal ini untuk meningkatkan kewaspadaan publik, ketika bertemu secara langsung dan berinteraksi dengan teroris tersebut. Adapun DPO teroris yang saat ini masih dalam pencarian, justru merupakan gembong jaringan teroris itu sendiri, sedangkan dalam perkembangannya sel – sel jaringan teroris yang mengetahui keberadaan DPO teroris, kerap kali dengan sengaja menyembunyikannya, dan bahkan akhirnya ikut dalam perjuangan aktif jaringan teroris yang dilakukan oleh gembong teroris itu sendiri.

Cendekiawan, golongan yang termasuk didalamnya, diantaranya adalah perekrut jaringan terorisme, ahli bahan peledak dengan daya ledak besar, tokoh ulama tertentu yang terbukti secara hukum terkait dengan jaringan terorisme, sel – sel dalam jaringan terorisme yang diduga mempunyai koneksi dengan partai politik tertentu. Dalam kajian pergerakan jaringan terorisme kawasan / luar negeri, golongan ini memang kemudian secara cerdas dikategorikan sebagai top level / elite, dimana mereka bukanlah pemain lapangan yang bergerak langsung, dan bukan yang memberikan arahan langsung dengan pelaku teroris yang akan melakukan operasi amaliyah, namun secara hierarki menduduki posisi teratas dalam gerakan terorisme. Mereka diduga akhirnya mendapatkan laporan melalui sumber terpercaya, bahwa pelaksanaan teror telah dilakukan dan mendapatkan laporan adanya aliran dana telah diberikan (Bagi keberlangsungan pendanaan organisasinya). Sedangkan di Indonesia sendiri, terungkap secara jelas, nyata dan gamblang lewat pengadilan terbuka perkara terorisme yang telah beberapa kali digelar, melalui fakta jaringan komunikasi pelaku teror dan pelaporan transaksi keuangan, aliran dana yang telah masuk ke rekening tertentu, dimana pembuktian dalam pengadilan selama ini telah ditunjukkan diantaranya dengan cara pemanggilan saksi ahli, baik ahli komunikasi maupun ahli perbankan. Khusus pada perekrutan jaringan terorisme di Indonesia, juga ditemukan fakta bahwa selama ini rekrutmen diduga juga dilakukan terhadap mahasiswa fakultas teknik di universitas tertentu (Kasus teroris Cholili), maupun santri di PONPES (Kasus keberadaan teroris Noordin Mohd Top di PONPES tertentu di Jawa Tengah). Sehingga jaringan teroris yang telah terbangun mempunyai koneksi luas sampai pelosok wilayah Indonesia, juga dikarenakan pertemanan yang dilakukan oleh calon sel jaringan teror melalui media sosial elektronik.

Sedangkan pada jaringan teror di luar negeri, baik di Afghanistan maupun di Rusia, rekrutmen jaringan teror juga ditujukan kepada wanita, khususnya janda pelaku teror yang suaminya tewas, karena penyerbuan aparat keamanan atau sentimen / radikalisme, ia lalu memutuskan untuk masuk bergabung ke dalam jaringan teror. Terkait dengan sentimen, bisa saja terjadi pada perorangan yang mempunyai hubungan saudara / darah, antara tokoh partai politik tertentu dengan tokoh dalam jaringan teror. Akibat hubungan ini, agenda jaringan teror dapat masuk dalam agenda partai politik tertentu (Vice versa), dimana kebutuhan dukungan politik dapat diperoleh melalui sistem dan metode apa saja, yang penting untuk membantu network / perjuangan jihad secara lokal maupun global.

Dengan demikian, peningkatan kewaspadaan sebagai bentuk deteksi dini, justru harus fokus ke proses rekrutmen jaringan teror melalui; metode dakwah yang mengajak berbuat jihad dengan cara kekerasan / teror, penerbitan buku teror, dan pidato tokoh publik tertentu yang mengajak berbuat jihad dengan cara – cara kekerasan / melegalkan cara kekerasan, sehingga golongan cendekiawan ini, dapat terdeteksi ketika menyebarkan ajakan dan hasutan untuk berbuat teror, bagi generasi muda di Indonesia.

3.       KEGIATAN PEMBANGUNAN KEKUATAN JARINGAN TERORISME. 

Pembelian senjata api dan bahan peledak, dimulai dari penilaian lokasi terdekat dengan wilayah perbatasan dengan negara tetangga Indonesia, dimana potensi pembelian senjata api dan bahan peledak justru berada pada negara Filiphina dan Thailand, hal ini tergambar dalam penilaian situasi keamanan pada kedua negara tersebut yaitu masih munculnya gerakan separatisme yang bernuansa agama tertentu, dengan berbagai macam bentuk gangguan keamanan di wilayah tertentu pada kedua negara tersebut, yang dimulai dari penyerangan terhadap aparat keamanan dengan menggunakan senjata api serbu dan bahan peledak (Yang dimiliki oleh kelompok bersenjata tersebut), guna melawan pemerintahannya, sampai dengan serangan bom terhadap fasilitas umum / publik. Pada wilayah Indonesia yang berbatasan dengan kedua negara tersebut, penyelundupan senjata api dan bahan peledak kerap terjadi melalui jalur laut, yaitu dengan menggunakan kapal – kapal kecil yang berangkat dari Filiphina, Malaysia dan Thailand menuju ke pulau – pulau terluar di Indonesia, yang selanjutnya setelah memasuki wilayah Indonesia kemudian langsung didistribusikan kepada jaringan terorisme di Indonesia. Untuk membeli senjata api dari luar negeri, jaringan terorisme memanfaatkan dana yang dimiliki dan koneksinya dengan sel – sel jaringan teror yang berada di Malaysia, Filiphina maupun Thailand, terkadang harus dikirimkan orang – perorangan untuk belanja / menjemput senjata api dan bahan peledak ke lokasi yang telah disepakati di wilayah perbatasan Mindanao Selatan Filiphina dan atau Pattani Thailand. Pengiriman orang oleh jaringan terorisme ke wilayah penjual senjata api dan bahan peledak di Filiphina dan atau Thailand, kemudian diikuti dengan mengambil senjata api dan bahan peledak yang berhasil dibeli, lalu menyewa kapal kecil / menaiki kapal yang akan membawanya pulang kembali ke daerah Indonesia (Kasus teroris Ahmad Rofiq Ridho / Saudara kandung teroris Faturrahman Al Ghozi). Disamping membeli dari koneksi yang berada di luar negeri luar negeri (Kasus Umar Patek), jaringan teror juga memanfaatkan koneksi terhadap oknum – oknum POLRI / TNI, yang telah tergalang oleh jaringan terorisme, yang selama ini menjadi sel – sel jaringan terorisme, yang bekerja pada gudang senjata api dan bahan peledak milik kesatuan POLRI / TNI (Untuk membeli dengan harga murah). Hal – hal ini terungkap dalam sidang pengadilan terbuka perkara terorisme, dimana diperolehnya senjata api melalui proses kanibalisasi, namun masih berfungsi dengan baik, dan senjata api ini biasanya telah dihapuskan dalam daftar kepemilikan organisasi POLRI / TNI (Disposal / dimusnahkan), serta kemudian membeli berbagai amunisi untuk senjata api yang telah dimilikinya, sehingga kebutuhan senjata api dan amunisinya dapat secara lengkap tersedia bagi jaringan terorisme (Kasus teroris Sofyan Tsauri dan Yuli Harsono).

Tadrib Asykari, yang kemudian disebut sebagai pelatihan militer bagi jaringan teroris, dimana dalam masa persiapan (I’dad) dibutuhkan kesiapan diri yang berupa pendidikan rohani dan kesiapan materi, yang berupa alat peralatan yang dibutuhkan selama pelatihan militer. Dalam pelatihan ini kekuatan fisik / kebugaran menjadi tujuan utama untuk ditempa dan ditingkatkan kemampuannya, sehingga terwujud kesamaptaan jasmani dan rohani yang siap untuk didaya – gunakan / dilibatkan dalam berjihad dengan bentuk teror, baik untuk persiapan serangan teror secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan pelatihan militer ini, juga mengikutsertakan persenjataan yang dimiliki oleh kelompok teror, baik senjata api maupun bahan peledak, sehingga para peserta pelatihan juga akan menerima pelatihan teknik dan taktik tempur dasar, dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak yang sebenarnya. Pendidikan militer ini secara jasmani menggunakan sarana halang rintang, yang dibuat di lokasi pelatihan militer, dan ditambahkan acara siraman rohani, juga dilakukan di tempat yang sama. Para peserta juga harus menginap di lokasi tersebut, sehingga pengawasan dan pengendalian serta penilaian, terhadap para peserta dapat dilakukan oleh para instruktur pelatihan militer semasa itu juga. Pada teknik dan taktik militer dasar yang diajarkan, juga diberikan pengetahuan penggunaan bahan peledak yang  akan dikombinasikan teknik serangan. Pada masa – masa pelatihan militer ini, instruktur yang berpengalaman dalam situasi tempur yang sebenarnya, akan memberikan pengalaman kepada para peserta pelatihan dan bentuk – bentuk antisipasi / model serangan yang diharapkan, sehingga pengetahuan para peserta semakin diperkaya melalui interaksi tersebut. Tadrib Asykari ini selain meningkatkan jiwa kesatuan antar para peserta, juga sebagai sarana berbagi informasi, dan penetapan bentuk komunikasi antar perorangan yang erat kaitannya nanti pada masa pelaksanaan operasi teror, khususnya juga pada pertukaran informasi daerah asal peserta. Pada pelatihan militer di beberapa daerah oleh jaringan teror, ditemukan banyak fakta tentang asal peserta pelatihan yang berdomisili lintas propinsi di Indonesia, sehingga muncul kekhawatiran bahwa operasi amaliyah teror nantinya juga berdasarkan dari target daerah para peserta, selain dalam penetapan orang asing sebagai sasaran serangannya. Dalam perkembangannya, sasaran operasi yang selama ini difokuskan kepada orang asing, berubah menjadi sasaran aparat keamanan, dimana serangan terhadap POLRI menjadi trend kecenderungan yang belum berubah, baik personel POLRI yang sedang bertugas di markas komando atau personel POLRI yang sedang bertugas patroli di daerah, serta sangat mungkin bisa juga terjadi pada personel POLRI yang bertugas dalam pengawalan, baik pengawalan barang atau orang / VIP (Very Important People).

Penyebaran jaringan terorisme, pada masa kini di tengah laju perkembangan teknologi yang semakin cepat, memungkinkan akses internet digunakan sebagai salah satu sarana pertukaran informasi oleh jaringan teroris, banyak diantaranya bahkan menerbitkan website / situs yang contentnya bernada hasutan / ajakan dan propaganda teror, bahkan juga sebagai tempat untuk saling berhubungan secara rutin. Banyaknya generasi muda yang berhasil direkrut, juga dikarenakan mudahnya akses internet dan mudahnya membaca website bernada teror, sehingga banyak artikel teror yang dibaca generasi muda, yang semakin lama akhirnya semakin terpengaruh. Apalagi jika diantara pelaku teror, secara langsung berhasil mengajak generasi muda untuk melakukan pelatihan militer, yang dimulai dari melayani permintaan bertemu secara fisik / bertatap muka, sehingga interaksi hubungan yang pada mulanya berkenalan via internet, akhirnya menerima hasutan dan ajakan untuk masuk ke dalam jaringan teror. Artikel dalam situs – situs yang bertema teror, juga berisi tentang tulisan yang menghasut dan atau menghujat agama tertentu, terutama dalam konflik bernuansa agama di daerah tertentu, dan artikel tersebut bahkan menjadi alat propaganda dalam mendiskreditkan aparat penegak hukum ketika menangani tindak pidana di daerah konflik. Dengan penyebaran informasi semacam ini di internet, tentu terdapat nuansa yang bertujuan menarik simpati dan empati kepada kelompok – kelompok dalam jaringan terorisme, untuk masuk kembali berperang ke dalam daerah konflik, padahal beberapa daerah konflik yang disebut dalam artikel pada situs – situs bertema teror, selain berada di luar negeri, juga berada di dalam negeri. Bagi jaringan teror, dibutuhkan pengelolaan informasi yang tepat, agar masyarakat terhasut dan terprovokasi, untuk membela agama tertentu dan menyalahkan agama tertentu, serta bertujuan menciptakan image bahwa aparat penegak hukum / aparat keamanan tidak sanggup mengelola keamanan suatu daerah tertentu. Dengan adanya provokasi yang pas dari jaringan teror, maka ajakan untuk berjihad di daerah konflik, akan sangat mungkin diterima oleh generasi muda, dimana akhirnya penyebaran jaringan teror dapat terwujud melalui proses interaksi ketika mereka berada di daerah konflik. Situasi dan kondisi masyarakat daerah konflik yang pada masa pemulihan keamanan, sebenarnya sudah sangat jenuh dengan munculnya konflik horizontal keagamaan, yang pernah ada sebelumnya. Maka dengan provokasi dari jaringan teror melalui media elektronik dan social media, upaya pemulihan keamanan oleh para stake holder / pemerintah di daerah konflik akan terkendala, dengan munculnya ketegangan – ketegangan baru di masyarakat, serta sel – sel jaringan teroris yang masih berada di daerah konflik juga akan berupaya membesar – besarkan situasi, yang diakibatkan dari suatu peristiwa, kemudian tergiring bernuansa SARA (Suku Agama Ras Dan Antar Golongan) yang terjadi di daerah konflik, karena dianggap sebagai pintu kesempatan untuk menciptakan provokasi baru dan kesempatan untuk mendatangkan bala bantuan.

4.       PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Partai politik (PARPOL), pada tanggal 14 Januari 2013 dilakukan penetapan daftar partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu 2014 oleh KPU, adalah sebagai berikut; 1. Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 5. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), 7. Partai Demokrat, 8. Partai Amanat Nasional (PAN), 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura). Sepuluh partai besar yang akan meramaikan pemilu tersebut diyakini akan berjuang di di setiap daerah untuk mendapatkan perolehan suara sebanyak – banyaknya. Setiap PARPOL (Pasangan calon Presiden / Wapres) yang berkampanye, akan mengungkapkan agenda dan kebijakan masing – masing di depan publik, sehingga bagi beberapa kalangan di lingkungan agama tertentu, hal ini bisa saja memberikan penilaian tersendiri yang kemudian dapat memunculkan kekhawatiran akan keberlangsungan jaringan teroris itu sendiri. Dengan demikian, penilaian terhadap partai politik yang mempunyai aliran sekulerisme bagi umat agama tertentu, sangat berpotensi menjadi sasaran ancaman faktual dan gangguan nyata serangan jaringan terorisme ketika sedang berkampanye. Sedangkan pada PARPOL yang telah mengakomodir Pasangan calon yang berpotensi (Deklarasi), untuk maju sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden RI pada PILPRES 2014 (Tentunya juga akan berkaitan dengan penilaian profil, arah dan pandangan politik yang sesuai dengan PARPOL yang mengusungnya). Saat ini sudah bermunculan perorangan dan pasangan calon, yang sangat berpotensi untuk menjadi pasangan calon yang akan diusung oleh partai tertentu / koalisi, dimana melalui kampanye media elektronik, masyarakat disajikan gambaran / ajakan tentang profil siapakah orang yang tersebut yang mempunyai potensi untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Pemaparan profil melalui iklan media elektronik ini, dapat digunakan sebagai bahan gambaran detail fisik tentang sasaran serangan teroris yang akan dilakukan, terlebih lagi pada saat kampanye nanti, akan juga diberitakan tentang kehadiran dan lokasi kampanye para pasangan calon tersebut di suatu daerah. Serangan teroris itu sendiri di masa mendatang, disebabkan karena memang dianggap selama ini pandangan dan agenda politik para pasangan calon, serta PARPOL yang mengusungnya, sudah dinilai dapat mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan hidup jaringan terorisme di Indonesia, sehingga apabila nanti mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres di tahun 2014, maka kebijakan negara dan pemerintahannya pun (Dianggap oleh jaringan teroris) akan digunakan untuk memerangi jaringan teroris. Apalagi selama ini pun, memang pemerintah RI juga dianggap sebagai pemerintahan thagut bagi jaringan terorisme (Pernyataan bahwa pemerintahan RI dianggap sebagai thagut ini, muncul dalam fakta persidangan terbuka perkara terorisme yang menempatkan seorang ustad ternama sebagai terdakwa dalam keterlibatannya dengan jaringan terorisme).

Pasukan pengamanan pasangan calon Presiden dan Wapres RI. Saat masih belum ditetapkan sebagai pemenang hasil penghitungan suara oleh KPU, maka pengamanan masih dilaksanakan oleh personel POLRI, dimana jumlah dan kekuatannya sangat terbatas, serta alat peralatan pengamanan yang digunakannya pun juga sangat terbatas. Kesatuan yang akan menangani pengamanan, juga berupa unit – unit yang nantinya tergabung dalam SATGASPUS PAM CAPRES / CAWAPRES. Dalam satuan unit tersebut, jumlah personel POLRI yang bertugas diperkirakan berjumlah tidak banyak, namun didukung penuh oleh kesatuan POLRI di  wilayah setempat (POLDA / Kepolisian Negara Daerah di tingkat Propinsi, Satuan BRIMOB, POLRES / Kepolisian Negara Resor di tingkat Kabupaten, Kompi BRIMOB, dan POLSEK / Kepolisian Negara Sektor di tingkat Kecamatan). Sedangkan pelibatan pengawalan pribadi terhadap VIP ini juga dilakukan oleh unit yang sama, dimana kekuatan pengawalan pribadi ini berjumlah sangat terbatas. Jumlah personel POLRI ini, yang melaksanakan tugas dalam unit tersebut, dirasakan sangat kurang karena memang prediksi ancaman dan gangguan yang akan dilakukan jaringan teroris cukup besar, yaitu bertujuan penggagalan PILPRES 2014. Ditambah lagi, dari sisi persenjataan yang sempat beredar dan dimiliki oleh jaringan teroris telah meliputi senjata api laras panjang, dan laras pendek, serta handak baik rakitan ataupun standar / organik. Kekuatan unit PASPAM CAPRES / CAWAPRES POLRI, harus diibaratkan tidak sebanding, dengan kekuatan jaringan teroris ini, yang sebenarnya sudah mengkhawatirkan, karena tinjauan kemampuan penyerangan yang akan dilakukan oleh jaringan teroris, tentunya menggunakan teknik dan taktik tempur, yang sebelumnya mereka juga akan melakukan latihan militer yang didahului dengan pengintaian terus menerus. Sehingga dalam segi teknik dan taktik pengamanan, maka harus diterapkan menggunakan strategi khusus, diantaranya dengan tidak mengungkapkan kerahasiaan keberadaan harian dari VIP itu sendiri. Langkah penggunaan strategi khusus ini perlu dipertimbangkan, mengingat selama ini upaya pengintaian fisik sebelum serangan oleh jaringan teroris memiliki sumbangan keberhasilan operasi amaliyah mereka, dimana keberadaaan fisik sasaran akan menentukan waktu, lokasi serangan dan rintangan yang akan dihadapi oleh jaringan teroris, bilamana nanti terjadi di saat menyerang pasukan PAM CAPRES / CAWAPRES dari POLRI. Sedangkan pelibatan PASPAMPRES TNI (Pasukan Pengamanan Presiden), dalam penanganan pengamanan pasangan calon, sebelum waktu pengumuman pemenangan hasil perolehan suara oleh KPU belum akan didayagunakan, walaupun kekuatannya sekitar 2.000 (Dua ribu) personel TNI, baik yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Paspampres sendiri terdiri dari 3 (Tiga) grup, dimana grup pertama (A) bertugas untuk melayani keamanan Presiden RI, grup kedua (B) untuk melayani keamanan Wakil Presiden RI, dan grup ketiga (C) untuk melayani tamu negara yang sedang berkunjung ke Indonesia (http://paspampres.mil.id).

Waktu – waktu yang signifikan, “Pemilu Presiden tahun 2014 akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014,” ungkap Ketua KPU Husni Kamil dalam keterangan persnya usai pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (Sumber: http://news.okezone.com/read/2012/07/23/339/667360/kpu-tetapkan-pemilu-presiden-jatuh-9-april-2014). Waktu – waktu dalam pemilu pemilihan Presiden ini, menjadi sangat signifikan, mengingat bahwa pembangunan kekuatan jaringan teroris yang bertujuan untuk menggagalkan PILPRES 2014, sudah sampai pada fakta beredarnya senjata api dan handak di jaringan teroris di Indonesia. Kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh jajaran intelijen pada semua kementrian / lembaga negara terkait, juga perlu ditingkatkan, mengingat pola pembangunan kekuatan jaringan teroris ini, telah dimulai dari proses rekrutmen sel – sel jaringan teroris, sampai dengan pelatihan militer (Tadrib Asykari). Bagi jaringan teroris, waktu yang diperkirakan paling tepat untuk melaksanakan pengumpulan dana dari operasi fa’i adalah sesudah bulan puasa Ramadhan, dimana selain kekuatan fisik telah pulih (Pada saat operasi pengumpulan dana / fa’i), juga diharapkan dapat menambah dana yang telah terkumpul sebelumnya, dan untuk menunjang kesejahteraan para pelaku operasi fa’i. Kemudian pasca hari Raya Idul Fitri, jaringan teroris juga sangat mungkin akan melakukan konsolidasi dan koordinasi, mengingat banyak dari mereka diduga akan pulang kampung dan akan melakukan komunikasi elektronik kepada sesamanya. Pada saat ini, diperkirakan muncul kesepakatan waktu kumpul kembali untuk menyusun rencana selanjutnya. Sedangkan pada waktu persiapan (I’dad) pelatihan militer jaringan teroris, bisa saja terjadi antara 1 (Satu) sampai 2 (Dua) bulan pasca perayaan hari Raya Idul Fitri. Hal lain yang juga perlu diwaspadai, adalah kesiapan mental dan fisik pelaku serangan teroris, mengingat bahwa jaringan teroris sangat mungkin akan fokus uji coba serangan, diantaranya mungkin juga pada malam perayaan Natal (Bulan Desember). Sehingga uji coba serangan, perlu diwaspadai akan dilakukan pada gereja – gereja umat nasrani yang dijaga oleh personel POLRI maupun TNI. Khusus pada personel aparat keamanan yang bersenjata api harus dalam kewaspadaan yang tinggi, mengingat dimanapun berada akan selalu berpotensi menjadi sasaran serangan jaringan teroris. Karena tujuan utamanya, selain menyerang lokasi target dan perorangan personel aparat keamanan yang melaksanakan pengamanan, sangat mungkin juga untuk mendapatkan senpi yang dimiliki personel aparat keamanan. Sedangkan pola / bentuk serangan teroris yang bisa sangat mungkin terjadi adalah serangan bersenjata api / handak, seperti kasus Mumbai India (26 November 2008), karena serangannya yang mendadak dan mobile, juga dilakukan oleh hanya beberapa orang teroris yang fisik dan mentalnya sangat telatih, jatuhnya korban jiwa pun sangat besar, serta memunculkan preseden buruk bagi komunitas intelijen di kawasan tersebut pada saat itu.

C.      UPAYA PELIBATAN KEKUATAN INTELIJEN.

Kekuatan jaringan terorisme di Indonesia harus dihadapi dengan kekuatan intelijen dan kekuatan penegakan hukum, dimana fase – fase pembangunan kekuatan jaringan teroris harus mampu dideteksi secara dini oleh segenap jajaran komunitas intelijen. Sedangkan pada masa pencarian DPO, dapat melibatkan bantuan teknis dan taktis jajaran lembaga intelijen kenegaraan, serta masalah penyidikan tetap akan difokuskan pada lembaga penegakan hukum. Namun, apabila jaringan teroris melakukan serangan bersenjata api terhadap sasaran perorangan VIP atau lokasi publik, dalam jumlah sasaran yang sangat banyak dan dengan kekuatan yang sangat besar, maka POLRI tidak akan ambigu dalam permintaan bantuan kepada TNI (Sebagaimana yang telah dilaksanakan selama pelatihan bersama antara POLRI dengan TNI dalam latihan anti terorWaspada Nusa”, http://news.okezone.com/read/2011/10/25/337/520187/redirect), hal ini harus disadari bersama bahwa penanggulangan yang cepat terhadap serangan jaringan terorisme (Yang dilakukan oleh pelaku teroris dalam skala yang luas dan jumlah yang banyak) dapat meminimalisir resiko jatuhnya korban jiwa, dan menggagalkan upaya asasinasi terhadap personel POLRI, maupun VIP itu sendiri. Terlebih lagi dalam prosesi latihan bersama tersebut (Latihan gabungan POLRI / TNI, “Waspada Nusa”), pihak jajaran lembaga intelijen kenegaraan memberikan data akurat kepada pasukan penindak, berupa hasil penyelidikan orang per orang yang menjadi pelaku jaringan terorisme.

Jaringan intelijen di Indonesia sendiri mengenal istilah ‘Komunitas Intelijen Daerah / Kominda’ di tingkat daerah, dimana sharing informasi sudah selayaknya dilaksanakan untuk kepentingan bangsa dan negara, terlebih lagi momentum saat ini dirasakan tepat, yaitu momentum PILPRES. Sehingga dimanapun lembaga intelijen itu berada, fungsi deteksi dini dan peringatan dini sudah mulai dilaksanakan. Selanjutnya pada upaya koordinasi yang dilakukan antar perorangan lembaga intelijen itu sendiri, sudah menginjak pada fase penunjukan perwakilan antar kelembagaan intelijen, dimana lintas informasi yang diberikan akan mampu ditanggapi dengan cepat dan ditangani secara intelijen, baik dalam produk pembuatan laporan, maupun pada implementasi aksi di lapangan, serta penetapan bentuk tindakan antisipatif yang dilakukan melalui diskusi intelijen. Penggunaan personel POLRI dalam pasukan PAM CAPRES / CAWAPRES, seyogyanya selalu melibatkan personel intelijen POLRI, sehingga diharapkan mampu membaca situasi dan kondisi, serta menganalisa informasi yang masuk, baik informasi dari jajaran lembaga intelijen kenegaraan, dari kesatuan kewilayahan POLRI, ataupun dari kesatuan teritorial TNI. Dengan adanya pengkaji intelijen POLRI terhadap situasi dan kondisi terakhir, dikaitkan kegiatan pasangan calon Presiden / Wapres, maka langkah – langkah pengamanan yang antisipatif dapat diberikan. Selanjutnya pada fase peringatan dini, terhadap VIP sendiri dan pasukan taktis yang mengikutinya, dapat disajikan suatu bentuk laporan harian yang bersifat alternatif yang cocok sesuai kebutuhan, baik untuk kampanye atau keamanan VIP. Kebutuhan informasi dan data yang bersifat intelijen, dalam mengamankan VIP CAPRES / CAWAPRES, akan tercukupi / terpenuhi dengan keluwesan koordinasi yang dimiliki aparat intelijen, ketika proses sharing informasi terjadi di jajaran lembaga intelijen kenegaraan di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Tentara Nasional Indonesia, kedua lembaga negara ini mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengamankan calon Presiden dan Wakil Presiden dari ancaman serangan bersenjata jaringan teroris. Secara kelembagaan kewenangan pembentukan satuan tugas pengamanan VIP CAPRES / CAWAPRES dipegang oleh POLRI yang didukung penuh oleh seluruh kesatuan POLRI di kewilayahan, dimana kesatuan POLDA, POLRES dan POLSEK nantinya juga memberikan kontribusi kegiatan pengamanan fisik terhadap satuan tugas pengamanan tersebut. Keadaaan dalam pengamanan fisik di lapangan ini, kemudian secara alamiah memunculkan tuntutan sinergi dengan kesatuan teritorial TNI di wilayah yang sama. Dengan begitu, diharapkan terjadi sinergi kelembagaan pada setiap kegiatan pengamanan VIP CAPRES / CAWAPRES ketika kegiatan kampanye, maupun kegiatan keseharian. Maka pelayanan keamanan fisik, dapat diberikan dengan sempurna, termasuk dengan pemberian informasi aktual dan analisa dalam rencana kegiatan VIP CAPRES / CAWAPRES tersebut, ketika berada di daerah rawan. Upaya sharing informasi ini menjadi sangat penting, ketika berada di daerah rawan, dimana kesiagaan / kewaspadaan personel pengamanan bisa aja ditingkatkan sewaktu – waktu, disesuaikan dengan karakteristik daerah dan bentuk ancaman yang diperkirakan akan timbul. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan pengamanan kegiatan harian, pasukan pengamanan ini, perlu dibantu dengan pengamanan tidak langsung dari kesatuan POLRI dan TNI yang berada di daerah domisili VIP CAPRES / CAWAPRES tersebut. Oleh karena itu, pelibatan personel jajaran lembaga intelijen kenegaraan, yang mengerti tentang pola ancaman dan serangan bersenjata api / handak jaringan terorisme, harus dilakukan dan terus menerus, mengikuti dalam satuan tugas pengamanan ini. Kekhawatiran akan munculnya gangguan nyata, karena perubahan kecenderungan serangan teroris bisa saja terjadi, apakah itu serangan bersenjata api di rumah kediaman VIP, di lokasi kampanye, lokasi kegiatan lain, atau ketika berjalan melaju di suatu jalan di daerah tertentu. Pada kajian serangan teror, akan menggambarkan bagaimana / kapan serangan itu mungkin terjadi, apakah serangan akan secara frontal maupun senyap. Jika tidak dipikirkan, lalu kemudian terjadi, pasti mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di pihak pasukan pengamanan atau terhadap VIP sendiri. Sedangkan sumber kajian intelijen tentang keamanan kontemporer di wilayah tertentu, dapat diperoleh dari personel intelijen yang bertugas dalam kesatuan kewilayahan di tingkat POLDA, POLRES dan POLSEK, serta dari personel intelijen kesatuan teritorial TNI yang berada berdampingan dengan intelijen kesatuan POLRI kewilayahan tersebut, melalui pemberian informasi yang up to date untuk satuan tugas pengamanan tersebut (Selama masa penugasan satuan tugas pengamanan VIP tersebut). Maka sharing informasi intelijen harian kepada perwakilan personel intelijen dalam satuan tugas pengamanan, perlu selalu diberikan untuk saling melengkapi produk kajian intelijen. Dengan demikian, sharing informasi updated yang sama, akan disajikan kepada kepala satuan tugas pengamanan VIP dan VIP CAPRES / CAWAPRES itu sendiri, dalam rangka mengamankan VIP dari ancaman serangan jaringan terorisme di daerah tersebut.

D.      ESTIMASI INTELIJEN.

Estimasi intelijen terkait dengan pembangunan kekuatan jaringan teroris, sebagai ancaman terhadap kelangsungan pesta demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dimulai dari saat ; Pengumuman rencana PILPRES (Pemilihan Presiden / Wapres RI di tahun 2014), dan Munculnya gerakan terorisme yang menyerang personel aparat keamanan / aparat pemerintahan, serta Ketidakberpihakan kelompok dalam agama tertentu kepada pemerintahan negara (Karena dianggap thagut). Dimana gerakan radikalisme jaringan terorisme itu masih berafiliasi dengan jaringan global jihad yang dimotori oleh jaringan teroris Al Qaeda di beberapa kawasan, baik di kawasan Timur Tengah, kawasan Asia Tenggara dan kawasan Eropa. Sedangkan esensi estimasi intelijen, terhadap ancaman serangan jaringan terorisme secara global, kawasan, nasional dan lokal, diantaranya adalah berupa;

1.       Munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintahan negara tertentu yang dianggap thagut karena tidak menggunakan dasar negara agama tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan / kenegaraan.

2.       Penyerangan terhadap aparat keamanan, baik personel polisi maupun tentara.

3.       Penggagalan pesta demokrasi pemilihan Presiden / Wapres (PILPRES) dengan cara – cara asasinasi, baik melalui penyerangan bersenjata api / handak, terhadap pengawalan rombongan, ataupun tertuju langsung kepada VIP.

Pada fase ketidak percayaan terhadap pemerintah di negara tertentu, jaringan teroris semakin menjadi target kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena jaringan teroris selama ini telah melakukan aksi – aksi gangguan nyata keamanan di beberapa lokasi, baik berupa penyerangan bersenjata api maupun dengan serangan bom. Selanjutnya pada agenda jaringan teroris itu sendiri, yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendirikan negara dengan dasar agama tertentu, yang tidak sesuai dengan dasar negara tersebut, sehingga upaya – upaya ini disebut sebagai makar, karena berkeinginan untuk mendirikan negara dalam negara.

Pada fase penyerangan terhadap aparat keamanan baik terhadap polisi maupun tentara, diantaranya karena selama ini tindakan tegas berupa tembak di tempat oleh aparat keamanan terhadap pelaku teror saat eksekusi penyerbuan (Selama serangan Raid Plan Execution / RPE), yang berakibat jatuhnya korban jiwa di pihak teroris dan akhirnya membuat luka mendalam di hati pihak keluarga teroris dan jaringannya, sehingga upaya balas dendam yang ada di kalangan teroris itu sendiri semakin mengakar kepada sel – sel jaringan terorisme di beberapa wilayah. Kemudian pada fase serangan ini, besar kemungkinan akan didesain dengan lebih baik oleh jaringan terorisme, mengingat sasaran serangan akan dilakukan terhadap aparat POLRI yang bertugas sebagai PASPAM CAPRES / CAWAPRES RI, yang berada di lingkungan fisik VIP itu sendiri.

Pada fase Penggagalan pemilihan Presiden / Wapres, sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan situasi dan kondisi darurat kekacauan, yang diduga keras akan terjadi setelah para calon Presiden / Wapres diserang dengan cara – cara kekerasan. Serangan yang sangat mungkin terjadi, dapat saja dilakukan oleh jaringan terorisme, melalui upaya serangan bersenjata api, penembakan jarak jauh, penyanggongan, pengeboman, peracunan, pembakaran, dan serangan senjata tajam, ketika VIP CAPRES / CAWAPRES RI sedang melaksanakan kampanye politik, dan atau kegiatan harian di daerah domisilinya / di daerah tertentu lainnya.

Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan. Pada kajian ancaman, penilaian ancaman berwujud pada penggagalan terhadap pesta demokrasi di Indonesia terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014, yang berupa serangan teroris dari jaringan lama dan baru, dalam bentuk kekerasan senjata tajam, senjata api / handak atau dengan benda berbahaya lainnya, dengan menggunakan teknik dan taktik yang telah dilatihkan sebelumnya.

Selanjutnya pada kajian tantangan, adalah komunitas intelijen itu sendiri perlu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan informasi bernilai dari kolega diantara jajaran lembaga intelijen kenegaraan, dan informasi yang diterima dari momentum sharing biasanya hanya informasi kelas dua / masih membutuhkan pekerjaan penyelidikan lanjutan untuk lebih up to date lagi. Dari sini, komunitas intelijen perlu semakin profesional dalam sharing informasi, karena tantangan itu sendiri tidak hanya dihadapkan dengan jaringan teroris secara langsung, namun pada pengelolaan informasi dan data yang didapatkan dari sharing informasi antar komunitas intelijen.

Kemudian pada kajian hambatan, digambarkan sebagai bagian yang secara internal baik dari sisi personel maupun sisi alat peralatan yang digunakan oleh komunitas intelijen dalam menghadapi ancaman serangan teroris. Dari sisi internal personel, pendidikan dan pengalaman personel dalam operasi penyelidikan terhadap jaringan terorisme, sering terkendala dengan faktor kewenangan yang dimiliki oleh kelembagaan intelijen, khususnya pada tindakan penangkapan dan penahanan. Kedua tindakan tersebut sangat berkaitan erat dengan aspek hak azasi manusia, sehingga sangat rentan mengundang perhatian publik, sehingga dibutuhkan bentuk metode lain yang dapat berupa metode surveillance untuk melakukan pengggalian informasi, dimana upaya ini nilainya dianggap setara dengan tindakan wawancara / interogasi (Dan tidak mengundang perhatian publik). Dengan adanya upaya dokumentasi hasil surveillance di lapangan, diharapkan mampu mengeliminasi hambatan yang berupa kewenangan, dan dengan upaya surveillance tersebut dapat meningkatkan pengalaman, serta pengetahuan bagi personel intelijen, tentu dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan selama kegiatan surveillance. Sedangkan pada sisi alat peralatan, selain alat dokumentasi, pelibatan aspek teknologi modern kekinian untuk jajaran lembaga intelijen kenegaraan sudah harus semakin digunakan, mengingat majunya sarana teknologi komunikasi saat ini, yang juga sarana ini dipercaya masih digunakan oleh para pelaku jaringan terorisme (Hal ini terungkap pada persidangan terbuka kasus terorisme beberapa waktu yang lalu). Jika terjadi kombinasi, antara pengetahuan lapangan, pengalaman dan pelibatan aspek teknologi, maka bagi personel intelijen tidak perlu lagi menyentuh sasaran dalam proses penggalian informasi selama proses penyelidikan.

Selanjutnya pada kajian gangguan, situasi dan kondisi terkini terkait pembangunan kekuatan jaringan terorisme, harus mulai segera terdeteksi secara dini, untuk dapat menggambarkan bentuk gangguan / serangan yang mungkin ditimbulkan, dimana fase – fase pembangunan kekuatan jaringan terorisme harus diantisipasi. Dan dengan melibatkan stake holder terkait untuk meneruskan program deradikalisasi, serta pendekatan kepada para narapidana dan para mantan narapidana kasus teror, di wilayah – wilayah di seluruh Indonesia. Terakhir, dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis di beberapa kawasan di dunia, terkait munculnya gangguan nyata serangan bersenjata jaringan teroris terhadap aparat keamanan dan aparat pemerintahan.

E.      PENUTUP.

Munculnya serangan bersenjata yang dilakukan jaringan teroris di negara – negara tertentu pada beberapa kawasan harus diwaspadai, mengingat kualitas dan frekuensi serangan semakin hari semakin meningkat. Sedangkan kondisi pemerintahan negara tertentu yang sedang melakukan pesta demokrasi pergantian pimpinan pemerintahan, dan situasi / kondisi keamanan di negaranya dalam masa transisi atau masa pemulihan keamanan, menjadi pertimbangan khusus bahwa serangan teroris diduga keras justru akan ditujukan kepada aparat keamanan dan aparat pemerintahan, yang bermaksud menciptakan ketidakpastian / kekacauan di wilayah tersebut. Kemudian, munculnya gangguan nyata yang berupa serangan bersenjata jaringan terorisme terhadap keamanan itu sendiri, pasti mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik dari kalangan sipil, maupun kalangan aparat keamanan / pemerintahan, sehingga upaya pendeteksian secara dini terhadap proses / fase pembangunan kekuatan jaringan terorisme sudah harus dilakukan, dan perlu mendapatkan perhatian secara serius dari jajaran lembaga intelijen kenegaraan, karena dari sinilah sebenarnya (Proses / fase pembangunan kekuatan jaringan) dimulainya perkembangan terorisme itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan rencana pelaksanaan PILPRES tahun 2014, maka gerakan klandestin jaringan terorisme, diperkirakan akan meningkatkan upaya – upaya tertentu dalam membangun kekuatan jaringan terorisme selama masa menjelang tahun 2014, diantaranya berupa; pengumpulan dana, perekrutan sel baru, pembelian senpi dan amunisi serta handak, melakukan pelatihan dan melakukan komunikasi / koordinasi lintas jaringan teroris baik lokal, antar negara / antar kawasan. Yang paling dikhawatirkan pada masa ini, adalah munculnya aksi serangan jaringan teroris dengan menggunakan senjata tajam, senjata api / handak atau benda berbahaya lainnya, terhadap aparat keamanan dan atau secara simultan terhadap calon pasangan Presiden / Wapres yang telah deklarasi / berpotensi. Terkait hal tersebut, lengahnya aparat keamanan baik personel POLRI maupun TNI, dalam mengamankan diri sendiri, VIP dan wilayah tugasnya. Serta kurangnya Analisa Daerah Operasi (ADO) saat menjalankan tugas, dapat menyebabkan munculnya niat dan atau kesempatan bagi jaringan terorisme, untuk melakukan serangan bersenjata sewaktu – waktu. Untuk itu diperlukan pengecekan fisik secara mendadak / insidentil, terhadap tingkat kewaspadaan personel aparat keamanan, baik POLRI atau TNI yang bertugas di pos atau markas komando oleh para pimpinan kesatuan masing – masing di wilayah tertentu (Salah satu bentuk implementasi metode “Target Hardening”).

Selanjutnya pada upaya pengamanan terhadap VIP CAPRES / CAWAPRES RI yang akan diselenggarakan oleh POLRI sebagai alat utama negara di bidang keamanan dalam negeri dan unsur utama dalam penegakan hukum, maka TNI sebagai alat utama negara di bidang pertahanan dan juga sebagai komponen bangsa yang sangat berpotensi untuk membantu, perlu bersinergi melalui perbantuan pengamanan fisik dan lintas koordinasi pengamanan. Terutamanya lagi, kepada sharing informasi bernilai bagi komunitas intelijen, dengan selalu melaksanakan update informasi hasil penyelidikan intelijen strategis yang telah dilaksanakan, baik secara rutin melalui wadah komunitas intelijen, maupun secara insidentil melalui pertemuan. Dengan demikian, pendadakan strategis yang berupa serangan bersenjata jaringan terorisme terhadap VIP CAPRES / CAWAPRES RI, diharapkan dapat dieliminir sejak dini, melalui antisipasi dengan tindakan tertentu yang terukur, untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul, serta menghindarkan dari jatuhnya korban jiwa masyarakat sipil, personel POLRI / TNI maupun dari pihak VIP itu sendiri, selama masa proses pelaksanaan PILPRES RI tahun 2014, sehingga situasi dan kondisi keamanan kontemporer di Indonesia selalu dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali.

Study Deteksi Dini

IMPLEMENTASI DETEKSI DINI ANCAMAN JARINGAN TERORISME

GUNA MENGAMANKAN PASANGAN CALON PRESIDEN / WAPRES

DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PEMILU PRESIDEN 2014

YANG AMAN SERTA TERKENDALI DI SETIAP WILAYAH INDONESIA

A Strategic Intelligence Study by JA Pinora

I.       PENDAHULUAN.

Perkembangan lingkungan strategis dalam tataran global telah merubah situasi dan kondisi keamanan kontemporer di tingkat kawasan Asia Tenggara, dimana setiap negara dalam kawasan tersebut, akhirnya juga terpengaruh oleh dinamika spektrum keamanan yang semakin luas dan masif, terlebih lagi dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap pola hidup, pandangan dan hubungan antar masyarakat di daerah – daerah di wilayah Indonesia.

Rasa keamanan yang didambakan masyarakat di Indonesia saat ini juga menjadi tolok ukur tingkat keamanan nasional, yang dapat dipenuhi dengan kepastian hukum dan tingkat keberhasilan segenap aparat keamanan dalam mengelola semua unsur – unsur keamanan dalam negeri yang terkadang dalam pelaksanaannya, bersinggungan dengan aspek hak azasi manusia. Terlebih lagi, ketika agenda nasional bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wapres (Wakil Presiden) Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Bahwa tahun 2013 dan tahun 2014 merupakan tahun – tahun politik bagi bangsa Indonesia, dimana setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan tidak kehilangan hak pilihnya dapat menyuarakan hak suaranya untuk secara langsung memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang nantinya terpilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan selama 5 (Lima) tahun kedepan.

Namun keberhasilan aparat POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dalam memberi rasa aman, yang salah satunya dengan melaksanakan penindakan aspek terorisme, terkadang memberikan sinyal kewaspadaan baru dalam dinamika keamanan, apalagi dalam perkembangan penyidikan terhadap para pelaku teror yang baru – baru ini tertangkap (Sejak bulan Mei 2013), menunjukkan adanya ancaman baru aspek terorisme yang akan ditujukan terhadap proses pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan munculnya ancaman / gangguan aspek terorisme dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, khususnya dalam peristiwa perampokan, yang pada akhirnya diakui para pelakunya, bahwa hasil kejahatannya akan digunakan sebagai sumber dana untuk membangun kekuatan jaringan terorisme, guna mengacaukan proses pemilihan Presiden di tahun 2014 nanti.

II.      PEMBAHASAN.

1.       Operasi Amaliyah Fai (Pencarian Dana).

Saat ini, munculnya peristiwa – peristiwa perampokan di beberapa daerah di wilayah Indonesia memerlukan kewaspadaan yang cukup tinggi, mengingat dalam aspek terorisme mengenal kegiatan pengumpulan dana atau yang sering disebut sebagai operasi amaliyah fai, dimana pelaku perampokan tersebut sebenarnya merupakan jaringan terorisme yang sedang berupaya untuk mengumpulkan dana bagi kelompoknya sendiri maupun untuk dibagikan / didistribusikan kepada kelompok lainnya dengan sifat membantu sesama kelompok terorisme, baik kelompok yang satu daerah maupun yang berada di daerah lain. Adapun para pelaku terorisme ini ketika melakukan aksi perampokannya sudah tidak lagi memperdulikan agama yang dianut oleh para korban – korbannya, apakah itu sesama agama dengan mereka atau bukan.

Pada beberapa kasus yang terjadi, justru banyak juga korban yang beragama sama dengan para teroris itu sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan, terungkap bahwa apabila yang menjadi korban kemudian meninggal dunia, akibat dari amaliyah para pelaku teror itu sendiri, ternyata beragama yang sama, maka korban akan disebut sebagai mati syahid, begitu juga para pelaku yang gagal dan kemudian tewas dalam aksi amaliyah fai itu juga disebut sebagai mati syahid. Adapun sasaran favorit para pelaku terorisme amaliyah fai saat ini adalah bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), alasan yang sering disebut oleh para pelaku terorisme dalam menetapkan sasaran bank BRI adalah karena bank tersebut cabangnya sangat banyak yang berlokasi di daerah – daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan dana hasil kejahatan perampokan di beberapa bank BRI tersebut jumlahnya sangat besar pada kisaran ratusan juta rupiah, sehingga jika ditotal maka jumlahnya berada pada kisaran milyar rupiah. Amaliyah fai para pelaku terorisme ini juga menyasar pada toko emas dan toko handphone yang diperkirakan sangat rentan gampang dirampok, dan hasil dari penjualan emas / handphone tersebut dapat dengan mudah dijual kepada penadah, serta dana hasil perampokan toko – toko tersebut akan dikumpulkan untuk disatukan dengan dana hasil perampokan bank BRI. Sehingga jumlah keseluruhan uang yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membangun kekuatan aspek terorisme bagi kelompok – kelompok terorisme baik di satu daerah yang sama atau untuk kelompok terorisme di daerah yang berbeda. Dengan demikian, kewaspadaan terhadap peristiwa perampokan yang terjadi di daerah – daerah di seluruh wilayah Indonesia menjadi sangat penting untuk dicermati oleh segenap aparat keamanan, mengingat saat ini para pelaku terorisme sedang beralih kepada masa – masa pengumpulan dana untuk membeli persenjataan, amunisi dan peralatan lainnya, sebagai bagian dari proses pembangunan kekuatan jaringan terorisme di Indonesia.

2.       Operasi Amaliyah Ightiyalat (Pembunuhan Diam – Diam / Operasi Raid).

Beberapa waktu yang lalu sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013, terjadi sejumlah peristiwa serangan, pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap aparat keamanan baik perorangan maupun kelompok aparat keamanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan perorangan yang diduga kuat berafiliasi dengan jaringan Global Jihad, dimana lokasi serangan tersebar mulai dari negara Irak, Afghanistan, Pakistan, Rusia, Inggris, Perancis dan Thailand. Serangan ini berupa serangan mematikan terhadap personel aparat keamanan baik kepada tentara maupun polisi setempat, bahkan pada tanggal 19 Mei 2013 di negara Irak telah terjadi serangan oleh pihak Taliban Al Qaeda terhadap satu keluarga personel polisi yang menewaskan semua anggota keluarga polisi tersebut termasuk personel polisi itu sendiri.

Adapun peristiwa serangan yang terjadi di luar negeri tersebut ternyata juga pernah dan sering terjadi di dalam negeri Indonesia, sebelumnya serangan mematikan terhadap personel POLRI yang sedang bertugas di markas baik POLSEK maupun POLRES, namun kemudian berkembang menjadi serangan mematikan terhadap personel POLRI yang bertugas diluar markas POLRI. Selanjutnya peristiwa penyerangan mematikan terhadap personel POLRI ini disebut sebagai operasi amaliyah ightiyalat oleh pelaku terorisme.

Pelaku terorisme amaliyah ightiyalat ini sangat terlatih, selain mereka sangat paham bahwa yang menjadi sasaran adalah personel POLRI yang juga terlatih, juga para pelaku terorisme memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, setelah sebelumnya mereka melakukan pengintaian diam – diam terhadap sasaran personel POLRI, hal ini juga sebagai arti kata amaliyah ightiyalat itu sendiri yang berarti adalah pembunuhan diam – diam. Adapun senjata yang digunakan oleh para pelaku terorisme dalam amaliyah ightiyalat ini beragam dari mulai senjata tajam, senjata api hingga bahan peledak, dan dalam melaksanakan amaliyah ini para pelaku terorisme melakukannya secara perorangan sendirian atau dengan cara berkelompok.

Selanjutnya jika ditinjau dari segi kebugaran dan ketrampilan, maka para pelaku terorisme yang melakukan amaliyah ini ditetapkan berdasarkan postur tubuh yang atletis / bagus, ketrampilan perorangan yang bagus dan ketrampilan menggunakan senjata yang dikuasainya, serta tingkat nyali keberanian yang tinggi. Sehingga sasaran aparat keamanan yang akan dibunuh (Selain karena lengah juga karena kalah gesit dan kalah jumlah) tidak menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran pembunuhan secepat kilat oleh para pelaku terorisme, dan implikasi serangan amaliyah ightiyalat ini dapat berupa jatuhnya kewibawaan pemerintah secara umum, serta secara khusus mampu membuat situasi dan kondisi keamanan di daerah tersebut merosot drastis akibat dari rasa teror di masyarakat yang berhasil tercipta oleh peristiwa ini.

3.       Operasi Amaliyah Istishadiyah (Mati Syahid).

Pada beberapa kasus bunuh diri oleh para pelaku terorisme, kegiatan ini disebut sebagai operasi amaliyah istishadiyah atau bom syahid, dimana martir yang dianggap akan mati syahid sebelumnya mendapatkan tambahan keimanan dan kekuatan batin untuk menjadi syuhada, dari para perekrut martir tersebut. Dengan semakin yakin dan diteguhkannya niat pelaku amaliyah istishadiyah ini, maka tekat dan niat dalam melaksanakan amaliyah ini kian kuat dan bulat, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun pada diri pelaku amaliyah ini ketika eksekusi bom bunuh diri tersebut.

Adapun sasaran operasi amaliyah istishadiyah ini juga beragam, mulai dari pusat keramaian warga sipil sampai dengan markas POLRI, dimana bahan peledak yang digunakan berbahan low explosive sampai high explosive. Dan keragaman unsur fragmentasi casing pembungkus bahan peledak juga mempengaruhi jumlah korban jiwa yang akan ditimbulkan, sehingga dalam operasi amaliyah ini sebelumnya telah didesain berdasarkan penilaian terhadap sasaran oleh para pelaku terorisme, bahan peledak yang akan ditetapkan dan perkiraan jumlah jatuhnya korban jiwa akibat bom syahid ini.

Adapun sebelum dilakukan penetapan pelaku amaliyah ini, sebelumnya diseleksi oleh jaringan terorisme tersebut, siapa saja yang siap dan bersedia utuk menjadi martir bom bunuh diri dan untuk urusan gender saat ini sepertinya tidak menjadi masalah pokok, dimana banyak ditemukan peristiwa bom bunuh diri yang berkelamin pria dan atau wanita. Sehingga dalam setiap peristiwa pengeboman bunuh diri harus diwaspadai bahwa para pelaku tidak hanya bergender laki – laki. Munculnya pelaku bom bunuh diri berkelamin perempuan juga terkadang dilatarbelakangi alasan – alasan psikologis masa lalu, yang karena sesuatu hal ingin membalas dendam, diantaranya kematian suami atau keluarga lainnya yang tewas akibat serangan aparat keamanan sebelumnya.

Pada point gender perempuan ini, perlu diwaspadai adanya perempuan – perempuan yang telah masuk ke dalam jaringan terorisme karena alasan – alasan perkawinan ataupun alasan kekeluargaan, dimana tingkat kepasrahan untuk melakukan amaliyah ini dikarenakan lebih pada karena rasa cinta, sedangkan pada gender laki – laki lebih banyak disebabkan karena statusnya yang masih bujangan guna mencari keridhaan Tuhan, dan pada beberapa kasus juga terjadi kepada suami yang meninggalkan keluarganya untuk melakukan amaliyah istishadiyah ini. Sehingga patokan gender palaku amaliyah ini sama sekali tidak ada, mengingat banyak juga ditemukan pelaku amaliyah istishadiyah yang bergender laki – laki dan atau perempuan, dengan demikian yang patut cermat diteliti adalah cara perekrutan, jaringan terorisme yang merekrut dan latar belakang pelaku amaliyah ini bergabung menjadi laskar mati syahid dengan bom atau mati syahid dengan metode lainnya.

4.       Operasi Amaliyah Tadrib Asykari (Pelatihan Militer).

Operasi amaliyah lainnya dalam jaringan terorisme yang juga patut diwaspadai adalah operasi amaliyah tadrib asykari atau yang sering disebut sebagai operasi pelatihan militer, dimana kekuatan fisik para pelaku secara khusus digembleng seolah – olah prajurit yang berlatih dalam pendidikan dasar militer, selanjutnya dalam proses amaliyah tadrib asykari ini juga diperkenalkan dan uji coba senjata api yang dimiliki oleh kelompok teroris, kemudian dilatihkan teknik pertempuran dasar yang selayaknya prajurit. Beberapa item pelatihan yang di dokumentasikan jaringan terorisme pada tadrib asykari di hutan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sekitar bulan Februari tahun 2010 menunjukkan adanya pelatihan penguatan otot tangan, otot kaki, teknik menembak, teknik bertempur dan acara siraman rohani maupun tauziah (Pengajian) dari pelatih kepada peserta latihan.

Jaringan terorisme ini sengaja mendesain pelatihan militer seperti ini untuk I’dad (Persiapan) mengadakan serangan fisik bersenjata terhadap pihak penindas kaum muslimin baik di Palestina maupun di belahan dunia lainnya, serta untuk melaksanakan serangan fisik bersenjata dengan sasaran terhadap warga negara asing yang menjadi anggota NGO (Non Government Organization), yang melakukan aktifitas pemurtadan terhadap warga lokal pasca bencana Tsunami, yang berada di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Namun demikian, jika melihat perkembangan lingkungan strategis saat itu adalah munculnya peristiwa Mumbai di India, dimana serangan tersebut dilakukan sekelompok kecil orang dengan mobilitas yang tinggi dari jaringan terorisme Al Qaeda Pakistan pada November 2008 terhadap sejumlah lokasi dengan sasaran warga negara asing (Khususnya sekutu negara Amerika Serikat). Penyerangan Mumbai telah mengundang analisa keterkaitan jaringan terorisme Al Qaeda yang bermain secara lintas kawasan. Pada beberapa kesempatan dalam pelatihan militer lainnya, malah sasaran tembak yang digunakan justru bergambar kepala negara atau kepala pemerintahan atau pejabat keamanan setempat, gambar – gambar ini mencerminkan kebencian yang dituangkan ke dalam bentuk sasaran menembak bagi kelompok – kelompok teroris tersebut. Diduga gambar – gambar pejabat tersebut merupakan cermin ungkapan maraknya penindakan tegas yang dilakukan pemerintahan / rezim tertentu kepada jaringan terorisme global ataupun lokal.

Dengan munculnya serangan Mumbai 2008, maka keterkaitannya antara jaringan Al Qaeda yang mensponsori pelatihan militer jaringan terorisme Indonesia mulai terlihat, apalagi penggagas pelatihan adalah Abdullah Sunata yang berperan sebagai penerima dana dari Al Qaeda Timur Tengah untuk jaringan terorisme Noordin Mohd Top dan DR. Azahari di Indonesia, dana Al Qaeda tersebut juga digunakan untuk membeli sejumlah senjata api dan bahan peledak ke Filiphina melalui Taufik Ridha (Adik kandung Faturahman Al Ghozi), yang akhirnya dibagikan ke jaringan terorisme di Indonesia. Nama Abdullah Sunata mulai mencuat sejak terpilih sebagai Ketua Mujahidin KOMPAK (Komite Penanggulangan Krisis) Ambon saat konflik agama di Ambon tahun 1999 sampai 2000, perlu diketahui bahwa organisasi ini sangat disegani di kalangan laskar baik laskar putih maupun merah selama di Ambon. Ia juga menggagas tadrib asykari di Seram Barat Ambon, serta ia mengorganisir serangan ke MAKO SAT BRIMOB (Brigade Mobil) Tantui di Ambon (21 Juni 2000), dan dalam penyerangan ini berhasil menggasak ratusan senjata api, serta menewaskan sejumlah personel BRIMOB. Langkah Abdullah Sunata akhirnya terhenti setelah terdeteksi dan berhasil ditangkap pertama kali oleh POLRI (Juli 2005).

5.       Kelompok Pelatih.

Jaringan terorisme yang melakukan tadrib asykari sering kali membutuhkan kelompok pelatih yang juga masuk anggota jaringan terorisme, dalam beberapa kasus – kasus yang telah terungkap banyak didapatkan fakta bahwa ada diantara mereka yang juga desertir polisi maupun tentara, kondisi demikian juga terjadi di Indonesia. Bahkan terkadang mereka juga mensupply senjata api dan atau amunisi kepada peserta kelompok yang sedang dilatihnya, selanjutnya peserta tadrib asykari akan menerima ilmu dan teknik pertempuran dasar serta olah raga dari para kelompok pelatih ini, dimana format pelatihan memang mirip dengan pelajaran yang mereka terima ketika aktif sebagai anggota polisi polisi ataupun tentara.

Ketersedian kelompok pelatih ini, memang menjadi masalah yang cukup rumit bagi jaringan terorisme, hal ini disebabkan tenaga pengajar tadrib asykari terkadang tidak tersedia dari dalam negeri, sehingga harus didatangkan dari luar negeri dan walaupun susah payah telah berhasil diupayakan oleh pihak penggagas pelatihan, namun masih juga sering terkendala dengan dana yang ada di pihak jaringan terorisme.

Dalam kasus pelatihan militer di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tahun 2010, Dul Matin bersedia menjadi pelatih militer bagi peserta tadrib asykari jaringan terorisme di Indonesia. Kehadiran Dul Matin dalam pelatihan tersebut sangat tidak diduga oleh aparat keamanan Indonesia, mengingat selama ini ia berada di Filiphina bersama keluarga dengan status buron, sehingga ketika sosok Dul Matin muncul dalam hasil wawancara / pemeriksaan terhadap para tersangka yang telah tertangkap dan hasil investigasi mendalam terhadap barang bukti yang dikumpulkan oleh POLRI selama masa pengejaran peserta tadrib asykari, maka kesempatan untuk menangkap Dul Matin tidak boleh disia – siakan di saat ia masih berada di wilayah Indonesia, sehingga pada 9 Maret 2010 Dul Matin berhasil disergap dan ditembak mati oleh DENSUS 88 (Detasemen Khusus Anti Teror) POLRI di sebuah warnet di Pamulang, Tangerang Selatan.

Dalam proses pelatihan, peran kelompok pelatih sangat penting mengingat materi pelatihan yang diajarkan selain meliputi pengenalan senjata api dan bahan peledak, juga ditambahkan dengan materi pengalaman pribadi para pelatih ketika menerapkan pengetahuan keahlian mereka, disaat melakukan aksi teror mereka dan  masa – masa menghindari kejaran dari aparat keamanan. Pengetahuan dan ketrampilan peserta dalam tadrib asykari bagi jaringan terorisme memang didesain praktis dan aplikatif yang selalu diawasi terus menerus serta diberikan evaluasi atas kesalahan yang dilakukan pada masa tadrib asykari.

Pada beberapa tadrib asykari jaringan terorisme di Indonesia yang telah dilakukan di Ambon, Aceh dan Poso, ternyata banyak peserta yang mengikuti pelatihan, dan komposisi kelompok pelatih bisa berasal di luar negeri, baik dari Filiphina atau Afghanistan, serta dari Indonesia. Sedangkan kelompok pelatih khusus yang mendapatkan kehormatan adalah biasanya bersumber dari orang – orang yang pernah menerima pelatihan langsung dengan Taliban, ketika dilatih di akademi militer di Afghanistan, dan kemudian ikut berpartisipasi bertempur melawan tentara Rusia ketika menginvasi Afghanistan, serta jajaran perorangan yang pernah menjadi pelatih ataupun bekas siswa pada akademi militer organisasi Al Jamaah Al Islamiyah di Filiphina.

6.       Kelompok Cendekiawan.

Pada beberapa jaringan terorisme dikenal kelompok cendekiawan, dimana berisikan sekumpulan orang yang mempunyai strategi jangka panjang dalam mengelola dana dan aset barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, kelompok ini juga mempunyai tujuan politis dalam dakwah yang bermaksud merekrut orang – orang untuk menjadi martir bom bunuh diri, selain itu kelompok ini mempunyai keahlian spesifik dalam membuat bom berdaya ledak tinggi / high explosive, dan mereka bisa saja bergerak dalam kegiatan partai politik (Parpol) secara tersamar, yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat dengan pelaku teroris di lapangan.

Dalam kasus jaringan terorisme bom Ritz Carlton dan JW Marriot di bulan Juli tahun 2009, ditemukan fakta adanya hubungan keluarga antara teroris “SJ” dan teroris “IB” dengan kader salah satu parpol, yang kemudian diklarifikasi oleh beberapa petinggi partai politik tersebut, dengan menyebutkan bahwa hubungan tersebut sebatas hubungan kekeluargaan, namun tidak ada keterkaitan aktivitas terorisme dengan aktivitas partai politik tersebut.

Kekuatan kelompok cendekiawan dalam jaringan terorisme di Indonesia memang lebih tampak pada kemampuan diplomasi dan kepandaian mengelola organisasi keagamaan / partai politik yang secara umum dikenal dalam masyarakat dan bahkan dalam kasus yang lainnya justru anggota kelompok cendekiawan ini malah tertangkap di luar negeri, peristiwa ini mengindikasikan adanya lapisan elit / teratas dalam jaringan terorisme berada pada kalangan – kalangan yang masuk dalam kelompok cendekiawan jaringan terorisme ini.

Hal lain yang perlu dicermati pada kelompok ini adalah rapinya menyimpan hubungan antara pelaku terorisme di lapangan dengan dirinya, sehingga dalam penyidikan kasus terorisme yang bersifat jaringan, penyidik POLRI harus bekerja ekstra membuktikan hubungan antara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pelaku lapangan dengan aktor dalam kelompok cendekiawan jaringan terorisme ini.

Terkadang, hubungan yang diungkap memerlukan bantuan teknologi dan perbankan untuk menyibak keterlibatan mereka dalam aktivitas terorisme di lapangan, sehingga dalam persidangan kasus terorisme kerap ditemui upaya pelibatan teknologi dan aliran dana perbankan kedua pihak untuk meyakinkan hakim. Imbasnya, kondisi ini juga kerap memunculkan kelemahan dimana kekuatan penyidik dalam menggunakan teknologi dan penelusuran aliran uang secara terbuka diungkapkan persidangan umum. Dengan demikian, penelusuran hubungan antara pelaku terorisme di lapangan dengan lapisan teratas jaringan terorisme di Indonesia sangat bergantung kepada pelibatan aspek teknologi dan aliran dana yang mengalir pada keduanya, dan bukan hanya berdasarkan pada keterangan sepihak dari pelaku terorisme yang di lapangan saja.

7.       Kelompok Matlub (Buron / Dalam Pengejaran Aparat Keamanan).

Jajaran perorangan dalam kelompok matlub dapat dikategorikan sebagai perorangan yang mempunyai keahlian desepsi yang tinggi, dimana ketika ia menjadi buronan, ia juga membawa serta istri dan anak – anak mereka dalam pelarian, kemudian mereka mencari tempat daerah yang dianggap aman dan biasanya terdapat kelompok jaringan terorisme yang sama di daerah tersebut, dan tidak tertutup kemungkinan melewati batas daerah ataupun batas negara sekalipun.

Komunikasi yang dijalin kepada keluarga para kelompok teroris yang matlub dengan keluarganya juga sangat ketat dan diam – diam, tak jarang mereka menggunakan istilah – istilah rahasia dan metode – metode rahasia dalam pelaksanaannya, bahkan ketika pesan itu harus disampaikan juga menggunakan kurir yang sangat dipercaya. Kebanyakan mereka tidak menggunakan piranti komunikasi elektronik, sehingga jejak mereka sulit terlacak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bisa saja terjadi kecerobohan yang dilakukan kelompok matlub dalam rantai komunikasinya ini, sehingga aparat penyelidik dapat mengendus dan memulai pekerjaan pemetaan jaringan dengan hati – hati.

Dalam beberapa kasus yang telah terjadi, kelompok matlub ini biasanya berkumpul dan bertemu dengan sesamanya, dimana mereka kemudian bisa saling berinteraksi dan membahas – masalah yang sama dan sering akhirnya berkumpulnya di suatu tempat yang sama. Kondisi ini sebenarnya juga mengkhawatirkan mengingat dalam masa buron tersebut, mereka juga mengetahui siapa saja kawan mereka yang telah tertangkap oleh aparat keamanan, sehingga dalam diskusi – diskusi mereka juga merencanakan upaya – upaya balas dendam atas perlakuan aparat keamanan kepada teman – teman mereka baik yang ditembak mati ketika ditangkap dalam penggerebekan ataupun yang menerima perlakuan kasar dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) lainnya oleh aparat penegak hukum (DENSUS 88 POLRI). Padahal apa yang teroris lakukan selama ini, dengan upaya serangan bersenjata kepada warga sipil dan personel aparat keamanan merupakan kejahatan yang menciptakan rasa ketakutan luar biasa, yang disertai dengan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar.

8.       Upaya Penggagalan Pemilu Presiden RI 2014.

Penggerebekan yang dilakukan oleh DENSUS 88 POLRI terhadap jaringan terorisme Abu Roban pada awal bulan Mei 2013 yang dimulai dari lokasi Benhil Jakarta Pusat sampai dengan lokasi – lokasi daerah lainnya kemudian, telah membuka mata publik akan rencana aksi penggagalan pemilihan umum Presiden RI tahun 2014 mendatang. Adapun intisari yang berhasil dikumpulkan dari keterangan personal jaringan terorisme tersebut adalah sebagai berikut:

a.       Rencana aksi teror akan dilaksanakan saat momentum Pilpres 2014 dengan tujuan untuk menciptakan kepanikan dan ketakutan, sedangkan pelaku aksi teror dan waktu tepatnya masih belum dapat ditentukan.

Untuk memprediksi bentuk aksi apa yang sekiranya mampu dilakukan oleh jaringan terorisme, terlebih dahulu dapat diberikan gambaran, bahwa sistem pemilihan Presiden RI yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan pemilihan Presiden secara langsung ketiga kalinya di Indonesia sejak tahun 2004, dimana saat ini para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah bersiap – siap untuk mengikuti pemilihan ini, adapun para personal calon Presiden yang telah mendeklarasikan diri (Secara terbuka ataupun tertutup), diantaranya adalah; Abu Rizal Bakrie dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Wiranto dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Sedangkan para personal yang berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden, diantaranya adalah Megawati Sukarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional (PAN), Irman Gusman (Partai Demokrat), Surya Paloh dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Jusuf Kalla (Belum mempunyai partai politik), Mahfud MD (Belum mempunyai partai politik) dan lain – lain.

Mengingat para calon pasangan Presiden dan Wapres baik yang sudah mendeklarasikan dirinya (Atau yang akan mendeklarasikan) merupakan kalangan yang mempunyai basis keragaman massa yang bersumber dari partai politik (Maupun secara independen), maka bagi jaringan terorisme, ancaman yang akan dianggap bakal muncul apabila para pasangan calon ini berkuasa adalah sejarah partai politik, simbol partai politik, pandangan partai politik, massa partai politik, agenda partai politik dan kebijakan pemerintahan ke depan. Hal – hal inilah yang diperkirakan merupakan dasar penilaian dalam jaringan terorisme, untuk bagaimana menindak lanjutinya dengan aksi penggagalan terhadap para calon pasangan Presiden dan Wapres pada Pilpres 2014. Namun bilamana ditemukan calon pasangan yang dinilai dapat mendukung kesuburan paham terorisme dan gerakan terorisme, maka diprediksi malah tidak akan diserang oleh jaringan terorisme.

Dengan demikian, bentuk ancaman faktual dan gangguan nyata aksi terorisme yang sangat mungkin dilakukan justru akan berupa penyerangan secara fisik para calon pasangan tersebut, mengingat mereka adalah ikon atau simbol keberadaan yang dapat mengancam keberlangsungan terorisme dan jaringan terorisme itu sendiri, apalagi waktu kekuasaan yang diemban selama 5 (Lima) tahun ke depan, lagi pula aksi teror yang terjadi sangat mungkin akan berhadapan dengan para petugas aparat POLRI yang bertindak sebagai Pasukan Pengamanan Calon Presiden dan Wapres (PASPAM CAPRES), serta selama ini personel POLRI dianggap sebagai thagut (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Thaghut; Thoghut atau Thaghut adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada setiap yang disembah selain Allah yang rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam melawan perintah Allah) oleh jaringan terorisme, karena penindakan tegas selama ini yang dilakukan oleh DENSUS 88 POLRI.

Hal ini disebabkan karena memang sebelum terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI, tanggung jawab menjaga keselamatan fisik mereka masih dibawah tanggung jawab aparat POLRI, dan bilamana kemudian terpilih maka pasukan pengamanan akan digantikan oleh Pasukan Pengamanan Presiden dari TNI (Tentara Nasional Indonesia). Lagi pula ketika tanggung jawab sudah diserah-terimakan kepada Pasukan Pengamanan Presiden (PASPAMPRES), tentu jaringan terorisme akan mengalami kesulitan dalam melancarkan serangan – serangan fisik, karena PASPAMPRES selain telah berpengalaman dalam pengamanan fisik, saat ini jumlahnya pun sudah cukup besar (Terdiri atas tiga Grup, totalnya sekitar 2.000 prajurit TNI), dan dalam cara bertindaknya selain melibatkan bantuan aparat POLRI, juga secara utama dapat melibatkan aparat TNI tambahan dari kesatuan lainnya.

Potensi serangan fisik yang sangat mungkin terjadi berdasarkan kajian operasi amaliyah terorisme dan kelompok terorisme, diprediksi berupa tindakan pembunuhan, penculikan serta penyanderaan para pasangan tersebut, dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak (Sebagaimana pertunjukan atraksi yang terbuka untuk umum dalam peringatan hari Bhayangkara 1 Juli 2013, di Markas Komando Korp Brigade Mobil di Kelapa Dua Depok). Hal ini terlihat dari banyaknya senjata api dan bahan peledak yang berhasil ditemukan (Disita) pada saat penindakan oleh DENSUS 88 POLRI terhadap jaringan terorisme sejak Januari 2013 hingga saat ini. Disamping itu banyaknya perlawanan fisik jaringan terorisme dengan menggunakan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak terhadap aparat POLRI, baik ketika pelaku jaringan terorisme yang akan ditangkap, atau ketika melakukan operasi amaliyah ightiyalat terhadap personel POLRI selama ini.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah adanya keahlian membuat bahan peledak rakitan / IED (Improvised Explosive Devices), yang trend saat ini telah beralih dari IED kekuatan besar menjadi IED kekuatan kecil, namun komposisi isiannya berisi high explosive yang dicampur dengan paku – paku, dan mempunyai dampak membunuh dalam skala kecil, dengan target perorangan non massal. Munculnya serangan jaringan terorisme dengan menggunakan IED kekuatan kecil ini juga pernah terjadi, yang dilakukan oleh teroris Awaluddin Nasir, terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 11 November 2012, pelaku serangan ternyata merupakan jaringan terorisme yang juga menjadi target DENSUS 88 POLRI, dari padanya (Teroris Awaluddin Nasir) juga ditemukan senjata api revolver.

b.      Jaringan terorisme memiliki strategi jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam strategi jangka panjang, terdapat 2 (Dua) mainstream utama yaitu tegaknya khalifah Islamiyah di Indonesia (Terungkap dari Kelompok Mujahidin Indonesia Barat / MIB) dan terjalinnya hubungan dengan Mujahidin luar negeri. Hal ini dimaksudkan, jika nanti di Indonesia terjadi kepanikan dan ketakutan sebagai akibat dari aksi terorisme dalam upaya penggagalan dalam Pilpres 2014, diharapkan agar Mujahiddin luar negeri akan datang membantu kelompok MIB pimpinan Abu Roban.

Perlu diketahui bahwa baik jaringan terorisme yang lama, maupun baru juga menganut azas daulah (Negara) Islamiyah nusantara / Indonesia, sehingga kesatuan tujuan ini memiliki kesamaan bentuk dalam upaya kejuangan ketika menegakkan syariat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan kedatangan Mujahidin dari luar negeri ke suatu negara, diprediksi sama dengan munculnya konflik dalam negeri di Suriah saat ini, dimana kehadiran para pejuang Mujahidin luar negeri untuk membantu (Aspek solidaritas) gerakan pemberontakan yang terjadi dalam negeri Suriah. Sehingga kekacauan nantinya di Indonesia yang diakibatkan oleh serangan jaringan terorisme, diperkirakan dapat menjadi magnet yang kuat, untuk menarik pengaruh dan kekuatan dari luar negeri dalam membantu kelompok tertentu / jaringan terorisme yang lama maupun baru, hal ini juga pernah terjadi pada konflik Ambon, Afghanistan, Bosnia, dan Chechnya pada masa yang lalu.

Sedangkan dalam strategi jangka pendek, bagi jaringan terorisme dirasakan mampu untuk mensejahterakan anggota – anggota / sel – sel jaringan terorisme, dan operasi pengumpulan dana yang digunakan tetap menggunakan operasi amaliyah fai. Selanjutnya diperoleh gambaran 2 (Dua) mainstream utama yaitu:

1)      Bahwa jaringan terorisme berupaya untuk membangun bentuk – bentuk usaha sebagai bagian dalam pencucian uang, diantaranya dengan membuat sentral penjualan baju – baju bekas dan sentral usaha agraris di Propinsi Jawa Tengah (Berupa usaha penanaman pohon pisang Ambon seluas dua hektar di Kendal, Jawa Tengah).

2)      Bahwa jaringan terorisme akan terus mengumpulkan dana, senjata api, amunisi, bahan peledak dan melakukan perekrutan sel – sel baru dari seluruh daerah – daerah di wilayah Indonesia.

Mengingat tinjauan dari sisi kesiapan fisik dan mental, tersedianya senjata api dan bahan peledak serta jumlah sel – sel jaringan terorisme yang ada, maka kegiatan pengumpulan dana dalam kejahatan perampokan bank atau sentral finansial lainnya, akan selalu menjadi kegiatan favorit jaringan terorisme baik yang baru, maupun yang lama.

III.    PENUTUP.

Implementasi deteksi dini ancaman aspek terorisme, guna mengamankan calon presiden dan wapres, dalam rangka terwujudnya pemilu presiden 2014, yang aman dan terkendali di setiap wilayah indonesia, dapat berupa peningkatan kewaspadaan terhadap setiap tindak pidana kejahatan dengan kekerasan yang terjadi pada sentral – sentral finansial, baik pada lokasi perbankan, pegadaian, toko emas maupun toko handphone. Dimana klasifikasi sasaran jaringan terorisme saat ini sangat mungkin berupa tempat berkumpulnya sejumlah dana atau emas dalam jumlah besar / instant.

Operasi amaliyah fai oleh jaringan terorisme menjadi pilihan favorit dalam pengumpulan dana, dimana operasi ini yang harus dicermati (Sebagai bagian dari upaya deteksi dini) oleh kalangan intelijen, baik intelijen kepolisian atau intelijen kelembagaan lainnya, karena hal ini menunjukkan pergeseran trend kecenderungan berubahnya sasaran oleh jaringan terorisme, dalam penentuan sasaran yang mulanya serangan bom, kemudian berubah menjadi serangan memperoleh emas dan atau uang secara cash / instant, yang selanjutnya dijadikan sebagai simpanan dalam waktu yang lama, berupa uang, emas dan perhiasan lainnya.

Tentu saja operasi amaliyah fai ini, yang diperkirakan masih berupa tindak pidana perampokan yang akan dilaksanakan dengan kesiapan yang lebih matang oleh jaringan terorisme, hal ini juga sebagai ukuran keberhasilan dan kelanggengan untuk operasi amaliyah fai berikutnya. Oleh sebab itu sel – sel jaringan teroris tentu akan mempersiapkan para personal yang matang terlatih menggunakan senjata api, berpengalaman dan berfisik yang tangguh serta bermental kuat. Munculnya prediksi aksi kekerasan bersenjata api terhadap para calon pasangan Presiden dan Wapres pada proses Pilpres 2014, merupakan bentuk serangan fisik yang sangat mungkin terjadi. Dan yang harus dilakukan sebagai bentuk antisipasi adalah dengan upaya kontra intelijenpenebalan pasukan dan peningkatan profesionalisme aparat POLRI yang nantinya bertugas sebagai PASPAM CAPRES. Sehingga ketika terjadi gangguan nyata dari pelaku jaringan terorisme, jatuhnya korban jiwa dari pihak POLRI maupun dari personal calon pasangan dapat dihindari, dimana bentuk serangan fisik yang dilakukan jaringan terorisme dapat saja berupa amaliyah istishadiyah ataupun amaliyah ightiyalat.

Kegiatan deteksi dini yang dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan menjelang Pilpres 2014, dibarengi dengan perwujudan bentuk peringatan dini yang dilaksanakan, melalui peningkatan jumlah produk intelijen yang berkualitas dalam bidang kriminal kepada pimpinan / user, maupun peningkatan frekuensi koordinasi dan sharing informasi lintas lembaga intelijen kenegaraan di Indonesia. Oleh sebab itu pemberdayaan intelijen di daerah maupun pusat untuk kesinambungan informasi, perlu menjadi prioritas bagi pimpinan organisasi intelijen, sehingga antisipasi kejahatan perampokan berikutnya (Yang diduga didalangi dan dilakukan jaringan terorisme) dapat terwujud dengan tindakan tegas aparat keamanan. Sedangkan bentuk upaya pemberdayaan langsung komunitas intelijen dapat dilaksanakan melalui:

1.       Tahap permulaan, berupa ikut serta secara aktif dalam kegiatan pengungkapan kasus pidana kejahatan dengan kekerasan / perampokan yang khususnya di lokasi sentral finansial, melalui peningkatan kerja sama, sharing informasi dan data antara personel komunitas intelijen dan aparat penyidik POLRI, di tingkat daerah sampai dengan di tingkat pusat, pada baik di bidang taktis, bidang teknologi dan bidang perbankan.

2.      Tahap lanjutan, berupa deteksi dini sel – sel dalam jaringan terorisme yang masih buron dan yang masih sangat berpotensi kembali melakukan aksi kejahatan operasi amaliyah / terorisme di seluruh daerah – daerah di Indonesia.

Dengan demikian, upaya – upaya yang dilakukan tersebut diatas, diharapkan dapat dilaksanakan sebagai rangkaian upaya menumpas jaringan terorisme (Melalui deteksi dini oleh komunitas intelijen, serta distribusi produk intelijen yang bernilai peringatan dini kepada aparat keamanan di daerah lainnya), dan sebagai upaya tidak langsung dalam pengamanan para calon pasangan dalam Pilpres 2014 oleh POLRI.

Study Pendadakan Strategis

MEMAHAMI IMPLEMENTASI MODEL INTELIJEN STRATEGIS

GUNA MENGHADAPI PENDADAKAN STRATEGIS DI INDONESIA

DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PROFESIONALISME INTELIJEN

A Strategic Intelligence Study by JA Pinora

I.       PENDAHULUAN.

1.       Latar Belakang.

Perkembangan lingkungan strategis dalam tataran global berpengaruh besar kepada kawasan, yang nanti pada akhirnya mempunyai implikasi terhadap situasi dan kondisi keamanan kontemporer di tingkat lokal, hal ini secara signifikan akan mengubah pola dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara penduduk di suatu wilayah tertentu. Dalam perkembangannya, unsur astra gatra yang didalamnya meliputi unsur tri gatra dan panca gatra akan mengarah kepada kecenderungan – kecenderungan yang dapat merubah nilai – nilai toleransi unsur astra gatra tersebut. Dimana kontraksi – kontraksi ini akan mengakibatkan kegaduhan baik yang berpotensi kepada ambang gangguan sampai pada ancaman faktual, baik secara fisik maupun psikis di sebuah wilayah, yang akhirnya bahkan sangat memungkinkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material yang besar.

Situasi dan kondisi dalam tata kehidupan yang termuat dalam unsur – unsur astra gatra, dapat secara signifikan dipelajari dan dipahami oleh lembaga – lembaga intelijen dengan menggunakan sistem dan metode yang telah disepakati. Apabila perkembangan keamanan kontemporer di suatu wilayah yang bermuara pada berubahnya situasi dan keamanan tidak dicermati dengan baik, tentunya akan menjadi sumber gangguan nyata dan ancaman faktual yang sewaktu – waktu dapat memposisikan dinamikanya pada taraf yang mengkhawatirkan, terlebih lagi pada perkembangan lanjutannya, dapat berubah ke suatu momentum yang menjadi titik balik perubahan yang tidak bisa dikembalikan kembali, “Point of no return”.

Profesionalisme lembaga – lembaga intelijen secara nyata akan teruji pada kecermatan mempelajari kecenderungan dan perubahan keamanan kontemporer di suatu wilayah, dengan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki lembaga intelijen tersebut serta aturan perundang – undangan yang jelas, maka dinamika pengamatan kecenderungan dapat diwujudkan dengan pelaksanaan operasi terbuka maupun operasi tertutup, yang akan digelar dalam rangka meningkatkan status stabilitas kondisi dan situasi keamanan wilayah tertentu. Dengan kata lain, awal dari sebuah pendadakan yang secara strategis dapat diidentifikasi secara intelijen pada kecenderungan – kecenderungan yang ada melalui upaya – upaya deteksi dini yang secara komprehensif, akan menghasilkan produk peringatan dini tentang spektrum keamanan kepada user. Dimana penilaian yang akan diberikan, dapat diawali dengan proses analisa sumber – sumber masalah, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta kerawanan yang ada, untuk sesegera mungkin teridentifikasi, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Sehingga bentuk dan sifat ancaman yang multi dimensional serta luas tersebut, dapat dihadapi dengan sumber daya yang ada, cara – cara yang komprehensif, logis serta jelas oleh lembaga – lembaga intelijen dan para stake holder, sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan lingkungan strategis itu sendiri, dengan tetap melibatkan aspek koordinasi, aspek sharing informasi intelijen, aspek penguatan kerja sama, serta aspek penghormatan kepada hukum, nilai – nilai demokrasi dan HAM (Hak Azasi Manusia) sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Oleh karenanya, dalam mendorong penguatan terhadap lembaga – lembaga intelijen strategis non juridiksional maupun juridiksional di Indonesia, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam reformasi intelijen itu sendiri, dimana permasalahan dalam reformasi intelijen Indonesia dan bagaimana usulan penguatan intelijen Indonesia, meliputi diantaranya adalah:

a)      Apek kewenangan lembaga intelijen.

b)      Aspek sistem dan metode dalam deteksi dini dan peringatan dini.

c)      Aspek pembiayaan operasi intelijen.

d)      Aspek pengembangan profesi dan karier personel intelijen.

e)      Aspek kerahasiaan intelijen dan pengawasan terhadap operasi intelijen.

f)       Aspek pidana dan perlindungan personel intelijen dalam kesaksian persidangan.

2.       Permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka diformulasikan pokok masalah yang dituangkan dalam sebuah pertanyaan: “Bagaimana memahami implementasi model intelijen strategis, guna menghadapi pendadakan strategis di Indonesia, dalam rangka terwujudnya profesionalisme intelijen”.

3.       Persoalan.

Adapun pokok persoalan dalam tulisan, dituangkan dalam pertanyaan berikut ini:

a.       Bagaimana dinamika pendadakan strategis di Indonesia.

b.      Bagaimana model reformasi intelijen di Indonesia.

4.       Ruang Lingkup.

a.       Batasan tulisan ini merujuk pada serangkaian upaya komunitas intelijen dalam memahami implementasi model intelijen strategis, guna menghadapi pendadakan strategis di Indonesia, dalam rangka terwujudnya profesionalisme intelijen.

b.      Tulisan ini diarahkan untuk mengupas perdebatan paradigmatik tentang intelijen strategis. Dimana dalam perdebatan tersebut diarahkan untuk mendapat pemahaman komprehensif tentang proses intelijen, lingkaran analisa intelijen, dan kegiatan intelijen, serta proses transparansi intelijen dan akuntabilitas intelijen.

c.       Pembahasan paradigmatik dan konseptualisasi intelijen strategis dalam tulisan ini, diarahkan untuk mencari bentuk – bentuk intelijen strategis yang dapat diterapkan di Indonesia.

II.      PEMBAHASAN.

5.       Fakta – Fakta.

a.       Bagaimana dinamika pendadakan strategis di Indonesia.

1)      Munculnya peristiwa terorisme, baik pengeboman, penembakan ataupun serangan.

2)      Munculnya peristiwa separatisme dan makar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

3)      Munculnya konflik komunal dalam masyarakat yang berlatar belakang SARA.

4)      Munculnya kasus agraria yang mengakibatkan kerusuhan / bentrokan.

5)      Munculnya kasus pidana / pelanggaran terkait dengan VIP.

b.      Bagaimana model reformasi intelijen di Indonesia.

1)      Penyelidikan; Masih adanya isu profesionalisme personel intelijen dalam melaksanakan operasi tertutup / terbuka.

2)      Pengamanan; Masih adanya VIP yang belum diberikan pengamanan, dan masih rendahnya pemahaman tentang kontra intelijen.

3)      Penggalangan; Masih adanya operasi penggalangan yang menggunakan cara – cara pembinaan, dan masih kurangnya jumlah operasi penggalangan yang selama ini dilaksanakan secara pure.

6.       Analisa.

a.       Bagaimana dinamika pendadakan strategis di Indonesia.

1)      Munculnya peristiwa terorisme, baik pengeboman, penembakan ataupun serangan.

Kasus – kasus terorisme yang selama terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dalam sejarah bangsa dalam perjalanan semasa orde baru. Pada waktu orde baru, penanganan terhadap kasus – kasus radikalisme yang mencuat dengan munculnya peristiwa – peristiwa yang berupa ancaman dan gangguan nyata, selalu dihadapi dengan tangan besi, dan penelusuran terhadap akar – akar masalah yang ditanamkan oleh personal – personal pelaku kepada para pengikutnya, hampir bisa dipastikan tuntas. Sehingga dalam penanganannya, banyak kasus pelarian personal – personal pelaku yang menghindarkan diri dengan kabur ke luar negeri, sementara itu basis massa yang ditinggalkannya, bahkan kemudian diajak oleh rezim orde baru untuk melakukan upaya – upaya politik, untuk mendukung dan menyokong partai politik tertentu. Namun, penanganan perkembangan lingkungan strategis pada kawasan lain (Luar negeri) yang mempunyai kecenderungan aspek terorisme tidak diantisipasi dengan baik oleh rezim orde baru. Misalnya, pada situasi dan kondisi keamanan kawasan timur tengah pada perkembangan masa tersebut, yang kemudian menjadi cikal bakal akar terorisme, ketika peperangan yang melanda negara Afghanistan antara pihak laskar Mujahidin melawan negara Rusia yang menginvasinya masih berlangsung sengit. Dimana pada masa itu konsentrasi solidaritas umat, mengarahkan diri kepada pelibatan langsung berupa upaya bantuan tempur di medan perang Afghanistan. Sehingga praktisnya, banyaknya pejuang – pejuang Mujahidin baik dari dalam negeri Afghanistan maupun dari luar negeri Afghanistan, berkonsentrasi memenangkan pertempuran melawan Rusia. Kondisi pertempuran nyata ini menjadi sangat inspiratif bagi setiap individu – individu yang berperang disana. Ditambah lagi, munculnya koneksi perorangan dari berbagai negara yang terbangun diantara sesama pejuang dari dalam dan luar negeri Afghanistan, yang kemudian di masa mendatang nantinya akan berubah menjadi network Mujahidin di seluruh dunia. Kemenangan Mujahidin dalam mengusir penjajah Rusia dalam negeri Afghanistan tidak terlepas dari peran serta pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, dalam bentuk menyokong pelatihan militer untuk pejuang Mujahidin dan dukungan senjata panggul yang melegenda saat itu “Stinger”, rudal anti helikopter dan anti tank yang banyak digunakan oleh kalangan pejuang Afghanistan / Mujahidin. Disamping itu, munculnya keinginan Amerika Serikat untuk mengikis pengaruh komunisme di wilayah timur tengah dan sekitarnya. Dan upaya – upaya ini kemudian berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam kepentingan dominasi minyak di timur tengah, bagi negara Amerika Serikat dan sekutunya. Kondisi dan situasi pertempuran dalam medan perang tersebut, akhirnya mampu menjadi medan tempa bagi pejuang non lokal yang ikut berperang di Afghanistan, sehingga pejuang – pejuang non lokal ini akhirnya menjadi ulet dan tangkas serta prima dalam kesamaptaan jasmani dan pembinaan tempurnya. Terlebih lagi, banyaknya ilmu perang yang diajarkan kepada mereka (Pejuang lokal dan non lokal) oleh lembaga intelijen blok barat, maupun oleh pejuang kawakan bangsa Afghanistan yang berupa taktik perang dan praktek tempur senjata api genggam, senjata api bahu, senjata api panggul dan bahan peledak tangan / ringan, serta metode pemanfaatan bahan – bahan sederhana untuk pembuatan explosive device selama melawan penjajah Rusia tersebut.

Setelah semua medan pertempuran usai di Afghanistan, para pejuang non lokal ini kembali ke negara masing – masing, dimana selanjutnya di Indonesia mereka mendapati kondisi dan situasi yang berbeda dengan semasa mereka meninggalkan daerahnya, ditambah lagi dengan mencuatnya pola / upaya tertentu yang dianggap pemurtadan terhadap umat suatu agama dengan agama lain. Sehingga, akhirnya mantan para pejuang ini yang masih saling berhubungan, kemudian bertukar pikiran untuk menegakkan syariat agama tertentu di kawasan – kawasan tertentu, sesuai dengan keyakinan yang mereka anut, dimana selanjutnya jaringan antar negara ini saling terpengaruh dan berubah menjadi global network / global jihad untuk melawan penindasan yang dialami oleh umat agama mereka. Terlebih lagi diperoleh kabar, bahwa kondisi dan situasi di Afghanistan pasca bebasnya dari penjajah Rusia malah kacau balau dan masih didera dengan kemelaratan. Sehingga jihad yang akan dilaksanakan pun ditetapkan di daerah masing – masing, dimana kemudian menjadi pelecut / cambuk untuk menggunakan 2 (Dua) metode yang berbeda dalam menegakkan syariat agama tersebut, diantaranya dengan metode Amar Makruf (Mengajak kepada perbuatan kebaikan) dan metode Nahi Mungkar (Memberantas maksiat dan hal – hal lain yang dianggap melanggar syariat agama tersebut). Kedua metode tersebut memang berlainan namun saling mendukung, dimana metode pembinaan untuk mengajak serta merekrut, dan metode yang kedua adalah metode memberantas kejahatan / pelanggaran dengan kekuatan fisik / bersenjata. Berbekal dengan ilmu, strategi dan taktik perang yang mereka kuasai selama berada di medan perang Afghanistan ini, kemudian ditambah pengaruh organisasi teroris Al Qaeda, lalu timbullah berbagai macam aksi – aksi teror yang awalnya sporadis di berbagai daerah, namun kemudian lambat laun aksi – aksi ini menjadi serentak dan terkoordinasi dengan baik. Contohnya, pada kasus peristiwa pengeboman di malam Natal tahun 2000, tidak kurang sejumlah 23 (Dua puluh tiga) titik terjadi ledakan yang hampir bersamaan, dan disinilah mulai terdeteksi bahwa telah dimulai era baru aksi teror di Indonesia dari anggota – anggota sebuah organisasi yang bernama “Al Jamaah Al Islamiyah”, yang selanjutnya pada tahun – tahun berikutnya menjadi tahun – tahun kelam bangsa Indonesia dalam aksi – aksi terorisme.

2)      Munculnya peristiwa separatisme dan makar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Sejarah kelam masa penjajahan bangsa – bangsa eropa terhadap bangsa Indonesia, banyak menyisakan “Pekerjaan rumah” yang diterima oleh pemerintahan baru di Indonesia, terlebih lagi pada masa – masa itu banyak pergerakan bersenjata yang berafiliasi dengan ideologi dan politik, ditambah lagi adanya kebijakan pemerintahan pusat yang terkadang tidak dapat diterima oleh pemerintah / masyarakat di daerah – daerah. Sehingga permasalahan separatisme dan makar yang awalnya menjadi wacana akhirnya terwujud dengan meletusnya banyak peristiwa separatisme dan makar yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit. Kondisi dan situasi sebuah bangsa, Indonesia yang baru merdeka, akhirnya dihadapkan dengan pelaku – pelaku separatisme yang terkadang justru mendapatkan sokongan dari luar negeri, baik sokongan mulai dari negara dari blok barat dan dari blok timur, hal ini mengindikasikan adanya perebutan pengaruh antara kedua blok tersebut terhadap bangsa Indonesia. Namun demikian, satu persatu upaya disintegrasi bangsa ini berhasil diakhiri, walaupun banyak yang menjadi korban, dan kerugian materi yang tidak terperikan. Implikasi dari banyaknya peristiwa separatisme dan makar pada masa lampau, bukannya berhenti pada satu generasi saja, namun malahan turun temurun, dan pada perkembangannya butuh waktu bertahun – tahun untuk menyadarkan betapa berharganya nilai kesatuan sebuah bangsa, Indonesia yang bersatu. Dalam hal ini kemudian, patut dibanggakan kepada bangsa – bangsa di dunia, bahwa diantara situasi kemajemukan bangsa dan kondisi geografis di Indonesia, justru menjadi cambuk pelecut untuk tetap bersatu menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dalam perkembangan selanjutnya, masalah – masalah sejarah dalam penentuan nasib suku dan ras dari daerah tertentu, masih menjadi ancaman dimensional secara nasional. Bahkan patut disadari bahwa, gerakan – gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif – moif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat (Jakarta). Hal ini, menjadi sorotan negara – negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan – gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional. Sokongan negara asing, kepada tokoh dan masyarakat daerah tertentu, yang bertujuan untuk terus mengobarkan semangat separatisme ini, juga akhirnya mendapat sambutan membabi buta oleh warga / organisasi bersenjata lokal yang telah terhasut, untuk kemudian melakukan aksi – aksi bersenjata melawan aparat keamanan, baik terhadap personel POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) maupun terhadap personel TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang berjaga / berpatroli, di kawasan rawan gerakan makar ini. Peristiwa penyerangan / penyanggongan terhadap pos – pos aparat keamanan ini, selanjutnya sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak aparat keamanan itu sendiri (POLRI / TNI). Banyaknya peristiwa serangan / suksesnya penyerangan mereka terhadap aparat keamanan, karena selama ini pelaku – pelaku penyerangan telah berhasil membaur secara geografis, fisik dan sosial kepada warga lokal, dan bahkan menakut – nakuti dengan ancaman – ancaman psikis dan fisik kepada warga lokal maupun warga pendatang.

Gerakan separatisme dan makar, yang bermuara pada kemerdekaan menjadi sangat rentan terjadi, manakala mendekati agenda pemilihan kepala daerah di wilayah tertentu, dimana banyaknya tokoh – tokoh separatisme yang akhirnya menginginkan posisi di pemerintahan daerah dengan menjadi kepala daerah untuk memimpin daerah tersebut. Kondisi ini dapat juga menjadi keruh, apabila sesama pelaku separatisme dari lain sayap militer, juga ambil bagian dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Mungkin hal ini bisa saja terjadi, karena ketika masa – masa pergerakan, mereka memperjuangkan aspirasi kemerdekaan justru akhirnya saling merendahkan jasa – jasa para kawan – kawan mereka sendiri. Disinilah akhirnya, rentan terjadi perebutan pengaruh kepada warga lokal / pendatang, yang pada akhirnya justru akan berujung pada peristiwa penembakan dan penyerangan sesama mereka sendiri. Bahkan kecenderungan sekarang adalah penyerangan terhadap warga sipil non kombatan (Lokal / pendatang) yang tidak tahu menahu tentang perebutan pengaruh ini. Kondisi akhirnya juga, bakal menghambat pembangunan daerah itu sendiri, yang diakibatkan karena penilaian status tidak aman oleh masyarakat dari luar ataupun dari dalam daerah itu sendiri. Terlebih lagi, penanganan peristiwa tersebut berlarut – larut dan tidak tuntas dibawa ke pengadilan, karena alasan tidak tertangkapnya elit pelaku penyerangan. Kondisi ini lalu diperparah, dengan tidak dilaporkannya secara komprehensif penanganan kasus penyerangan yang para pelakunya terindikasi berasal dari partai politik tertentu ataupun dari lawan partai politik tertentu. Nuansa ego personal pimpinan aparat keamanan, juga diperkirakan banyak menghiasi kesengajaan tidak dilaporkannya secara komprehensif hasil investigasi penanganan kasus separatisme / makar, yang dikarenakan alasan pertimbangan karier dan kepentingan pribadi pimpinan aparat keamanan setempat. Sehingga, banyaknya kasus yang tidak tuntas di wilayah rawan separtisme / makar, justru akhirnya dapat berpotensi merendahkan martabat / moral di kalangan aparat – aparat keamanan itu sendiri.

3)      Munculnya konflik komunal dalam masyarakat yang berlatar belakang SARA.

SARA merupakan singkatan dari Suku Agama Ras dan Antar golongan, empat suku kata tersebut mewakili perbedaan yang ada di Indonesia, dimana setiap perbedaan itu diusung oleh masing – masing partisan yang mendukung ide atau gagasan yang diyakini kebenarannya oleh masing – masing personal. Permasalahan yang timbul kemudian, adalah kekuatan perbedaan antar kelompok itu yang ditopang dengan jumlah massa yang mewakili masing – masing perbedaan, sehingga dengan banyaknya orang yang ada dalam perbedaan tersebut, kemudian melalui kesadarannya akan mencari tokoh sentral dalam mendukung dan membenarkan ide dan gagasan tersebut, serta selanjutnya seolah – olah bahwa sumber ide dan gagasan tersebut, muncul dari tokoh tersebut atau merupakan warisan budaya kelompok tersebut. Karena jumlah massa yang sangat banyak, maka menjadikan rentan untuk tersulut dalam ketidak – sepahaman dengan kelompok lainnya, kondisi ini juga akhirnya memungkinkan silang pendapat yang tidak mungkin diredakan dalam keadaan yang tertentu. Jikalau dapat dikendalikan, tentu oleh tokoh sentral yang dianggap figur warisan budaya lokal oleh masyarakat tersebut. Sifat bentrokan, yang memang terjadi dalam bentuk kekerasan, sering kali melibatkan senjata – senjata tajam yang menjadi ciri khas budaya lokal tersebut. Ini juga menunjukkan, bahwa jati diri mereka dapat ditampilkan / ditunjukkan dalam penampilan fisik bersamaan dengan senjata yang dibawa olehnya, pada saat bentrokan terbuka itu terjadi. Tatkala identifikasi terhadap jati diri itu menjadi jelas, baik dari segi penampilan dan bahasa, maka biasanya para personal secara kesadaran akan bergerombol dan berkumpul sesuai dengan jati diri mereka. Kesadaran untuk berkumpul itu sendiri, pada akhirnya disimbolkan sebagai kekuatan fisik dan jumlah, yang dimiliki oleh kelompok tersebut dan seolah – olah ingin menunjukkan betapa kuat dan bersatunya kelompok mereka di depan umun. Cita rasa dalam kelompok yang besar ini, sering juga dibarengi dengan tindakan over confidence dan arogan, yang selanjutnya berujung pada tindakan anarkhis. Penopang persatuan mereka itu sebenarnya pada pemimpin unsur SARA itu sendiri, dimana seorang tersebut secara sejarah dianggap sebagai tokoh warisan budaya lokal yang dimilikinya, dan sebagai tokoh yang setiap ucapannya harus didengar dan diikuti. Keterpengaruhan para personal dalam komunitas itu, sebenarnya juga berdasarkan kuatnya solidaritas yang selama ini dibangun dari cita rasa guyub dan kerukunan antar mereka sendiri. Munculnya bentrokan antar komunitas, yang biasanya terjadi karena terpicu oleh hal – hal yang sepele dan sederhana, diantaranya adalah; Masalah perempuan dan kewanitaan, Masalah hutang piutang, Masalah pengaruh minuman keras, Masalah intoleransi beragama dan Masalah kurangnya dialog, serta Masalah premanisme. Sedangkan pada perkembangan lanjutan dari penyebab awal ini, bermunculan isu dan fakta baru yang kemudian mendidihkan suasana secara sahut – menyahut (Boiling point), hingga pada taraf peningkatan jumlah massa, yang kemudian diikuti dengan konsentrasi massa di kantong  – kantong lokasi tertentu.

Sedangkan dari faktor ketidak – ketegasan dan ketidak – profesionalan aparat keamanan dalam menangani pidana awal yang mulanya terjadi, justru akhirnya menjadi faktor pendorong keberpihakan dalam sisi aparat keamanan itu sendiri, dalam melibatkan diri secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan bilamana hal ini telah terjadi, maka konflik yang muncul dan berkembang akan semakin sulit untuk diredakan, serta memakan waktu yang cukup lama dalam pemulihan keamanannya. Terlebih lagi, keberpihakan aparat keamanan pada suatu kelompok tertentu, dengan pelibatan senjata api organik yang berupa dipinjam-pakaian kepadanya dalam bentrokan / konflik maupun serangan. Kondisi terakhir tersebut, yang menyangkut keterlibatan banyak oknum dalam ikut ambil bagian pada arena ini, di masa lalu dapat dilihat dari lokasi – lokasi konflik SARA di beberapa daerah tertentu. Hal ini perlu disadari bersama di kalangan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI, bahwa jika karena sebab keterlibatan tersebut / tidak netral, malah akan mempersulit koordinasi lintas instansi aparat keamanan itu sendiri, dalam memulihkan situasi dan kondisi pasca bentrokan bernuansa SARA di daerah tertentu.

Jikalau dapat dikatakan, bahwa penyebab akar konflik horizontal adalah peristiwa yang sederhana dan sepele, yang kalau tidak ditangani dengan segera, kemudian berakibat bentrokan dan tindakan anarkhis, maka dampak yang ditimbulkan dari perkembangan situasi dan kondisi tersebut, bakal menjadi luas dan semakin kompleks. Thus, sebenarnya akar masalah konflik-lah, yang harus sesegera mungkin diketahui dan diberikan langkah – langkah penerapan hukum positif, terhadap para pelaku yang mulanya menyebabkan konflik / bentrokan tersebut. Sehingga resiko jatuhnya korban jiwa atau kerugian material dapat ditekan sesegera mungkin dan lokasi bentrokan dapat dilokalisir tidak meluas, serta dalam penegakan hukum yang dilakukan harus benar – benar terbuka. Sehingga, implementasi penegakan hukum yang dibutuhkan dalam penanggulangan konflik sosial, dapat tercermin melalui ketegasan sikap dalam profesionalitas aparat penegak hukum POLRI, yang dibantu sepenuhnya oleh segenap unsur TNI di lapangan, untuk bertindak cepat, terarah dan terukur.

4)      Munculnya kasus agraria yang mengakibatkan kerusuhan / bentrokan.

Kasus pertanahan yang dipicu dengan keaneka – ragaman, ketidak – jelasan dan ketidak – tegasan peraturan pertanahan secara nasional, masih menyimpan banyak peta rawan konflik, hal ini pada mulanya terjadi karena kebijakan masalah kependudukan pada zaman orde baru. Dimana diantaranya adalah, program transmigrasi yang selama itu dijalankan dengan melibatkan banyak sektor, ternyata malah banyak mengudang masalah – masalah di kemudian hari. Kebijakan transmigrasi terhadap penduduk tertentu, untuk diberikan lahan garap baik berkebun dan bercocok tanam sebagai transmigran, tidak diikuti dengan persesuaian transparansi perijinan tata kelola kebun, sawah dan tanah yang diberikan oleh departemen terkait, kepada para pengusaha yang berinvestasi di daerah tersebut dan kepada masyarakat transmigran di daerah tersebut.

Dalam penerapan perijinan yang ada selama ini, diyakini marak dengan praktek suap – menyuap, antara pengusaha dengan oknum pemerintahan / departemen terkait, sehingga dampaknya pun tidak dapat segera muncul ke permukaan. Yang kemudian terjadi adalah, bahwa tanah garapan yang dijanjikan untuk para trasnmigran tidak segera diselesaikan sertifikat dan bukti kepemilikan yang lainnya. Karena hal – hal tersebut, sepanjang masa puluhan tahun ketika ijin kelola telah diberikan, ternyata malah tumpang tindih dengan tanah garapan para transmigran dengan tanah para pengusaha, yang mengklaim kepemilikan ijin kelola kawasan yang selama ini  diberikan oleh pemerintah. Sehingga semakin lama waktu dan peristiwa tersebut tidak terselesaikan, selanjutnya para pengusaha malah memanfaatkan status quo tersebut, untuk berusaha mengusir para transmigran yang memanfaatkan lokasi lahan yang sama.

5)      Munculnya kasus pidana / pelanggaran terkait dengan VIP.

Permasalahan yang menimpa seorang publik figur, terkadang membuat para pengikut – pengikutnya (Massa) untuk turut serta bersimpati dan ikut berjuang kepada apa yang telah dirasakan oleh VIP / tokoh figurnya. Tokoh yang kemudian dimaksud dalam tulisan ini merupakan VIP di Indonesia, yang merupakan hasil pemenangan pemilihan kepala pemerintahan daerah baik tingkat I, tingkat II, dimana posisi mereka menjadi sangat diperhitungkan manakala kebijakan yang akan diambil dapat menguntungkan kendaraan politik dan massanya. Lalu ini kemudian menjadi trend / kecenderungan bagi massa pengikutnya bahwa bila terjadi ancaman terhadap posisinya di pemerintahan, maupun kondisi psikis / fisik VIP, berpotensi untuk menarik simpati, dan massa bahkan rela berkorban, untuk membela setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh VIP tersebut baik dalam koridor kepala pemerintahan ataupun dalam koridor masing – masing pribadi. Contoh dalam kasus ini adalah, belum lama berselang di media cetak dan elektronik, muncul kasus Bupati daerah tertentu yang melakukan kawin siri dengan seorang santri dari ponpes yang dipimpin oleh seorang ustadnya, namun umur perkawinan siri tersebut hanya bertahan beberapa hari, dan bahkan setelah terbongkarnya peristiwa ini akhirnya menjadi sorotan baik lokal maupun nasional. Kondisi ini kemudian menarik simpati wakil – wakil rakyat di daerah tersebut, untuk melakukan pemakzulan terhadap Bupati tersebut dengan alasan moral dan integritas. Namun demikian, keputusan politik wakil rakyat ini bisa saja memicu kemarahan massa pengikut bupati tersebut, apalagi dalam proses penarikan massa yang akan digunakan untuk mendukung bupati tersebut, digunakan potensi politik uang untuk menyokong pameran kekuatan yang berupa pengerahan massa ke kantor DPRD daerah tersebut. Sedangkan wakil rakyat yang ada dikantor DPRD tersebut, yang diperkirakan juga mempunyai basis massa tersendiri akan mencoba untuk konsolidasi dalam mendukung keputusan politik anggota – anggota dewan tersebut. Dan dengan gambaran perkembangan situasi dan kondisi seperti itu, bisa jadi pertemuan kedua massa yang berseberangan dapat mengakibatkan letupan – letupan kecil yang sangat berpotensi untuk terjadinya bentrokan fisk antara kedua massa tersebut. Jikalau perkiraan gambaran perkembangan situasi sudah seperti diatas, maka patut dilakukan antisipasi dengan mengambil langkah – langkah pencegahan yang memadai, sebelum terjadi bentrokal massal di daerah tersebut. Kondisi saling mengerahkan massa, juga tidak hanya bakal terjadi di satu daerah saja yang terkait dengan figur seorang VIP, hal ini bisa saja juga terjadi di daerah lain, yang terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, apalagi dalam masa saat tersebut adalah masa pilkada / tahun politik. Patut diketahui, bahwa pengerahan kekuatan massa, diyakini membawa pengaruh dalam elektabilitas yang signifikan bagi pasangan calon tertentu. Selanjutnya pada tingkat keamanan kontemporer wilayah / daerah yang masih dalam masa pemulihan dari konflik SARA / separatisme, sangat mungkin untuk ditunggangi pihak – pihak yang masih memegang senjata api illegal, untuk turut serta mengkampanyekan pasangan calon baik dari incumbent atau yang masih akan mencalonkan diri. Sedangkan penilaian dan perkiraan situasi dan kondisi keamanan kontemporer itu sendiri, sangat bermanfaat dalam mengantisipasi munculnya peristiwa pendadakan strategis yang sewaktu – waktu sangat mungkin terjadi, akibat pergesekan unsur vertikal dan atau horizontal di daerah tersebut.

b.      Bagaimana model reformasi intelijen di Indonesia.

1)      Penyelidikan; Masih adanya isu profesionalisme personel intelijen dalam melaksanakan operasi tertutup / terbuka.

Kondisi kelembagaan intelijen yang selama ini melaksanakan pergelaran kekuatan untuk operasi penyelidikan, sangat bergantung dari sorotan masyarakat terhadap keterlibatan oknum intelijen dalam operasi – operasi rahasia yang terkadang melanggar HAM. Bahkan pada kasus – kasus tertentu di Indonesia, muncul peristiwa dimana aparat lembaga penegak hukum berusaha mengungkap peran dan keterlibatan oknum intelijen dalam pembunuhan tokoh publik tertentu yang bersuara vokal terhadap HAM. Sehingga kondisi tersebut akhirnya menjadi sorotan publik dan anggota perwakilan pusat, yang akhirnya berdampak pada situasi dan kondisi yang menekan komunitas intelijen itu sendiri. Operasi penyelidikan yang tergelar pada fungsi intelijen, merupakan upaya penyelidikan yang kadang terbuka juga kadang tertutup, sifat operasi penyelidikan itu sendiri disesuaikan dengan tuntutan dari perencanaan tugas dan penggambaran tugas pada saat awal diberikan. Sehingga penetapan sifat operasi penyelidikan, bergantung pada sasaran dan bahan keterangan apa saja yang direncanakan akan diperoleh. Pada operasi intelijen dengan sifat tertutup, sangat mungkin dilakukan pemilihan anggota / personel intelijen, yang masuk dalam tim khusus yang mampu secara fisik dan trampil, untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan operasi intelijen yang tertutup, dengan pemilihan personel yang tepat maka operasi penyelidikan secara tertutup menjadi sangat mungkin sukses berhasil. Hal ini disebabkan dalam operasi intelijen yang tertutup, kemampuan setiap perorangan menjadi sangat menonjol selama pelaksanaan kegiatan operasi tersebut, dan ketergantungan terhadap peran peralatan berteknologi tinggi, serta hubungan antar sesama anggota tim menjadi sangat signifikan. Oleh sebab itu, operasi intelijen yang tertutup biasanya menjadi operasi yang sangat khusus / rahasia (Seperti dalam film – film James Bond 007 / Mission Impossible Force).

2)      Pengamanan; Masih adanya VIP yang belum diberikan pengamanan, dan masih rendahnya pemahaman tentang kontra intelijen.

Pengamanan terhadap para VIP selama ini justru banyak diberikan kepada petugas non intelijen, dan bahkan dalam pelaksanaan tugasnya, petugas pam VIP tersebut tidak berkoordinasi dengan komunitas intelijen untuk mendapatkan gambaran ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang mungkin saja ditimbulkan dengan adanya kehadiran VIP tersebut di sebuah lokasi. Kondisi demikian, sangat rawan apabila dibiarkan terus menerus, karena data dan informasi yang berkembang terkait dengan ancaman terhadap para VIP, justru selama ini banyak yang diketahui informasi dan analisanya oleh komunitas intelijen. Sehingga petugas yang melaksanakan pengamanan VIP, hendaknya selalu berkoordinasi dengan baik terutama pada saat akan diberikannya tugas tersebut, baik selama menjalankan tugas dan atau setelah melaksanakan tugas. Keuntungan yang akan didapatkan adalah, dengan pemberian informasi ancaman keamanan yang terkait dengan VIP / jaringan VIP tersebut, baik melalui analisa siapa saja berpotensi sebagai ancaman, maupun yang berhubungan dengan ancaman fisik, ataupun ancaman secara ideologi, ide dan gagasan. Selanjutnya dapat dianalisa data terkait ancaman dengan kondisi VIP / jaringan VIP secara harian,  baik yang berasal dari lokal daerah ataupun dari luar daerah. Hal ini dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman fisik yang bersumber dari ideologi, maupun dari akibat kegiatan VIP itu sendiri. Sedangkan upaya kontra intelijen yang berasal lawan yang mencoba menggagalkan suksesi VIP dapat berupa tindakan meminimalisir keluarnya informasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara harian, maupun insidentil VIP, dan membatasi akses pertemuan fisik tak terduga VIP dengan pihak – pihak lain, yang tidak melalui proses seleksi kegiatan dan pengecekan fisik.

3)      Penggalangan; Masih adanya operasi penggalangan yang menggunakan cara – cara pembinaan, dan masih kurangnya jumlah operasi penggalangan yang selama ini dilaksanakan secara pure.

Komunitas intelijen di Indonesia selama ini memang perlu ekstra hati – hati dalam melaksanakan setiap operasinya, termasuk operasi penggalangan, salah satunya disebabkan karena aspek kewenangan penegakan hukum yang sangat luar biasa dari lembaga penegak hukum, yang menjadi perhatian dan supremasi di Indonesia, sebagai implikasi awan reformasi yang berhembus pada tahun 1998. Kondisi ini mirip dengan kondisi munculnya “arogansi” kewenangan lembaga penegak hukum terhadap lembaga intelijen dalam peristiwa “Iran Kontra” yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 1980. Pada peristiwa “Iran Kontra” tersebut, telah memanaskan hubungan antara lembaga penegak hukum dengan komunitas intelijen di Amerika Serikat. Padahal, secara kebangsaan, ketika itu Amerika Serikat, menghadapi tindakan penyanderaan warga negara Amerika Serikat oleh kelompok bersenjata garis keras di beberapa tempat di kawasan timur tengah. Dimana dalam prosesnya, acara pembebasan sandera para warga negara Amerika Serikat tersebut, akhirnya sukses dilaksanakan melalui operasi intelijen khusus, yang berupa operasi penggalangan, dengan menggunakan jaringan intelijen bawah tanah, walaupun harus dilakukan dengan upaya pengiriman senjata api kelas panggul untuk dikirimkan kepada kelompok – kelompok garis keras tersebut. Namun pada akhirnya, setelah operasi penggalangan intelijen ini terbongkar, justru pihak intelijen yang sangat dirugikan dengan dipaksanya Letnan Kolonel Oliver North dalam kesaksian di konggres dan disiarkan secara live di seluruh dunia. Dimana dalam kesaksiannya, sangat membahayakan sistem dan metode operasi intelijen yang selama ini digunakan oleh Amerika Serikat. Dan dari kasus ini, bisa diambil learning point bahwa implikasinya komunitas intelijen akhirnya tertekan dengan upaya – upaya penyidikan / penegakan hukum terhadap lembaga intelijen atas paksaan konggres saat itu, yang bahkan berlarut – larut sampai dengan tahun 1986 (Enam sampai dengan tujuh tahun). Dengan demikian, selama bertahun – tahun kemudian terjadi kemunduran terhadap aspek koordinasi dan sharing informasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga intelijen di Amerika Serikat, yang akhirnya berujung dengan munculnya peristiwa serangan teroris “911” (Pembajakan pesawat komersial yang ditabrakkan kepada lokasi – lokasi strategis). Dimana sharing informasi dan koordinasi antara personel penegak hukum dan personel lembaga intelijen, terbentur dengan etika kelembagaan masing – masing. Contoh implikasi ini, justru pada upaya deteksi dini dan peringatan dini, dimana hasil penyelidikan agen FBI (Federal Bureau of Investigation di Amerika Serikat) sebelum peristiwa 911 tahun 2001, berhasil menemukan kaitan pelatihan pilot pesawat terbang dengan jaringan terorisme Al Qaeda, ternyata tidak mampu menembus akses informasi lembaga intelijen Amerika Serikat. Padahal lembaga intelijen memiliki informasi dan data tentang aktifitas jaringan terorisme Al Qaeda, dan lembaga intelijen Amerika Serikat saat itu memang telah berpengalaman beroperasi di luar negeri terutama di kawasan timur tengah. Dengan banyaknya peristiwa operasi intelijen yang terbongkar oleh lembaga penegak hukum, dan akhirnya merugikan komunitas intelijen itu sendiri, maka sesungguhnya diperlukan mekanisme yang jelas tentang bagaimana akses informasi, sharing informasi dan koordinasi yang perlu diwujudkan dan diatur dalam sebuah undang – undang, karena hal ini justru sangat membahayakan keamanan nasional dan keamanan kawasan. Hal ini kemudian disadari bahwa setelah serangan 911, banyak bermunculan produk undang – undang di Amerika Serikat yang menguntungkan komunitas intelijen untuk tetap eksis dan bermain. Adapun undang – undang tersebut berupa, undang – undang “Homeland Security Act” dan undang – undang “Patriot Act”.

Demikian juga untuk komunitas intelijen di Indonesia (Yang sekarang telah dilengkapi dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara). Dengan banyak mempelajari perkembangan ilmu, pengetahuan, sharing informasi dan praktek operasi intelijen oleh lembaga intelijen di negara – negara maju, maka komunitas intelijen di Indonesia diharapkan akan dapat mengelola operasi intelijen dengan baik, terutama pada operasi intelijen penggalangan. Karena operasi intelijen yang berupa penggalangan, bisa dikatakan merupakan wujud implementasi akhir dari operasi penyelidikan dan operasi pengamanan yang dilaksanakan oleh lembaga intelijen kenegaraan. Sehingga munculnya peristiwa – peristiwa pendadakan strategis, dapat ditangani dengan baik melalui pendekatan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, dan pendekatan penggalangan intelijen oleh lembaga intelijen kenegaraan.

7.       Strategi implementasi.

a.       Menghadapi dinamika pendadakan strategis di Indonesia.

1)      Munculnya banyak peristiwa pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia diakibatkan adanya banyak sebab dan faktor, namun hal ini tidak banyak dipahami oleh kalangan umum. Yang paling sering  dicemooh ketika terjadi peristiwa pendadakan strategis justru adalah komunitas intelijen, padahal latar belakang dari permasalahan mungkin saja tidak tercium oleh komunitas intelijen selama ini, karena faktor – faktor tertentu. Dengan banyaknya masalah yang ada di Indonesia sebagaimana dikemukakan diatas, maka sudah selayaknya dilakukan perbaikan paradigma (Tata nilai, cara pandang dalam nenilai suatu peristiwa pendadakan strategis) komunitas intelijen Indonesia itu sendiri. Dimana upaya pengamatan terhadap setiap kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat, dilaksanakan melalui penilaian situasi dan kondisi keamanan nasional, keamanan kawasan, maupun keamanan global, melalui cara pandang yang melibatkan aspek kognitif (Ilmu / Pelibatan aspek ilmiah dan pengetahuan), aspek afektif (Sikap / profesionalisme) dan aspek konatif (Perilaku / Dalam setiap operasi), oleh segenap komunitas intelijen di Indonesia.

2)      Pendadakan strategis sebenarnya tidak mendadak, namun melalui proses yang sebenarnya dapat diidentifikasi dengan pemantauan kecenderungan – kecenderungan baik yang bersifat global, bersifat kawasan ataupun bersifat nasional dan bersifat lokal. Kecenderungan ini dapat diamati oleh komunitas intelijen dengan melakukan metode “Belanja Masalah”. Metode ini merupakan metode untuk mendapatkan bahan keterangan yang bersumber dari informasi terbuka maupun dari informasi tertutup. Diantaranya mendatangi daerah – daerah yang selama ini rawan konflik / separatisme / makar dan lain – lainnya, dengan berbekal informasi awal dari sumber terbuka, baik melalui laporan lembaga terkait ataupun dari jaringan media / elektronik / internet (Yang ternyata selama ini internet menyimpan data dan informasi, tentang unsur – unsur permasalahan itu sendiri). Bekal ini kemudian, akan dicocokkan dengan dilakukannya penelitian ke daerah dimana sumber masalah itu berasal, yaitu dengan melakukan study / kajian permasalahan, dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan di kewilayahan daerah tersebut, serta dibarengi dengan mengunjungi tokoh – tokoh / publik figur setempat. Penelitian yang dilakukan dapat saja disamarkan, dengan menggunakan cover akademisi ataupun cara – cara lain, untuk dapat menarik simpati, dan akhirnya dapat dilakukan penyerapan informasi di daerah tersebut. Berita – berita dari media lokal yang diterbitkan oleh media cetak / elektronik lokal, sering tidak masuk ke internet. Sehingga ketika dicari di internet terhadap masalah tertentu, maka kita tidak menemukan data yang dimaksud, karena memang dengan sengaja tidak dimasukkan / dipublikasikan / upload ke internet.    Sedangkan update data yang diperlukan, terkait metode “Belanja Masalah” harus dilakukan secara rutin, dimana pembidangan masalah yang terkait akan disesuaikan dengan dengan kapabilitas / profesionalisme personel intelijen itu sendiri. Dan pelaksanaan kegiatan “Belanja Masalah” tersebut, harus didukung dengan anggaran yang memadai, karena sebenarnya personel yang melaksanakan “Belanja Masalah” mengemban tugas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di daerah yang jauh, dan secara signifikan dapat membahayakan keselamatan personel intelijen itu sendiri. Karena bala bantuan fisik yang datang bisa saja terlambat, akibat faktor medan, cuaca dan kekuatan lawan yang dihadapi, baik oleh tim penyokong, maupun oleh tim utama peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu diharapkan, bahwa selama berlangsungnya operasi intelijen (Belanja masalah), sifat dan sikap personel intelijen harus benar – benar profesional, sesuai dengan perkiraan ancaman, rencana tugas dan gambaran tugas, yang sejak semula telah dipikirkan.

b.      Model reformasi intelijen di Indonesia.

Menurut penulis, reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana  pada undang – undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang:

1)      Aspek kewenangan lembaga intelijen.

2)      Aspek sistem dan metode dalam deteksi dini dan peringatan dini.

3)      Aspek pembiayaan operasi intelijen.

4)      Aspek pengembangan profesi dan karier personel intelijen.

5)      Aspek kerahasiaan intelijen dan pengawasan terhadap operasi intelijen.

6)      Aspek pidana dan perlindungan personel intelijen dalam kesaksian persidangan.

Sedangkan hal – hal lain yang belum diatur, untuk mendukung reformasi intelijen di Indonesia, tentunya bisa disikapi dengan memasukkan hasil pembahasannya ke dalam peraturan pemerintah (PP) yang berada di bawah hierarki undang – undang tersebut (UU RI Nomor 17 Tahun 2011). Sehingga dalam penggelaran operasional intelijen, mampu mempunyai bentuk dan profil, yang sesuai dengan undang – undang yang ada, dan bilamana hal ini dipedomani, maka secara etika kelembagaan diharapkan akan terjadi sinergitas kemitraan antara komunitas intelijen dengan lembaga penegak hukum di Indonesia.

III.    PENUTUP.

8.       Kesimpulan.

a.       Komunitas intelijen perlu mencermati berbagai kecenderungan di tingkat lokal, nasional, kawasan dan global, guna menghadapi pendadakan strategis di Indonesia.

b.      Untuk dapat memahami model intelijen strategis di Indonesia, dapat diperoleh melalui gambaran operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang diselenggarakan oleh komunitas intelijen di Indonesia.

9.       Rekomendasi.

Komunitas intelijen Indonesia harus mempererat “Intelligence Brotherhood” antar lembaga intelijen dalam negeri, dengan menampilkan citra intelijen yang profesional melalui bentuk sharing informasi dan koordinasi, sehingga bersama – sama mampu menghadapi ancaman pendadakan strategis terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Study Etika Intelijen

IMPLEMENTASI ETIKA INTELIJEN

GUNA DETEKSI DINI DAN PERINGATAN DINI

DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PROFESIONALISME INTELIJEN

PASCA SERANGAN JARINGAN TERORIS (911) DI AMERIKA SERIKAT

A Strategic Intelligence Study by JA Pinora

I. PENDAHULUAN.
1. Latar Belakang.
Intelijen sebagai organisasi yang diawaki oleh personel – personel yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar, selama ini melaksanakan upaya – upaya deteksi dini, dan selanjutnya selalu memberikan peringatan dini terhadap pimpinan selaku user, dengan menggunakan pola dan metode yang semakin ilmiah, baik ditinjau dari cara dan teknologi yang digunakan oleh lembaga intelijen tersebut. Sedangkan tingkat profesionalisme lembaga intelijen itu sendiri, dapat diukur berdasarkan parameter kinerja dan hasil produk berkualitas yang disajikan kepada user / pimpinan.
Mencermati adanya peristiwa 911 yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, tentunya tidak dapat dilepaskan dari apa saja upaya early detection dan produk early warning yang diberikan kepada user saat itu. Karena implikasi dalam peristiwa 911 itu sendiri, telah merubah tatanan politik dan isu global strategis yang saat ini sedang terjadi. Dari beberapa fakta yang ada, ternyata telah banyak jumlah upaya lembaga intelijen dan penegak hukum di Amerika Serikat sendiri yang telah berhasil mendeteksi secara dini upaya – upaya teroris sebelum terjadinya peristiwa 911. Dan hal ini tentunya mengindikasikan adanya upaya intelijen yang telah dilakukan selama ini dalam menghadapi ancaman teroris di dalam negeri Amerika serikat tersebut.
Namun demikian, saat itu para personel intelijen tersebut masih tetap bekerja sebagaimana kode etik intelijen yang ada, yang pada umumnya lebih mengedepankan aspek kerahasiaan dan kecepatan laporan deteksi sebelum terjadinya peristiwa 911. Tetapi penerapan kode etik ini malah memunculkan fakta lemahnya aspek koordinasi dan sharing informasi lintas sektoral, ditambah lagi minimnya akses terhadap informasi yang telah didapatkan oleh lembaga intelijen lainnya terkait deteksi peristiwa 911, sehingga mengakibatkan keterlambatan dan kesalahan pembuatan kesimpulan bagi kekuasaan eksekutif.

2. Permasalahan.
Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diformulasikan pokok masalah yang dituangkan dalam sebuah pertanyaan berikut ini: “Bagaimana implementasi etika intelijen, guna deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka terwujudnya profesionalisme intelijen, pasca serangan teroris 911 di Amerika Serikat”.

3. Persoalan.
Adapun pokok persoalan dalam tulisan, dituangkan dalam pertanyaan berikut ini:
a. Bagaimana pengaruh peristiwa 911 terhadap etika intelijen?.
b. Etika apakah yang bisa diterapkan dalam aktifitas intelijen kenegaraan?.

4. Ruang Lingkup.
Batasan tulisan ini merujuk pada serangkaian upaya komunitas intelijen dalam implementasi etika intelijen, guna deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka terwujudnya profesionalisme intelijen, pasca serangan teroris 911 di Amerika Serikat.

II. PEMBAHASAN.
5. Fakta – Fakta.
a. Bagaimana pengaruh peristiwa 911 terhadap etika intelijen.
1) Munculnya undang – undang yang mengatur tentang intelijen.
2) Digunakannya etika intelijen dalam koridor agen dan user.

b. Etika apakah yang bisa diterapkan dalam aktifitas intelijen kenegaraan?.
1) Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen akhirnya diatur oleh undang – undang.
2) Sharing informasi intelijen antar lembaga intelijen menjadi bagian dalam etika hubungan tata cara kerja antar lembaga intelijen.

6. Analisa.
Mengutip pada pasal 1 ayat 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, yang menyebutkan “Kode Etik Intelijen Negara adalah pedoman bersikap, berbicara, bertindak, dan berperilaku bagi Personel Intelijen Negara di dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup sehari – hari”.
Bahwa intelijen sejak dahulu kala selalu dipandang sebelah mata dalam tataran norma hukum, dimana kaidah kegiatan intelijen yang tidak mempunyai keteraturan dan ketidakseimbangan dalam aktifitas pengumpulan bahan keterangannya, selama ini mengakibatkan distorsi perilaku dan sikap, padahal sebagai warga negara, personel intelijen juga mengenal budi pekerti, moral dan belas kasihan. Ketidak teraturan dalam pola dan metode pengumpulan bahan keterangan ini yang pada mulanya berupa doktrin di lembaga pendidikan intelijen yang mengajarkan segala macam cara untuk mendapatkan bahan keterangan dalam penugasan yang diembannya. Dan ketika doktrin – doktrin tersebut banyak diterapkan oleh personel intelijen dalam sebuah negara yang mengedepankan hukum, maka tataran hukum itu akan bekerja secara otomatis untuk mengungkap cara – cara intelijen yang tidak sesuai dengan norma hukum itu sendiri, sehingga persinggungan ini mengakibatkan benturan yang kuat antara cita – cita penegakan hukum oleh aparat negara penegak hukum dengan lembaga – lembaga intelijen yang bernaung di bawah suatu negara yang sama.
Demikian pula yang terjadi pada masa damai, ketika rencana serangan teroris yang sebenarnya telah terdeteksi melalui upaya – upaya intelijen, akhirnya menjadi sebuah ambigu yang kekar dan mengakibatkan lambannya upaya represif penegakan hukum kepada para pelaku teror tersebut. Terlebih lagi dalam upaya menegakkan demokrasi di negara Amerika Serikat, yang dikenal dengan sistem hukum yang kuat, maka penolakan atas tindakan – tindakan lembaga intelijen semakin kuat, dan yang tidak terhindarkan lagi adalah upaya pelaku teroris dalam memanfaatkan celah hukum untuk terus bergerak dan memperkuat jaringan terornya tanpa takut untuk tertangkap oleh aparat negara bidang intelijen maupun hukum. Kondisi semakin kuatnya jaringan teror di sebuah negara demokrasi ini, menjadikan jaringan terorisme semakin menggurita dengan banyaknya kesempatan merekrut calon – calon martir bunuh diri yang berada di negara demokrasi tersebut.
Dengan banyaknya aturan dalam kode etik tindakan intelijen masa itu, yang lebih mengedepakan aparat negara penegak hukum, malah semakin membuat runyam dengan banyak terbongkarnya skandal upaya lembaga intelijen dalam kasus – kasus besar yang berbau konspirasi (Contoh; Skandal October Surprise / Skandal Iran Contra tahun 1980 dan kasus lain – lainnya), yang bahkan sering dibawa ke sidang komite intelijen negara demokratis tersebut. Rusaknya lagi, benturan kepentingan antara aparat penegak hukum dengan agen intelijen, justru meruncingkan kasus – kasus yang bermuara pada keamanan kontemporer di wilayah timur tengah.
Dari beberapa gambaran ini, tampak pula kesenjangan yang nyata bagaimana etika dalam sebuah organisasi intelijen dengan organisasi penegak hukum itu ibarat minyak dan air. Dimana tidak ada satu kesempatanpun yang diberikan bagi agen intelijen yang terbongkar aktifitas intelijennya, selalu kemudian diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya di ranah hukum positif suatu negara. Dan seiring perjalanan waktu, etika dalam intelijen mengalami metamorfosis, ketika dihadapkan para kondisi bahwa tuntutan pada sidang komite intelijen tersebut bukan hanya untuk menyenangkan publik semata, tetapi juga menjadi bagian agenda kepentingan beberapa pihak untuk meraih kepopuleran dalam suksesi menuju tampuk pemerintahan. Kondisi persaingan yang tidak sehat ini, diantara kedua lembaga tersebut kemudian semakin lama mengakibatkan kondisi acuh tak acuh dalam sharing informasi. Terlebih lagi diberlakukannya pembatasan akses – akses informasi yang diperoleh dari masing – masing lembaga, baik lembaga intelijen maupun lembaga penegak hukum. Bilamana hal ini dapat divisualisasikan, bahwa kondisi ini mirip ketika masa – masa menjelang penyerangan armada angkatan laut kerajaan Jepang kepada pangkalan angkatan laut Amerika Serikat Pearl Harbour di Hawai tahun 1941, yang memang kondisi ketika pra penyerangan, digambarkan dengan betapa runyamnya koordinasi antar lembaga intelijen sendiri (Naval Intelligence dan Army Intelligence) dengan dan lembaga penegak hukum (FBI / Federal Bureau Investigation) di negara Amerika Serikat. Sehingga deteksi dini terhadap rencana serangan Jepang, tidak berhasil dilakukan oleh lembaga intelijen di Amerika Serikat.
Memahami etika dalam intelijen, seolah berusaha menegakkan benang basah atau bahkan seperti mencari sebuah jarum di tumpukan jerami. Ini pada akhirnya dapat dipahami karena memang dunia intelijen menjadi sangat sarat dengan kepentingan dan kesempatan, baik antara kepentingan dan kesempatan yang terkadang saling berlomba untuk memenangkan pertempuran dan saling mengalahkan lawan bahkan kawan sendiri. Thus, kegiatan intelijen yang bagaimana yang masih mementingkan etika ketika kasus – kasus tersebut terjadi Amerika Serikat?, bahkan bisa dijawab; “Tidak ada satupun”. Kalau mengingat tentang bagaimana kepentingan siapa yang harus didahulukan dengan menggunakan kesempatan yang ada, maka segala cara bisa dilakukan, “All fair in love and war”. Begitulah situasi dan kondisi yang sempat terjadi ini selama bertahun – tahun. Dengan demikian, disimpulkan secara sementara saat itu, bahwa baik lembaga intelijen dan lembaga penegak hukum normatif, meskipun berada dalam negara yang sama, berusaha mendapatkan tempat dalam porsi kedudukan masing – masing pada tatanan berbangsa dan bernegara, dengan upaya dan peran yang sudah disepakati bersama, namun keduanya justru meninggalkan etika intelijen, ironisnya situasi dan kondisi ini sepertinya berlaku di negara manapun di dunia.

7. Strategi implementasi.
Setelah peristiwa serangan pembajakan pesawat oleh para teroris di New York Amerika Serikat (9/11 Attack), banyak ragam undang – undang yang mengatur peran lembaga intelijen dan lembaga keamanan negara, untuk kemudian mengambil porsi yang besar dalam perang melawan teror, yang justru pada akhirnya akan memandulkan peran lembaga penegakan hukum. Sebut saja undang – undang “Homeland Security” dan “Patriot Act” yang akhirnya disetujui oleh konggres Amerika Serikat dalam memberikan peran yang signifikan bagi lembaga intelijen dan lembaga keamanan nasionalnya untuk melakukan aktifitas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan baik melalui upaya covert atau open operation.
Etika dalam intelijen yang kemudian membudaya adalah etika kelembagaan yang berdasarkan dan bernafaskan peraturan perundang – undangan, dimana yang dikedepankan adalah etika yang disesuaikan dengan isi pasal pada undang – undang tersebut. Dalam kesempatan dilakukannya koordinasi antar lembaga intelijen dan lembaga penegak hukum. Kesan kuat yang didapatkan adalah justru munculnya nuansa resmi dalam hubungan antar personal di dalamnya, hal ini disebabkan karena adanya batasan yang jelas antara pembagian kewenangan pada setiap lembaganya. Namun demikian, hal ini pulalah yang nanti kemudian akan memadamkan rivalitas antar sesama lembaga intelijen dan lembaga penegakan hukum, karena ada kesetaraan kewenangan dalam menghadapi ancaman terorisme global.
Sifat hubungan antar personal yang pada akhirnya saling tertutup pun juga diramalkan akan timbul, karena pada dasarnya sumber informasi yang diperoleh oleh masing – masing lembaga intelijen dan lembaga penegakan hukum (Di Amerika Serikat) akan mengarah kepada sumber – sumber ancaman yang sama. Dimana pemetaan ancaman yang dilakukan keduanya, seharusnya akan membawa gambaran baru tentang aktor – aktor dalam jaringan teror yang akan mengancam keselamatan bangsa dan negaranya. Oleh karena adanya kesamaan ini, maka etika yang timbul adalah tahu sama tahu, yaitu masing – masing lembaga telah menguasai permasalahan yang sama, sehingga implikasi dari munculnya etika ini adalah kebersamaan dan sopan santun kelembagaan. Namun disisi lain, juga diramalkan dengan adanya kesamaan target / sasaran, maka dikhawatirkan juga akan menimbulkan dampak perebutan target fisik yang juga diburu oleh masing – masing lembaga. Hal ini juga dapat memicu pertentangan antar kelembagaan dalam menangani masalah yang sama. Dari gambaran diatas, secara sepadan diperoleh beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan penanganan sasaran nyata dalam kajian ancaman dalam negeri akan ditangani oleh lembaga – lembaga penegakan hukum, dimana unsur kekuatan yang dikedepankan adalah law enforcement, sehingga juridiksi yang diutamakan adalah kewenangan state bureau, atau FBI. Dengan demikian, lembaga intelijen dapat memperoleh informasi yang seluas – luasnya selama dalam masa penyidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga akses untuk menggali informasi dari sasaran yang telah tertangkap, menjadi sangat mungkin dilakukan. Hal ini juga sebagai plot untuk menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi yang berlandaskan hukum masih tetap ditegakkan oleh negara itu sendiri, dan ini juga merupakan bagian kampenye atas HAM (Hak Azasi Manusia).
b. Pengaturan penanganan target yang berada di luar negeri akan menggunakan kekuatan diplomasi dan bersenjata, sebagai bagian dari kampanye melawan teror, yang mana target akan diukur sebagai ancaman nyata yang sangat berpotensi melakukan terornya melalui jaringan global jihad yang selama ini mengancam keselamatan negara – negara tertentu. Dan bagian ini, menjadi prioritas utama penyerangan bersenjata kepada kelompok teror yang berada di luar negeri, dimana kampanye ini tidak lepas dari upaya pemberantasan terorisme di wilayah asal terorisme itu sendiri. Kebijakan ini juga disebut sebagai outward looking dimana pelaksanaan preemtive strike yang diemban oleh kekuatan angkatan bersenjata menjadi sangat menentukan, pada kampanye ini juga digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan pengujian – pengujian metode pertempuran dengan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
c. Pelaksanaan pemetaan terhadap sasaran yang akan dihancurkan menggunakan kekuatan lembaga – lembaga intelijen yang berkolaborasi dengan kekuatan angkatan bersenjata, dimana pada pelaksanaannya melibatkan personel militer dan personel intelijen negara tersebut. Sehingga pada akhirnya penugasan operasi intelijen di luar negeri menjadi tanggung jawab lembaga intelijen pusat (CIA), yang didukung penuh oleh setiap unsur angkatan bersenjata negara tersebut (Amerika Serikat).

III. PENUTUP.
8. Kesimpulan.
a. Komunitas intelijen dan aparat penegak hukum yang menerapkan etika kelembagaan masing – masing, mampu mendaya – gunakan kewenangan yang diberikan oleh negara.
b. Etika dalam intelijen yang berkembang pasca peristiwa 911, akhirnya didominasi dengan penerapan etika kewenangan untuk melaksanakan operasi di luar negeri dan operasi di dalam negeri. Sehingga perilaku yang muncul adalah ketidakhormatan terhadap kedaulatan negara lain dan rendahnya penghargaan terhadap HAM warga negaranya sendiri.

9. Rekomendasi.
Kode etik lembaga intelijen dan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat tentu saja berbeda dengan di Indonesia, namun jika ditinjau pada kondisi akhirnya yang berupa pemberian kesempatan menggali informasi seluas – luasnya kepada lembaga intelijen selama masa penyidikan aparat penegak hukum, maka hal ini mungkin dapat diterapkan di Indonesia, sebagai bentuk kegiatan deteksi dini dan peringatan dini. Dan bilamana hal ini dapat dilaksanakan, maka akan meningkatkan harmonisasi hubungan antara lembaga intelijen dengan lembaga penegak hukum yang seharusnya dilakukan sejak dulu. Sehingga tidak terulang kembali arogansi penerapan kewenangan lembaga penegak hukum terhadap lembaga intelijen (Contoh Skandal October Surprise / Skandal Iran Contra di tahun 1980, yang berpengaruh pada mundurnya hubungan antara lembaga intelijen dengan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat).

Study Penyelidikan Intelijen

IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN INTELIJEN

GUNA MENDETEKSI SECARA DINI SEL – SEL TERORIS

DALAM RANGKA TERWUJUDNYA

STRATEGI PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA

A Strategic Intelligence Study by JA Pinora

I.       PENDAHULUAN.

1.       Latar Belakang.

Terorisme sebagai ancaman aktual yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia telah berkembang dalam tatanan yang berbeda, dibandingkan ketika dihadapi pada malam natal tahun 2000. Perkembangan yang ada pada saat itu adalah menyasar pada umat Nasrani yang sedang menjalankan ibadah / misa di dalam gereja. Rentetan pengeboman yang secara simultan di banyak tempat saat itu menandakan bahwa kuatnya koordinasi antar sel – sel teroris yang telah mempersiapkan aksi pengeboman tersebut jauh – jauh hari sebelumnya. Sedangkan pemilihan sasaran yang berupa gereja – gereja pada saat misa malam hari juga mengindikasikan kekuatan kuantitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh mereka, ditambah lagi dengan adanya variasi Improvised Explosive Device (IED) yang digunakan pada pengeboman, juga menunjukkan adanya ketrampilan yang dimiliki oleh kelompok teroris ini dalam merakit bom begitu tinggi. Terlebih lagi, rencana serangan pengeboman secara terkoordinir oleh kelompok teroris tersebut, mungkin saja tidak tercium oleh komunitas intelijen.

Sel – sel teroris yang selama ini berkeliaran di Indonesia, belum dapat dipetakan dengan metode dan cara – cara intelijen gaya lama, yang saat itu lebih mengedepankan aksi – aksi represif dan cenderung merekayasa banyak peristiwa, sehingga pergerakan pelaku / sel – sel teroris yang saat itu telah banyak ditangkap oleh aparat penyidik POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), ternyata kemudian tidak dimonitor dan dilokalisir keberadaannya, padahal proses hukum yang selama ini diterapkan oleh POLRI begitu transparan dan sistem hukum di Indonesia (CJS / Criminal Justice System / Polisi Jaksa dan Hakim) yang kala itu dilemahkan oleh rezim orde baru, telah secara nyata mampu membawa nuansa baru dalam melawan terorisme, ketika efek awan reformasi menerpa Indonesia. Ketika itu, pula diyakini bahwa aspek penegakan hukum oleh POLRI akan diperkuat dengan berbagai macam cara, baik itu melalui politik anggaran, maupun dengan aktifitas lobby oleh lembaga anti teror lainnya (Baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri). Sedangkan pihak komunitas intelijen, yang selama ini selalu terbentur ranah hukum (Penangkapan, penahanan dan kewenangan lainnya), kemudian dituntut berevolusi dengan mencoba mencari peluang dan peran yang signifikan dalam ikut serta memberantas teroris, ternyata menemukan jalan keluar pelik, sehingga harus mencari cara yang lebih elegan, yang lebih baik dan lebih cerdas. Kemudian bahkan sering tersandung beda pendapat dengan aparat penyidik kasus teror di lapangan, terutama tentang aspek legalitas pengejaran pelaku dan penyelidikan kasus terorisme yang menonjol. Situasi dan kondisi ini, ditambah dengan sulitnya membuka hubungan / koordinasi antara pihak penyidik dengan komunitas intelijen, yang juga memperparah upaya pemberantasan terorisme, karena alasan kewenangan – kewenangan tersebut / ego sektoral.

Mencermati situasi dan kondisi tersebut, hampir dipastikan bahwa saat ini, upaya penanganan terorisme di Indonesia dipercayakan kepada aparat penegakan hukum, khususnya dalam hal penyelidikan / penyidikan. Namun, banyaknya tersangka kasus terorisme di Indonesia, yang terkoneksi dengan jaringan teror / Global Jihad / Al Qaeda / Jamaah Islamiyah, yang telah diproses oleh sistem hukum di Indonesia, pada prosesnya dibawa ke muka pengadilan dan bermuara pada proses pemidanaan, dimana para terdakwa akhirnya menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (LP). Dengan adanya lokasi pemidanaan yang berupa lembaga pemasyarakatan, yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan HAM, maka disinilah sebenarnya kesempatan bagi komunitas intelijen untuk bermain dengan arena baru, yang dimulai dengan melakukan upaya monitoring kepada setiap terdakwa yang dibawa ke pengadilan, kepada saksi yang memberatkan atau meringankan terdakwa, dan kepada setiap ahli yang memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, serta melakukan kegiatan deteksi kepada siapa saja yang menjenguk terpidana teroris yang berada di rumah tahanan negara (LP). Dengan demikian, hasil monitoring yang berupa data kesaksian, data keterangan, dan data personal baik yang terkait langsung, maupun yang tidak terkait langsung dengan pelaku peristiwa terorisme, yang sedang diproses pengadilan dapat diuraikan dari sisi intelijen. Terutama pada sel – sel teroris yang masih berada di luar / belum tertangkap, dan bahkan kepada personal teroris yang masih berpotensi melakukan kembali aksi teror, setelah menjalani masa pemidanaan dari lembaga pemasyarakatan. Dengan harapan bahwa, hasil kegiatan monitoring dan visualisasi keberadaan sel – sel teroris yang masih berkeliaran tersebut, dapat menjadi bahan early detection dan early warning kepada pemerintah dan user lainnya dalam menghadapi jaringan terorisme di Indonesia.

2.       Permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diformulasikan pokok masalah yang dituangkan dalam sebuah pertanyaan berikut ini: “Bagaimana implementasi penyelidikan intelijen, guna mendeteksi secara dini sel – sel teroris, dalam rangka terwujudnya strategi pemberantasan terorisme di Indonesia”.

3.       Persoalan.

Adapun pokok persoalan dalam tulisan, dituangkan dalam pertanyaan berikut ini:

a.       Bagaimana mendapatkan keterangan di lokasi penangkapan pelaku terorisme?.

b.      Bagaimana mendapatkan keterangan ketika pelaku terorisme menjalani sidang di pengadilan?.

c.       Bagaimana mendapatkan keterangan ketika pelaku terorisme menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan?.

4.       Ruang Lingkup.

Batasan tulisan ini merujuk pada serangkaian upaya komunitas intelijen dalam implementasi penyelidikan intelijen, guna mendeteksi secara dini sel – sel teroris, dalam rangka terwujudnya strategi pemberantasan terorisme di Indonesia. Sehingga dapat diperoleh gambaran metode yang tepat bagi komunitas intelijen, untuk dapat kembali secara aktif berperan dalam upaya pemberantasan terorisme, dengan tidak bersinggungan terhadap tugas pokok penyidik Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

II.      PEMBAHASAN.

5.       Fakta – Fakta.

a.       Bagaimana mendapatkan keterangan di lokasi penangkapan pelaku terorisme.

1)      Penangkapan teroris yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di suatu lokasi, biasanya dipublikasikan oleh awak media cetak, elektronik dan internet. Bahkan disiarkan di televisi secara real time dan faktual, serta peristiwa penangkapan – penangkapan tersebut, juga mudah ditemukan pada kanal berita terbaru di internet.

2)      Penangkapan teroris yang dilakukan terhadap personal, yang terkait langsung maupun tidak terkait langsung, dengan kasus terorisme yang sudah lama terjadi, atau baru saja terjadi, baik terhadap personal yang masuk ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang), maupun terhadap pelaku teroris yang baru saja bergabung dengan jaringan teror. Sedangkan publikasi personal pelaku teroris yang tertangkap, baik hidup atau tewas di lokasi penangkapan tersebut, selalu dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, maupun oleh bagian penerangan / informasi, sesaat setelah mendapat kepastian identitas pelaku teroris.

3)      Penangkapan teroris yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan melibatkan unsur kepolisian di daerah / lokal, baik di tingkat Polsek (Kepolisian Sektor) maupun Polres (Kepolisian Resort) juga Polda (Kepolisian Daerah), biasanya untuk bantuan backup pengamanan TKP (Tempat Kejadian Perkara) berupa pemasangan police line / garis polisi, terkadang juga dengan melibatkan unsur pemerintahan lokal setingkat RT / RW.

4)      Penangkapan teroris yang dilakukan, juga diikuti dengan proses penggeledahan, dan penyitaan barang bukti yang ada di TKP, bahkan dalam proses penggeledahan, juga diikuti dengan saksi di lokasi TKP untuk proses keterbukaan terhadap apa saja barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi di TKP telah dinyatakan aman dan steril oleh tim penjinak bahan peledak, karena dikhawatirkan akan terjadi ledakan dari bom rakitan yang dirangkai oleh teroris sebagai secondary device IED yang belum sempat meledak / diledakkan oleh teroris.

5)      Penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terkadang dilawan oleh para personal teroris, dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak yang dimilikinya, sehingga tidak jarang terjadi kontak senjata di lokasi penangkapan, yang mengakibatkan tewasnya teroris dan jatuhnya korban jiwa dari aparat penegak hukum.

b.      Bagaimana mendapatkan keterangan ketika pelaku terorisme menjalani sidang di pengadilan.

1)      Pelaku terorisme yang telah ditangkap oleh aparat penegak hukum / penyidik, selalu akan diproses hukum sebagaimana aturan KUHP / KUHAP / Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam sistem hukum Indonesia. Maka berkas perkara kasus teroris tersebut (Yang telah dinyatakan sebagai berkas lengkap / P21 dan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai perkara ke pengadilan) akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), kemudian baik personal tersangka teroris, maupun barang buktinya juga akan diserahkan kepada JPU. Sedangkan pihak penasehat hukum (Pengacara), yang mewakili hak – hak tersangka kasus terorisme tersebut, juga akan diberikan salinan berkas, untuk kemudian oleh JPU dilakukan proses pendaftaran perkara kasus terorisme ke pengadilan tertentu sesuai locus delicti kasus terorisme itu terjadi. Namun apabila terjadi perkembangan situasi dan kondisi keamanan di wilayah tersebut, maka lokasi persidangan terbuka tersebut dapat dialihkan ke lokasi lain yang dianggap aman, guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan di pengadilan. Sedangkan terhadap personal pelaku tersangka kasus terorisme dan barang buktinya, oleh JPU dapat dititipkan ke rumah tahanan negara tertentu untuk menghindari situasi / hal – hal berbahaya yang dapat saja terjadi (Dalam konteks pertimbangan keamanan dan pengamanan).

2)      Pada saat sidang terbuka di pengadilan dalam perkara terorisme, semua keterangan yang tertuang di BAP (Berita Acara pemeriksaan) ketika awal terdakwa disidik sebagai tersangka oleh penyidik, akan dilakukan pengujian dalam sidang tersebut. Sehingga pengujian yang berupa peristiwa tanya jawab dari saksi dan terdakwa di pengadilan, selanjutnya tentu akan menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus terorisme tersebut.

3)      Konstruksi penyidikan yang dirangkai sedemikian rupa oleh penyidik ketika awal ditangkapnya pelaku / tersangka terorisme, akan menjadi arah dakwaan JPU ketika di sidang terbuka pengadilan, sehingga peran tiap – tiap personal baik terdakwa maupun saksi yang diajukan di persidangan terbuka akan menjadi jelas. Dan detail setiap informasi ini, akhirnya terbuka untuk umum karena memang persidangan yang transparan ini dapat diikuti oleh setiap awak media cetak, elektronik dan internet. Bahkan dalam persidangan ini, akan terungkap dan terekam jelas setiap perkataan / kesaksian, baik dari hakim, jaksa, penasehat hukum, terdakwa dan saksi, termasuk juga JPU yang menyampaikan isi dakwaan di depan hakim, selama masa di persidangan terbuka ini.

4)      Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi dalam BAP, yang kemudian disajikan di persidangan terbuka tersebut, menjadi informasi yang sangat berharga untuk dikaji lebih lanjut, terlebih lagi setelah masa menjelang akhir persidangan para hakim akhirnya setuju dan sepakat untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus terorisme tersebut. Walaupun dalam kenyataannya, pada akhirnya juga pihak penasehat hukum akan mempertimbangkan, apakah akan menerima putusan atau banding terhadap vonis hakim tersebut.

5)      Informasi / keterangan selama dalam persidangan terbuka kasus terorisme, juga menjadi berharga dengan banyaknya fakta yang terungkap di persidangan, dengan munculnya nama – nama pelaku terorisme yang sudah tertangkap atau masih dalam pengejaran (DPO) oleh aparat penegak hukum. Sedangkan di persidangan terbuka ini pun, dapat diperoleh keterangan tentang peran siapa dan apa saja pelaku / terdakwa, serta dengan barang bukti apa saja pelaku melakukan perbuatan teror dan bagaimana pelaku / terdakwa menggunakan barang buktinya selama melakukan aksi teror. Terlebih lagi, adanya kesaksian saksi ahli yang mendukung dakwaan JPU dalam sidang terbuka di pengadilan tersebut. Dimana isi keterangan saksi ahli ini sangat spesifik, dalam menjelaskan hal – hal tertentu dalam bidang forensik, komunikasi dan lain – lainnya.

c.       Bagaimana mendapatkan keterangan ketika pelaku terorisme menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

1)      Setelah menjalani sidang dan menerima putusan vonis hakim, maka terpidana kasus terorisme akan mulai menjalani masa hukuman (Pemidanaan) di sebuah lembaga pemasyarakatan di daerah tertentu, dimana tanggung jawab selama menjalani masa hukuman ini akan diserahkan secara fisik dan psikis kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan HAM.

2)      Dalam kesehariannya, terpidana kasus terorisme yang menjalani hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan, diperbolehkan untuk dijenguk oleh sanak famili / keluarga dan kolega, baik yang telah dikenal maupun yang belum dikenal olehnya. Sedangkan kunjungan menjenguk ini, baik waktu dan tata caranya diatur oleh Peraturan Urusan Dalam (PUD) di lingkungan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga terkait dengan jam bezoek, berapa lama waktunya dan apa saja barang yang dibawa oleh pembezoek ini menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat, sedangkan siapa saja yang membezoek terpidana kasus teror normatifnya akan didata dan diperiksa secara cermat oleh pihak lembaga pemasyarakatan di daerah tertentu.

3)      Terpidana kasus terorisme yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di daerah tertentu, juga bercampur dengan para terpidana kasus  – kasus non terorisme, sehingga pergaulan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan ini menjadi sebuah dinamika baru bagi terpidana kasus terorisme. Dimana biasanya ia bergaul dengan kolega yang sepaham dan seiman dengannya, namun sekarang ia bisa saja bergaul dengan personal lain terpidana kasus non terorisme yang dekat dengan kamarnya, bahkan satu kamar, di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

4)      Lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam mengelola para terpidana kasus pidana, baik untuk kasus lex generalis maupun lex specialis, juga mempunyai kelemahan dalam pengawasan terhadap para terpidana. Dalam hal ini, khususnya adalah pada kasus – kasus ditemukannya alat komunikasi milik terpidana yang notabene juga digunakan untuk menghubungi sanak famili, kolega dan keluarga dekat para terpidana. Hal ini wajar saja karena memang kebutuhan komunikasi bagi manusia jaman sekarang sudah bukan merupakan kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tertier. Namun saat ini dengan banyak ditemukannya alat komunikasi melalui inspeksi mendadak aparat lembaga penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan, juga mengindikasikan bahwa sarana komunikasi menjadi kebutuhan primer, bagi setiap terpidana baik terpidana kasus lex generalis ataupun lex specialis.

5)      Pada beberapa kasus terorisme, banyak mantan terpidana kasus terorisme yang justru kembali melakukan aksi – aksi terorisme yang dilakukan setelah ia bebas dari menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Ini juga mengindikasikan, adanya niat yang kuat pada saat awal pertama kali ia bergabung dengan jaringan terorisme, sehingga data identitas setiap terpidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk selalu dikaji dan dicermati, baik terhadap mantan terpidana ataupun terhadap para personal yang sedang menjalani hukuman, sepanjang mereka masih terkait dengan jaringan teror / Global Jihad / Al Qaeda / Jamaah Islamiyah dan atau jaringan terorisme yang berdiri sendiri.

6.       Analisa.

Teori intelijen yang digunakan dalam analisa ini, yaitu: Teori ancaman (Threat), yang unsurnya adalah sebagai berikut: Threats (Intention, Capability, Circumstance) dan ditambah Vulnerability. Dimana teori intelijen ini pertama kali diangkat oleh Liotta & Lloyd (2005).

a.       Keterangan di lokasi penangkapan pelaku terorisme.

1)      Liputan aktual yang dilakukan oleh awak media cetak, elektronik dan internet dalam setiap peristiwa penangkapan terorisme dapat menggambarkan situasi yang sebenarnya, tentang sebuah tempat persembunyian teroris yang akan / sedang digerebek oleh aparat penegak hukum. Dimana informasi yang dapat diperoleh adalah koordinat bumi lokasi, nama desa, nama kelurahan, nama kecamatan dan nama kabupaten serta nama propinsi lokasi tersebut. Penayangan terhadap peristiwa penangkapan teroris oleh awak media ini, biasanya terjadi karena ada jaringan media yang berada di masyarakat umum di lokasi tersebut, dan juga informasi dari dalam aparat penegak hukum itu sendiri. Karena memang penayangan ini, merupakan salah satu bentuk publikasi terhadap betapa kuatnya jaringan media tersebut, dan diyakini sebagai langkah ampuh untuk menaikkan rating media tersebut. Serta bagaimanapun juga, penayangan ini memberikan transparansi kepada masyarakat luas, yang akhirnya menjadi bagian dari kampanye edukasi keterbukaan di era informasi. Banyaknya peristiwa penangkapan terhadap pelaku terorisme yang berhasil didokumentasikan oleh awak media, akhirnya dapat disajikan dalam kanal – kanal berita di internet, dan dokumentasi dalam internet menjadi hal menonjol. Dan menariknya, akhirnya data – data ini terkumpulkan dengan baik, yang kemudian dapat menjadi bank data dalam proses pencarian data / informasi, untuk kajian bagi akademisi / pendidikan ataupun untuk kajian intelijen secara strategis.

2)      Pada saat dilakukan penangkapan / penggerebekan terhadap pelaku teroris yang ditayangkan secara live, selain memberikan gambaran peristiwa, juga menjadi sumber informasi tentang identitas pelaku teror yang berhasil ditangkap. Sehingga daftar pelaku teror dalam kasus – kasus terorisme, menjadi sangat bernilai ketika dicocokkan dengan database pelaku yang belum tertangkap. Namun dalam pengungkapan identitas ini, yang perlu dicermati adalah nama – nama samaran dan nama – nama alias yang kerap kali sama, dan juga membingungkan, sehingga peliputan berita penangkapan terhadap teroris ini harus diikuti secara cermat dan terus menerus. Serta dalam perkembangan pencocokan identitas yang pasti, aparat penegak hukum sering melakukan menggunakan metode pengambilan sampel DNA (Deoxyribo Nucleaid Acid) milik pelaku teroris di TKP tertentu dan keluarganya di sebuah daerah. Dengan demikian, gambaran identitas yang jelas dan ilmiah akan didapatkan secara utuh, setelah adanya penjelasan dari bagian penerangan / informasi dari lembaga terkait, untuk mendapatkan nama dan alamat, serta peran masing – masing teroris yang telah berhasil tertangkap tersebut.

3)      Peristiwa penangkapan terhadap pelaku teroris di suatu daerah oleh aparat penegak hukum, juga dapat diketahui dari adanya upaya bantuan pengamanan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari lokal, untuk memberikan pagar betis lokasi penangkapan di rumah / kost tertentu (Ini bisa saja terjadi apabila penangkapan telah selesai dilaksanakan). Karena mungkin saja, pada saat penangkapan, aparat lokal tidak mengetahui, dan baru mengetahuinya setelah adanya keributan dari proses penangkapan dan laporan dari masyarakat, ketika proses penangkapan berlangsung (Petugas mendatangi lokasi setelah munculnya laporan adanya keributan dari masyarakat).

Lalu pada saat penangkapan, identitas palsu teroris yang diberikan kepada aparat RT / RW sering kali tidak sama dengan identitas sebenarnya teroris tersebut, karena digunakannya KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu pada saat mendaftarkan diri untuk menempati rumah / kost / penginapan tertentu. Sehingga pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap teroris, tidak jarang aparat penegak hukum yang akan menangkap teroris akan berkoordinasi / wawancara dengan aparat RT/ RW setempat, guna mencocokkan data sketsa wajah atau foto yang telah dimilikinya. Pada tahap ini, diperkirakan akan diperoleh gambaran teman – teman pelaku teroris yang sering mampir / mendatangi rumah tersebut, dan dengan cara apa mereka berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain (Kendaraan roda dua, roda empat atau jalan kaki). Bahkan dengan menghubungi siapa teroris tersebut dapat bersembunyi / mendapatkan tempat kost di lokasi tersebut, serta bagaimana dinamika interaksi antara pelaku teroris dengan tetangganya. Sehingga dapat diperoleh gambaran lanjutan yang menyeluruh, tentang bagaimana rencana penyelidikan secara intelijen akan dilaksanakan terhadap lokasi ini.

4)      Kegiatan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan merupakan “satu paket” kegiatan, yang biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika pelaku teroris ditangkap. Pada tahapan ini, sering juga memerlukan campur tangan pihak luar, terutama oleh pihak warga sipil yang rumahnya memang berdekatan dengan lokasi penggerebekan. Terkadang apabila saksi dalam kegiatan ini tidak ada, maka akan dipertimbangkan saksi verbal lisan dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri. Namun demikian, yang lazim dilakukan adalah menghadirkan pengurus / aparat RT / RW, untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang sedang berlangsung, sebab apabila hal yang tidak lazim dilakukan yaitu tidak melibatkan pihak luar sebagai saksi, maka akan menjadi pertimbangan khusus bagi hakim ketika sidang terbuka digelar. Oleh sebab itu, informasi apa saja yang diketahui oleh saksi dari pihak luar ini, menjadi sangat penting untuk terus diwawancara / digali informasinya, tentang apa saja barang bukti di TKP yang berhasil disita oleh aparat penegak hukum, dari proses penggeledahan pasca penangkapan pelaku teroris di suatu wilayah.

5)      Peristiwa baku tembak dan perlawanan dari pihak pelaku teroris terhadap petugas / aparat penegak hukum, yang akan menangkapnya sering kali mendapatkan perhatian ekstra, sebab dalam peristiwa ini, jatuhnya korban jiwa bisa saja terjadi pada kedua belah pihak. Oleh sebab itu, yang perlu dicermati adalah senjata api dan bahan peledak yang digunakan oleh pelaku teroris, yang kala itu melakukan perlawanan. Dengan diketahui senjata api dan bahan peledak yang digunakan, maka dapat dianalisa bagaimana teroris dapat menerima pelatihan penggunaan senjata api dan bahan peledak, bagaimana teroris mendapatkan pasokan amunisi untuk senjata apinya,  berapa banyak senjata api yang digunakan pada perlawanan ini, dan kemungkinan bagaimana teroris mendapatkan senjata api yang digunakannya, serta bagaimana selama ini senjata api itu disembunyikan teroris. Dari analisa awal ini, maka perlu dikirimkan tim penyelidikan dari komunitas intelijen, untuk menggali informasi yang sebanyak – banyaknya dari lingkungan tempat lokasi penangkapan tersebut, terlebih lagi jika berhasil didapatkan informasi dari petugas forensik tentang nomor senjata api yang digunakan, dan ditemukan di lokasi penangkapan tersebut. Sehingga dapat diperoleh informasi tentang asal muasal senjata api teroris tersebut.

b.      Keterangan ketika pelaku terorisme menjalani sidang di pengadilan.

1)      Penyidikan yang dilakukan ketika pertama kali dilaksanakan oleh penyidik terhadap pelaku terorisme, menjadi dasar konstruksi penyidikan yang akan diajukan ke pengadilan terbuka, ini kemudian diitndak lanjuti dengan pengembangan keterangan yang ada dalam BAP yang pertama kali dibuat oleh penyidik. Dalam BAP terhadap para saksi dan tersangka dituangkan dalam bentuk kertas, yang nantinya akan ditanda – tangani oleh penyidik dan para saksi / tersangka. Sehingga berkas yang sudah jadi, yang akan dikirimkan kepada pihak JPU adalah berbentuk berkas kertas yang telah di lak / segel. Secara sederhana, kondisi serah terima berkas – berkas kertas ini menjadi penentu nasib para pelaku terorisme, yang akan diajukan ke sebuah sidang terbuka. Dalam sidang terbuka ini pun, para hakim, penasehat hukum dan JPU juga membaca berkas yang sama ketika bersama – sama mengikuti sidang ini. Jadi pada dasarnya, adalah tugas penyidik untuk membuat terang perkara suatu tindak pidana, baik lex generalis ataupun lex specialis. Dan proses penyidikan ini akan bermuara kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga informasi – informasi yang berkisar pada tindak pidana tersebut, yang berada dalam sebuah berkas perkara, juga akan diserahkan kepada pengacara tersangka, dan para hakim di sidang tersebut. Sedangkan fakta – fakta baru yang diperkirakan akan timbul pada saat persidangan terbuka, juga menjadi penentu apakah nanti akan mempengaruhi atau  memperteguh keyakinan hakim itu sendiri. Thus, informasi – informasi yang beredar di ruang sidang pengadilan terbuka dalam perkara terorisme harus benar – benar dapat dimonitor, dicatat dan direkam serta dianalisa, karena akan memberikan nilai informasi intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini berikutnya.

2)      Acara tanya jawab dalam sesi mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa di sebuah sidang pengadilan terbuka perkara terorisme, menjadi ajang penggalian informasi baik oleh penasehat hukum , JPU dan hakim.  Proses ini masuk agenda sidang perkara terorisme, dan  informasi kapan waktu dilaksanakannya dapat diperoleh dari pengadilan itu sendiri, disamping itu bahan keterangan yang berada dalam BAP juga dibacakan pada sidang peradilan yang sedang digelar. Dan apabila pengujian keterangan dari saksi atau terdakwa, dapat dilakukan saat itu juga dengan tidak banyak pengajuan keberatan dan pertanyaan dari kedua belah pihak (JPU dan Penasehat Hukum), maka vonis untuk perkara tersebut akan segera diputuskan oleh hakimnya. Namun apabila terjadi perdebatan pelik, dalam tanya jawab tersebut, maka aspek kognitif dan profesionalisme para hakim akan menentukan waktu putusan perkara tersebut. Terlebih lagi apabila keterangan dari para saksi / ahli masih belum dapat meyakinkan / diterima oleh pihak penasehat hukum, tentu pihak penasehat hukum juga akan mengajukan saksi / ahli yang berlainan, yang tidak sama dengan yang diajukan oleh JPU. Namun tentu saja, agenda sidang terbuka perkara terorisme, biasanya ini juga disesuaikan dengan alur beracara pada sidang perkara pidana biasa. Pada bagian persidangan terbuka ini, mungkin akan diperoleh masukan dan fakta persidangan yang sangat – sangat baru, dan mungkin saja belum pernah tertuang dalam BAP penyidik kasus terorisme. Oleh sebab itu prosesi acara sidang harus benar – benar diikuti oleh komunitas intelijen untuk mendapatkan gambaran lengkap perkara terorisme yang sedang digelar pada sidang tersebut.

3)      Dalam sebuah sidang terbuka pada perkara terorisme, peran masing – masing terdakwa menjadi sangat jelas dengan diawalinya pembacaan surat dakwaan oleh pihak JPU, sehingga pembagian status saksi yang terkadang ditetapkan kepada terdakwa pun menjadi jelas, karena dalam perkara terorisme, jarang sekali yang tidak melibatkan kerjasama antara 2 (Dua) orang atau lebih dalam melaksanakan aksinya. Sedangkan terhadap para terdakwa / penasehat hukum kasus terorime, juga diberikan salinan surat penuntutan / dakwaan yang dibuat oleh JPU, dan kepada para terdakwa, juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembacaan eksepsi setelah pemeriksaan / keterangan para saksi dan mendengarkan pembacaan surat penuntutan / dakwaan JPU tersebut. Jadi pada dasarnya informasi yang didapatkan pada prosesi persidangan terbuka perkara terorisme itu, sebenarnya dapat menggambarkan acara tindak pidana terorisme yang telah terjadi yang dilakukan oleh para terdakwa. Sehingga pemahaman setiap perilaku teror dapat diperoleh komunitas intelijen dari setiap persidangan terbuka kasus terorisme di sebuah pengadilan.

4)      Ketika seorang terdakwa perkara terorisme dalam sebuah persidangan terbuka mengakui dengan lugas dan tegas apa saja yang telah dilakukannya dalam aksi teror tersebut, maka esensi keterangannya juga masih tetap akan disinkronkan dengan barang bukti dan saksi yang ada, sehingga apa yang diputuskan dalam vonis hakim menjadi lengkap dan jelas bagi yang terdakwa dan penasehat hukumnya. Namun apabila terdakwa berkelit serta berbelit- belit, dan bersusah payah dalam menyanggah keterangan saksi dan barang bukti yang disajikan selama persidangan, maka hakim pun akan menilai perilaku terdakwa tersebut, dengan tidak akan meringankan putusan vonis yang akan dijatuhkan kepadanya. Sedangkan nilai informasi yang direncanakan diperoleh komunitas intelijen, adalah bahwa semua keterangan yang bersumber dari BAP menjadi sangat valid, apabila terdakwa tidak berbelit – belit dan mengakui perbuatannya, sesuai dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada.

5)      Jaringan terorisme dalam Global Jihad / Al Qaeda / Jamaah Islamiyah yang masih berada dalam pengejaran aparat penegak hukum dan yang telah terungkap identitasnya, dipastikan merupakan orang – orang yang masih berpotensi melakukan aksi teror, keterangan ini bisa didapatkan dari hasil BAP pihak penyidik, dan hal – hal terungkap sebagai fakta – fakta dalam sidang terbuka. Serta pada sidang terbuka tersebut, munculnya informasi baru akan menambah wawasan bagi aparat penegak hukum untuk mempersiapkan diri, dalam mengejar sel – sel teroris yang belum tertangkap. Bahkan karena sifat sidang itu adalah sidang terbuka dalam kasus teror, bukan tidak mungkin juga dimonitor baik oleh kawan dan keluarga dari teroris itu sendiri. Sehingga apa saja yang terjadi dan informasi apa saja yang terungkap dalam sidang terbuka itu, mungkin saja akan menjadi langkah penentu kawan – kawan mereka dalam mempersiapkan diri untuk lebih jauh dalam upayanya melarikan diri, atau malah lebih matang dalam melakukan perlawanan / jihad dengan senjata api / bahan peledak yang masih dimilikinya terhadap aparat penegak hukum, yang juga selama ini dianggap bertanggung jawab menangkap kawan – kawannya tersebut.

c.       Bagaimana mendapatkan keterangan ketika pelaku terorisme menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

1)      Lembaga pemasyarakatan sebagai satu – satunya tempat akhir para terpidana perkara terorisme menjalani masa hukuman, adalah lokasi yang sedemikian rupa bagi para terpidana untuk dipersiapkan kembali kepada kehidupan normal di tengah masyarakat. Sehingga lembaga pemasyarakatan tersebut, harus mengakomodir kebutuhan piranti keras peningkatan ketrampilan berusaha bagi personal yang menjalani hukuman disana. Dengan demikian lokasi tersebut perlu mencerminkan tempat persiapan kerja yang secara produktif mampu merubah cara pandang dengan pola – pola khusus ketrampilan bekerja yang bisa diterima di masyarakat, dan secara pelan – pelan juga sebagai bentuk upaya deradikalisasi. Dengan banyaknya jumlah pelaku kasus terorisme yang berhasil ditangkap dan diproses hukum, maka pola rehabilitasi juga perlu mendapatkan perhatian, khususnya pada saat antar narapidana kasus terorisme ini berinteraksi, sehingga diperlukan metode pengawasan khusus kepada setiap narapidana kasus terorisme. Pengawasan yang ditujukan kepada setiap narapidana kasus terorisme, membutuhkan langkah awal yang berupa pendataan terhadap lokasi keberadaan tiap personal narapidana perkara terorisme di setiap lembaga pemasyarakatan. Demikian juga perlu dilakukan penilaian, terhadap klasifikasi lembaga pemasyarakatan itu dalam kemampuannya merehabilitasi narapidana kasus terorisme. Oleh sebab itu, pada tahap pendataan ini diperlukan informasi yang valid dari multi instansi untuk mendapatkan kesamaan data yang sesuai.

2)      Terpidana kasus terorisme yang menjalani masa hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan dalam kesehariannya dapat dijenguk (Dibezoek) oleh sanak famili dan para kerabatnya. Toleransi ini diberikan, karena dalam masa menjalani hukuman ini juga diperlukan rehabilitasi terhadap perasaan sosial para terpidana, yang mana hal ini dapat membangun semangatnya untuk kembali ke tengah – tengah masyarakat. Namun interaksi ini, terkadang juga dimanfaatkan sebagai sarana saling koordinasi dan saling komunikasi antar sesama pelaku jaringan teroris, baik yang di dalam lembaga pemsyarakatan dengan yang masih buron diluar, dengan memanfaatkan pihak keluarganya untuk menyampaikan pesan – pesan tertentu, sehingga justru karena kunjungan tersebut, akhirnya membawa pengaruh buruk terhadap proses rehabilitasi itu sendiri. Dengan demikian, setiap kunjungan ke sebuah lembaga pemasyarakatan, yang dilakukan oleh pihak luar baik keluarga maupun pihak kawan – kawan pelaku teror, haruslah mendapatkan pengawasan yang ketat, dengan dibarengi pendataan yang lengkap, atas identitas pengunjung dan barang – barang apa saja yang dibawanya.

3)      Lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan sangat memungkinkan untuk terbangunnya pergaulan antar narapidana kasus terorisme dengan kasus non terorisme, hal ini memberikan isyarat bahwa implikasi dalam pergaulan tersebut mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan diri mereka sendiri. Sehingga ketika pergaulan itu dapat berkembang ke aspek positif terhadap kesadaran untuk perbuatan kepada kebaikan di masa depan, maka hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun apabila, terpidana kasus terorisme selama di dalam lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman dengan melalui pergaulan dan pengaruh kelompok terorisme itu sendiri, bisa dipastikan bahwa setelah ia bebas nantinya akan kembali dengan habitat dan perilaku yang sama. Pada beberapa kasus, hal ini telah terbukti dengan adanya mantan narapidana kasus terorisme yang kembali ditangkap, karena aktivitas perilaku dan aksi terornya setelah ia bebas di luar. Oleh sebab itu, diperlukan sistem dan metode yang tepat, untuk memberikan penilaian terhadap lingkungan pergaulan sesama narapidana kasus terorisme yang berada pada sebuah lembaga pemasyarakatan yang sama, sehingga dapat diantisipasi diantaranya dengan merubah / memindahkan lokasi sel / kamar / ruangan secara berkala para narapidana kasus terorisme, dan membaurkan mereka dalam sel dengan para narapidana kasus non terorisme. Hal ini juga perlu dibarengi dengan mendatangkan ulama – ulama non radikal untuk kesempatan berdiskusi, dengan para narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan tersebut.

4)      Sebagai mahluk sosial, narapidana kasus terorisme tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan komunikasi antar sesamanya, berbagai cara dan metode komunikasi diterapkan agar ia saling terhubung dengan kawan – kawannya. Dimana kebutuhan untuk berkomunikasi sangat begitu tinggi, sehingga ia dapat saja mengembangkan pola komunikasi yang berbeda dengan cara – cara umum. Apabila dikaitkan dengan kemajuan teknologi saat ini, maka dapat digambarkan bahwa piranti keras yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam lembaga pemesyarakatan / kamar / sel / adalah handphone dengan dimensi yang kecil dan sederhana, sehingga bisa saja handphone tersebut sangat sulit ditemukan oleh petugas pada saat inspeksi mendadak.

5)      Narapidana kasus terorisme yang selama ini bergaul dengan kelompok teror yang sama di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, hampir bisa dipastikan bahwa ia akan selalu mempertahankan niat untuk selalu berjihad. Dan hal ini akhirnya, tidak mewujudkan fungsi rehabilitas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Sehingga ketika ia telah menyelesaikan masa menjalani hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan, maka komunitas teror yang sama itulah yang akan ia hubungi sekembalinya ia ke masyarakat, oleh karena itu upaya untuk mengimplementasikan niat teror itu akan selalu ada. Ditambah lagi fenomena bahwa ketika ia masih dalam lembaga pemasyarakatan ia kerap berhubungan dengan dunia luar / berkomunikasi dengan sisa – sisa kelompok terornya yang masih belum tertangkap. Hal – hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua komunitas intelijen (Dalam rangka upaya deteksi dini dan peringatan dini). Karena personal yang telah mengalami proses penyidikan dan pemidanaan oleh sistem hukum Indonesia, akan mampu secara matang dalam menjalankan aksinya di kemudian hari, dan implikasinya adalah bahwa tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat aksi terornya akan lebih besar, dan juga akan membawa pengaruh luas dalam kehidupan di masyarakat.

7.       Strategi implementasi.

Terkait dengan teori intelijen yang digunakan dalam analisa, yaitu: Teori ancaman (Threat), yang unsurnya adalah sebagai berikut: Threats (Intention, Capability, Circumstance) dan ditambah Vulnerability. Dimana teori intelijen ini pertama kali diangkat oleh Liotta & Lloyd (2005). Variabel dalam teori ini adalah variabel Ancaman, dan variabel kelemahan, sedangkan dalam unsur dalam variabel ancaman adalah unsur niat, unsur kemampuan dan unsur keadaan.

Pada unsur niat, dapat ditinjau dari keteguhan niat dari para pelaku teror saat merencanakan dan menjalankan aksi terornya. Ini dapat divisualisasikan betapa kuat dan gigih kesungguhan yang ditunjukkan dalam hati sanubari mereka, kemudian dalam gambaran niat inilah, maka terjadilah fenomena jihad yang akan dilakukan. Sehingga saat menjalankan aksinya pun, mereka tidak mengenal takut dan bahkan aksinya pun banyak yang menggunakan metode bunuh diri. Hal ini juga mencerminkan, sangat kentalnya ajaran dan aliran yang dianut olehnya, dimana kematian bukanlah suatu ketakutan terbesar bagi mereka / para pelaku teror. Dalam mencermati perangai / perilaku pelaku teror yang telah tertangkap hidup pun, dapat digambarkan bahwa betapa saat ini pemerintah dihadapkan dengan fenomena jihad yang secara global telah melanda Indonesia. Kemudian dalam menghadapi fenomena ini, tentu diperlukan upaya – upaya khusus dan terintegrasi dengan berbagai leading sector dalam merubah radikalisme dan paham teror tersebut. Hal ini karena paham terorisme tidak akan sesuai dengan kehidupan multi kultur yang ada di Indonesia, oleh sebab itu deradikalisasi merupakan jalan terbaik dalam meredakan gelombang fenomena Global Jihad yang saat ini justru masuk pada generasi muda. Dengan demikian, diharapkan niat pelaku terorisme yang telah terpendam, terpelihara dan membara yang sewaktu – waktu menjadi ancaman faktual untuk melakukan aksi jihad dengan perbuatan teror dapat dicegah, dan bahkan dapat dialihkan untuk upaya / perbuatan positif yang dapat saja untuk meningkatkan taraf ekonomi pelaku teror dengan membuka bisnis / usaha yang layak bagi keluarganya.

Pada unsur kemampuan, para pelaku teror yang dapat menciptakan / merakit bahan – bahan peledak, yang selama ini digunakan untuk membuat bom, dapat dialihkan dengan tetap memberikan pengertian, bahwa setiap upaya dan tindakan mereka mempunyai konsekuensi hukum yang serius, dan dibarengi dengan memberikan pengetahuan ketrampilan lainnya yang dapat menambah pengetahuan untuk bekal mereka berusaha mandiri / bisnis di tengah masyarakat, sehingga perlu diberikan gambaran masa depan ketika mereka masih dalam proses rehabilitasi di sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya perubahan yang signifikan atas ketrampilan yang dimiliki / diperoleh, semasa menjalani hukuman itu, maka akan lebih mudah untuk mengalihkan kemampuan mereka kepada hal – hal yang bermanfaat, sehingga lama – kelamaan, akan timbul perubahan niat untuk secara kesadaran  meninggalkan kemampuan mereka dalam berbuat teror di kemudian hari.

Pada unsur keadaan, disini digambarkan sebagai situasi dan kondisi keamanan di tingkat lokal dan daerah di seluruh wilayah di Indonesia, dimana bentrokan – bentrokan yang terpicu oleh unsur SARA (Suku, agama, ras dan antar golongan) dapat berubah drastis menjadi bentrokan yang bernuansa agama, padahal cikal bakalnya bukan berawal dari unsur agama. Hal ini sering kali terjadi di Indonesia, dimana kasus bentrokan kerap dialihkan menjadi berunsur agama. Kewaspadaan komunitas intelijen berupa kemampuan mendeteksi secara dini penyelewengan isu, yang dapat saja menjadi pelecut terjadi bentrokan yang lebih besar dengan unsur agama, sehingga aspek pencegahan dan penanggulangan bentrokan oleh aparat keamanan baik oleh POLRI / TNI (Tentara Nasional Indonesia), harus mengedepankan niat penegakan hukum, agar yang bersalah dapat diseret ke pengadilan atas bentrokan anarkhis yang terjadi, karena dengan adanya sidang terbuka dan cepat terhadap pelaku bentrokan, maka dapat dipublikasikan secara terbuka bahwa pemicu bentrokan adalah bukan dari unsur agama. Dengan demikian, maka masyarakat / khalayak ramai dapat memahami secara cepat, atas apa yang telah terjadi dan akhirnya publik mampu “Berpikir Sendiri” tentang bagaimana penolakan atas hasutan dan provokasi, agar tidak mengobarkan bentrokan / kerusuhan. Sidang pengadilan secara terbuka dan cepat, lebih manjur / lebih potensial untuk dilaksanakan dan dipercaya akan menghindarkan bentrokan / kerusuhan yang berlarut – larut, disamping itu sebagai bentuk upaya memulihkan kondisi dan situasi keamanan pasca bentrokan. Karena kerusuhan besar, akan memakan biaya besar yang tidak sedikit, dan selanjutnya bahkan menjadi stigma dalam pencitraan sebuah daerah tertentu. Bilamana dikaitkan dengan aspek terorisme, sebuah daerah yang dicitrakan sarat bentrokan pada unsur agama, kemudian menjadi sebuah “Undangan Jihad” berharga pada pelaku teror, untuk ikut serta berjibaku di daerah tersebut, walaupun ia berasal dari luar daerah. Sehingga penanganan bentrokan / kerusuhan pada daerah yang bercitra bentrokan / kerusuhan antar unsur agama, harus dapat mengedepankan aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum / POLRI, dengan dibantu oleh segenap setiap unsur TNI.

Pada variabel kelemahan, sorotan utama justru pada kelemahan fungsi koordinasi pada sharing informasi aparat penegak hukum kasus terorisme dengan komunitas intelijen, dimana aspek kesadaran masih perlu ditingkatkan untuk bersama – sama dalam rangkaian upaya pemberantasan terorisme (Yang diakibatkan karena ego pribadi dan ego sektoral yang berlebihan). Kondisi dan situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan dengan ditambah berkembangnya terorisme pada generasi muda, serta terjadi pada wilayah – wilayah yang jauh dari ibukota propinsi di daerah – daerah tertentu, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam bersama – sama memberantas ancaman terorisme. Oleh karena itu, pengamatan secara intelijen perlu dilakukan diantaranya dengan tetap selalu berupaya memonitor dan mengupdate data yang mutakhir terhadap pelaku – pelaku teror yang belum tertangkap (DPO), dan yang sedang menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan, dan di tingkat penuntutan di sidang pengadilan, serta sampai di tingkat pemidanaan / menjalani masa hukuman di lembaga pemsyarakatan di daerah tertentu. Sedangkan data mutakhir personal pelaku teror tersebut, juga perlu dilengkapi dengan daftar barang bukti senjata api dan bahan peledak, pada keterangan yang muncul di tingkat penyidikan sampai pada tingkat sidang pengadilan, sehingga didapatkan keterangan / informasi intelijen terhadap sisa senjata api dan bahan peledak yang masih dikuasi oleh kelompok teroris, atau yang telah berhasil disita oleh aparat penegak hukum kasus terorisme.

Pada kegiatan pengumpulan informasi dari sumber terbuka, liputan aktual dan faktual awak media cetak, elektronik dan internet terkait upaya represif aparat penegak hukum, dapat dijadikan sebagai bahan keterangan / informasi open source intelligence (OSINT), yang di kemudian hari dapat ditindak lanjuti dengan pengecekan ke lapangan / daerah liputan, untuk memastikan dan menindaklanjuti informasi tersebut, sehingga database yang dimiliki oleh komunitas intelijen selalu up to date / mutakhir / terbarukan. Sedangkan pada kegiatan monitoring terhadap sidang terbuka di pengadilan, dapat diarahkan untuk mendapatkan data / informasi atas keterkaitan peran para terdakwa, barang bukti yang digunakan selama melakukan tindak pidana terorisme, serta mendapatkan fakta – fakta baru lainnya yang mungkin muncul pada saat dalam persidangan tersebut. Untuk itu diperlukan pola perekaman peristiwa persidangan yang sedang terjadi / digelar di berbagai lokasi persidangan di beberapa daerah yang berdasarkan locus delicti. Kemudian pada tahap pemidanaan di sebuah lembaga pemasyarakatan, dilakukan kegiatan monitoring terus menerus terhadap perilaku antar terpidana terorisme, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap para penjenguknya, serta jaringannya yang masih berhubungan baik fisik, maupun berkomunikasi dengan kawan – kawannya yang berstatus dalam pengejaran oleh aparat penegak hukum. Terlebih lagi bahwa, DPO yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum dapat ditindak lanjuti dengan upaya profiling kawan – kawan pelaku / terpidana yang berdasarkan pada laporan polisi yang sama dan asal daerah yang sama.

III.    PENUTUP.

8.       Kesimpulan.

a.       Komunitas intelijen dapat memperoleh bahan keterangan di lokasi penangkapan pelaku terorisme.

b.      Komunitas intelijen dapat memperoleh bahan keterangan ketika pelaku terorisme menjalani sidang di pengadilan.

c.       Komunitas intelijen dapat memperoleh bahan keterangan ketika pelaku terorisme menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

d.      Bahan keterangan yang telah diperoleh di lokasi penangkapan, di sidang terbuka pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan dapat didaya – gunakan untuk kepentingan analisa lebih lanjut oleh setiap komunitas intelijen.

9.       Rekomendasi.

a.       Komunitas intelijen perlu meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai leading sector, terkait dengan pemutakhiran data dalam kajian perkembangan terorisme.

b.      Komunitas intelijen perlu meningkatkan upaya penyelidikan lanjutan di lokasi penangkapan, perekaman informasi pada sidang terbuka di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan terhadap para pelaku terorisme.

c.       Dalam rangka deradikalisasi, komunitas intelijen perlu melaksanakan rangkaian upaya penyelidikan dan penggalangan terhadap para terpidana kasus terorisme yang berada di beberapa lembaga pemasyarakatan di beberapa daerah tertentu.

Study Teknologi Pertahanan II

IMPLEMENTASI RESEARCH AND DEVELOPMENT

GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN ALUT SISTA

DALAM RANGKA TERWUJUDNYA

STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN STRATEGIS

A Strategic Intelligence Study by JA Pinora

I.       PENDAHULUAN.

1.       Latar Belakang.

Perkembangan teknologi dalam bidang militer dan pertahanan di seluruh dunia dipengaruhi oleh penemuan – penemuan baru dalam bidang sensor panas / infra merah dan sirkuit terpadu (Integrated Circuit / IC / Chip), hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan sensor yang digunakan semakin hari semakin lebih peka, dan dimensi persenjataan yang digunakan juga semakin hari semakin kecil, namun memiliki daya hancur yang lebih besar.

Pemakaian sensor dan sirkuit terintegrasi dengan sistem persenjataan, pada akhirnya mempunyai peran yang signifikan dalam mengidentifikasi perangkat tempur lawan yang sedang digunakan, sehingga kemampuan deteksi yang semakin jauh dan semakin presisi ini akan membuat sasaran dapat secara cepat diketahui posisinya, dan selanjutnya dapat diluncurkan senjata penghancur yang tepat sesuai dengan dimensi sasaran.

Peralatan utama sistem persenjataan yang dimiliki setiap negara selalu diupgrade, diantaranya dengan kemampuan sensor untuk mengidentifikasi, mendeteksi dan dapat melesat dengan cepat untuk menghancurkan sasaran yang sesuai dengan harapan / diinginkan. Kemampuan sensor terbaru dan sirkuit terpadu yang terupgrade. juga akhirnya harus terintegrasi dengan sistem persenjataan modern yang telah terpasang, sehingga kemampuan perangkat persenjataan dapat ditingkatkan, hal ini juga meningkatkan pengaruh karena daya tawar yang dimiliki oleh angkatan bersenjata sebuah negara terhadap kebijakan negara lainnya.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang sistematis dan sinergis berupa research and development (RND) oleh sebuah pemerintah, untuk mampu mengembangkan sensor dan sirkuit terpadu dalam sistem persenjataannya, agar dapat menciptakan terobosan dalam meningkatkan kemampuan militer dan pertahanannya, sehingga kebijakan dan kedaulatan negaranya dapat disegani pada kawasan tertentu.

2.       Permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diformulasikan pokok masalah yang dituangkan dalam sebuah pertanyaan berikut ini: “BAGAIMANA IMPLEMENTASI RESEARCH AND DEVELOPMENT  (RND / PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN ALUT SISTA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN”.

3.       Persoalan.

Adapun pokok persoalan dalam tulisan, dituangkan dalam pertanyaan berikut ini: Bagaimana peran PT. PINDAD, PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia / PT. DI selaku BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dalam research and development peralatan utama sistem persenjataan, bagi angkatan bersenjata Republik Indonesia?.

4.       Ruang Lingkup.

Batasan tulisan ini merujuk pada serangkaian upaya research and development, guna meningkatkan kemampuan alut sista, dalam rangka terwujudnya strategi pembangunan industri pertahanan dan keamanan.

II.      PEMBAHASAN.

5.       Fakta – Fakta.

a.       Peran PT. Pindad (http://www.pindad.com).

1)      Ilmuwan yang bekerja di PT. Pindad mampu membuat persenjataan taktis dan statis.

2)      PT. Pindad melaksanakan kebijakan pembangunan industri pertahanan dan keamanan, untuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3)      RND menggunakan bidang teknologi yang difokuskan untuk peningkatan kemampuan matra darat (TNI AD / Angkatan Darat).

b.      Peran PT. PAL (http://www.pal.co.id).

1)      Ilmuwan yang bekerja di PT. PAL mampu membuat kapal untuk patroli laut jarak pendek, menengah dan jauh.

2)      PT. PAL melaksanakan kebijakan pembangunan industri pertahanan dan keamanan, untuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3)      RND menggunakan bidang teknologi yang difokuskan untuk peningkatan kemampuan matra laut (TNI AL / Angkatan Laut).

c.       Peran PT. Dirgantara Indonesia (http://www.indonesian-aerospace.com).

1)      Ilmuwan yang bekerja di PT. DI mampu membuat pesawat terbang sayap tetap (Fixed Wing) dan sayap putar (Helikopter), baik yang mampu digunakan untuk pesawat angkut ataupun pesawat tempur / surveillance.

2)      PT. DI melaksanakan kebijakan pembangunan industri pertahanan dan keamanan, untuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3)      RND menggunakan bidang teknologi yang difokuskan untuk peningkatan kemampuan matra udara (TNI AU / Angkatan Udara).

6.       Analisa.

Teori yang digunakan dalam analisa pada tulisan ini adalah teori kemanfaatan teknologi informasi (TI), dimana menurut Thompson.et.al (1991;1994) kemanfaatan TI merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna TI dalam melaksanakan tugasnya.

a.       Peran PT. Pindad.

Sebagai salah satu BUMN yang mampu memproduksi alutsista pertahanan dan keamanan dalam negeri, PT. PINDAD dituntut untuk menunjukkan kemampuannya di tengah – tengah kondisi persaingan usaha pertahanan dan militer yang secara strategis menjadi tolok ukur keberhasilan putra – putri anak negeri, dalam mengimplementasikan teknologi dengan peralatan utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh TNI dan POLRI.

Dalam konteks kemajuan teknologi yang disesuaikan dengan tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh TNI – AD, maka fokus kemampuan teknologi yang akan dipasangkan dalam alut sista tersebut mempunyai titik berat pada persenjataan cerdas yang dapat digunakan dalam pertahanan pangkalan yang menggunakan battery rudal SAM (Surface To Air Missile, selama ini TNI AD menggunakan rudal Rapier buatan Inggris untuk pertahanan pangkalan dan serangan udara), dipasangkan pada pesawat helikopter serbu (Air To Surface Missile dan Air To Air Missile) dan dipasangkan pada pesawat sayap tetap (Air To Surface Missile dan Air To Air Missile). Adapun kemampuan persenjataan cerdas pada masa kini yang dapat digambarkan, adalah kemampuan mendeteksi adanya pesawat musuh / serangan senjata rudal musuh melalui sensor radar yang semakin maju dan kemampuan sistem pandu rudal, yang terintegrasi dengan rudal untuk menghancurkan sasaran / pesawat musuh / tank musuh.

Kemampuan persenjataan cerdas ini, dapat diterapkan apabila pengetahuan tentang sensor / radar dan sirkuit terpadu dapat dimiliki, serta kemudian ditingkatkan melalui RND yang ada, sehingga dalam beberapa waktu yang akan datang, sensor – sensor yang dimiliki oleh persenjataan yang telah ada dapat diupgrade menjadi yang terbarukan / mutakhir. Contohnya, ketika rudal yang pada awalnya tidak memiliki sensor panas / infra merah, akhirnya dapat dipasang dengan sensor tersebut, dimana dengan adanya sensor panas / infra merah tersebut, rudal dapat melakukan identifikasi pesawat / tank musuh yang telah teridentifikasi sebagai sasaran yang akan dihancurkan.

b.      Peran PT. PAL.

PT. PAL yang berpusat di Surabaya Jawa Timur, mempunyai peran strategis dalam kemandirian dan kemajuan alutsista maritim yang dimiliki oleh TNI AL dan POLRI, dimana dengan adanya penguasaan dalam bidang sensor / radar dan sirkuit terpadu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan deteksi terhadap pesawat musuh, kapal atas air musuh dan kapal bawah air musuh.

Kemampuan yang perlu ditingkatkan, melalui penguasaan teknologi sensor / radar dan sirkuit terpadu, adalah untuk mendeteksi lebih jauh lagi keberadaan pesawat musuh yang berada di sekitar kapal perang TNI AL, sehingga dengan lebih jauh terdeteksinya musuh tersebut, dapat diantisipasi dengan tindakan peluncuran rudal SAM Laut (Sea To Air Missile) yang berada diatas kapal perang TNI AL (Selama ini rudal Mistral digunakan oleh kapal perang TNI AL dalam sistem pertahanan rudal anti pesawat).

Untuk pertempuran antar kapal atas air, penggunaan rudal anti kapal permukaan, menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pertahanan rudal yang dimiliki oleh TNI AL, dimana penggunaan rudal Exocet (Buatan Perancis) dan Harpoon (Buatan Amerika Serikat) sangat dominan, karena kemampuan rudal ini dalam melesat sangat rendah diatas permukaan air, sehingga dapat terhindar dari radar musuh. Dalam perkembangannya, teknologi yang diusung dalam rudal SAM Laut juga ditambahkan teknologi anti jamming, sehingga rudal SAM Laut yang telah diluncurkan akan terus melesat mencari sasaran untuk dihancurkan. Hal ini tentunya akan mempersulit pihak musuh dalam menghindarkan serangan rudal tersebut. Teknologi anti jamming yang terpasang pada rudal, telah diterapkan oleh negara China yaitu rudal C-802. Dengan demikian, RND yang perlu dikembangkan dalam teknologi pertempuran alutsista maritim, juga masih berkutat pada teknologi sensor / radar dan pemakaian sirkuit terpadu di dalam rudal itu sendiri, sehingga RND sensor panas / infra merah sangat berpengaruh pada kemampuan alutsista maritim di jajaran kapal perang TNI AL.

Pada pertempuan yang melibatkan kapal bawah air, dapat digambarkan sebagai peperangan dengan menggunakan teknologi terkini, sebab pada perkembangannya, sensor kapal bawah air yang biasanya menggunakan SONAR (Sound Navigation And Ranging), dimana penggunaan pancaran suara dengan frekuensi tertentu dapat dimanfaatkan dalam mendeteksi keberadaan sebuah obyek bawah laut. Dalam perkembangannya pemakaian SONAR terbagi menjadi dua, yaitu secara aktif dan secara pasif, dimana aktif berarti kapal atas air (Kapal Permukaan) secara terus menerus memancarakan suara dalam frekuensi tertentu, untuk kemudian suara pantulannya akan didengarkan dan dianalisa, penentuan keberadaan obyek bawah laut itu berada, sedangkan pasif berarti bahwa kapal permukaan (Atas air) secara pasif hanya mendengarkan suara – suara yang berasal dari sekitar bawah lautnya.

Untuk pendeteksian kapal bawah air, biasanya digunakan teknik SONAR aktif dan SONAR pasif, namun pada penggunaan SONAR aktif cenderung malah memberitahukan posisi kapal perang tersebut, karena kapal selam lawan akhirnya dapat mengetahui posisi kapal perang kita. Terlebih lagi suara baling – baling kapal perang atas air sangat identik / signifikan. Dengan demikian, penggunaan dan penemuan ilmiah bidang teknologi sensor bawah laut, menjadi tantangan tersendiri bagi ilmuwan PT. PAL dalam menghadapi teknologi pertempuran di laut, karena pada dasarnya pertempuran laut merupakan pertempuran teknologi kekinian yang sangat ditentukan oleh kecepatan deteksi melalui sensor canggih atas keberadaan kapal perang / kapal selam lawan. Karena apabila kapal perang atas air terlambat dalam mengidentifikasi kapal selam lawan (Kapal bawah air), maka tidak ada lagi harapan bagi kapal atas air untuk memenangkan pertempuran. Karena saat ini, teknologi sistem pertahanan kapal selam selain dilengkapi torpedo pintar / torpedo cerdas, juga dilengkapi dengan sistem peluncuran rudal melalui tabung torpedo kapal selam, yang kemudian melesat ke udara untuk mencari dan menghancurkan kapal atas air / permukaan milik lawan.

Demikian juga sebaliknya, bagi kapal perang atas air, teknologi torpedo pintar dan bom laut juga harus terpasang di atas kapal perang tersebut, sebagai bagian dari strategi perang anti kapal selam, dimana kapal selam yang terdeteksi terlebih dahulu oleh SONAR aktif / pasif akan dihadapi dengan peluncuran torpedo pintar / torpedo cerdas dari kapal perang atas air, yang kemudian akan mengejar dan menghancurkan kapal selam lawan. Sedangkan torpedo cerdas itu sendiri, dapat digambarakan sebagai persenjataan bawah air yang dilengkapi dengan sensor suara (Sensor akustik) serta SONAR aktif di dalamnya.

Mengingat betapa maraknya penggunaan sensor untuk pertempuran laut tersebut, maka PT. PAL perlu mengembangkan kapal atas air yang mampu melaju dengan kecepatan yang tinggi dan mampu bermanuver dengan lincah diatas air, serta mampu mengusung sistem pertahanan persenjataan dan rudal yang terkini, sehingga tindakan penghindaran oleh kapal perang dapat berhasil dilaksanakan dan dibarengi dengan tindakan penyerangan. Sedangkan kapal atas air yang saat ini dimiliki oleh TNI AL, perlu terus didukung untuk mendapatkan pembaruan sistem pertahanan rudal dan persenjataan, guna dipersiapkan menghadapi pertempuran laut.

c.       Peran PT. Dirgantara Indonesia.

PT. DI yang selama ini memproduksi pesawat terbang sayap tetap dan pesawat terbang sayap putar, telah berhasil mengantongi lisensi pembuatan pesawat dan lisensi pembuatan spare part pesawat, dimana dengan adanya lisensi dari beberapa perusahaan terkemuka di dunia tersebut, menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat terhadap penguasaan teknologi oleh putra – putri bangsa Indonesia, sehingga perlu terus dikembangkan apa yang telah selama ini berjalan / direncanakan PT. Dirgantara Indonesia / Pemerintah / BUMN. Pembangunan kekuatan TNI AU sebenarnya dapat dimulai dengan mengembangkan PT. DI, dimana hal ini sangat memerlukan keseriusan pemerintah, sebab kebutuhan dana yang besar sudah pasti tidak akan terhindarkan. Untuk menyikapi hal ini, dibutuhkan strategi bidang ekonomi dengan mulai mempromosikan secara gencar pesawat terbang buatan PT. DI di kancah internasional, diantaranya dengan cara – cara pemasaran / mengikutsertakan dalam pameran dan lobby – lobby ke berbagai negara.

Beberapa waktu yang lalu, PT. DI yang memang terimbas krisis ekonomi, sempat merumahkan banyak pegawai – pegawainya, lantaran kondisi aspek keuangan perusahaan. Dimana akibat dari peristiwa ini, banyak ilmuwan PT. DI yang akhirnya beralih kerja di luar negeri, sehingga saat ini dalam bidang RND masih membutuhkan waktu untuk rekrutmen tenaga – tenaga ilmuwan baru yang siap bekerja di PT. DI. Hal ini sangat memprihatinkan kita semua, oleh sebab itu pengembangan PT. DI yang sempat vakum beberapa waktu saat itu, harus dibangun kembali dengan strategi baru, sehingga dapat kembali menguntungkan bangsa dan negara.

RND yang dibutuhkan dalam memperkuat TNI AU melalui PT. DI, diantaranya dengan mengadakan riset kemampuan radar yang dimiliki oleh setiap stasiun radar di seluruh pos – pos radar yang tergabung dalam KOHANUDNAS TNI AU (Komando Pertahanan Udara Nasional), dimana RND harus mampu meningkatkan kemampuan radar pada setiap komando sektornya yang berada di Jakarta, Makassar, Medan dan Biak.

RND dalam bidang sensor radar, dinilai mempunyai peran yang signifikan dan strategis, karena kemampuan radar dalam mengidentifikasi setiap pesawat yang ada di sekitar wilayah udaranya. Walaupun jumlah pesawat tempur udara TNI AU masih terbatas, namun dengan adanya RND di bidang sensor radar, dapat meningkatkan kualitas deteksi yang akhirnya mampu mempunyai peran tersendiri di bidang pertahanan, bahkan dalam kancah internasional (Seperti kemampuan radar Singapura, yang mampu mendeteksi pesawat, ketika terjadi kecelakaan “Adam Air” di sekitar laut Sulawesi).

Salah satu upaya yang perlu dilakukan saat ini oleh adalah dengan mengintegrasikan radar – radar penerbangan sipil di seluruh Indonesia dengan radar milik TNI AU (Melalui KOHANUDNAS), dimana keuntungan dari upaya ini adalah mempercepat proses identifikasi secara elektronik terhadap pesawat asing yang terdeteksi di radar sipil dan radar TNI AU. Lalu dapat ditindak lanjuti dengan upaya pencegatan oleh pesawat tempur TNI AU, baik oleh pesawat tempur F-16, Sukhoi maupun dengan pesawat intai lainnya. Sehingga prioritas utama dalam RND dalam bidang radar adalah bagaimana caranya meningkatkan kemampuan radar yang telah dimiliki, untuk mendeteksi dan selanjutnya mengidentifikasi pesawat udara asing yang melintas di wilayah udara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

7.       Strategi implementasi.

RND dalam bidang sensor / radar dan sirkuit terpadu sangat tergantung dari kecakapan pengetahuan ilmuwan – ilmuwan dari PT. PINDAD, PT. PAL dan PT. DI yang mana dapat menguntungkan dalam mengembangkan kemampuan deteksi dini alutsista milik TNI, sehingga dengan adanya peningkatan kemampuan deteksi ini, diharapkan mampu memenangkan pertempuran.

Sensor yang selama ini fenomenal untuk terus dipelajari dan dikembangkan adalah sensor panas / infra merah yang dapat mengidentikasi sumber panas dari sebuah mesin pesawat udara dan kapal laut, serta dari sumber panas rudal lawan itu sendiri. Beberapa negara maju berlomba – lomba dalam RND sensor ini, contoh terakhir yang diketahui adalah kemajuan negara Iran dalam menerapkan RND sensor panas / infra merah, dan berhasil dipasangkan dalam beberapa varian rudal yang dimiliki olehnya.

Secara garis besar, sistem pertahanan udara sebuah negara, sangat bergantung kepada kemampuan identifikasi keberadaan pesawat udara lawan / kapal perang lawan melalui pusat sensor radar yang terpasang di beberapa lokasi / tempat, dan terintegrasi dengan alut sista negara tersebut. Sehingga apabila identifikasi berhasil dilaksanakan, dan diputuskan bahwa sasaran tersebut adalah musuh yang harus dihancurkan, maka rudal dengan sensor panas / infra merah akan diluncurkan untuk menghancurkan sasaran. Pada kasus ini, diberikan contoh sistem pertahanan udara “IRON DOME / Kubah Besi” milik negara Israel, yang berhasil mencegat ratusan roket Hammas Palestina dan Hizbullah Lebanon, yang akan menghantam kota – kota besar di Israel, bahkan Amerika Serikat sendiri akhirnya memberikan bantuan bagi Israel dalam RND sistem pertahanan udara kubah besi milik Israel ini.

Dalam RND bidang sensor panas / infra merah dan sirkuit terpadu, memang masih membutuhkan perhatian pemerintah dalam bantuan dana, namun apabila hal ini sukses dilaksanakan, maka dapat meningkatkan kemampuan sistem pertahanan yang dimiliki oleh TNI saat ini, terlebih lagi akhirnya dapat diperdagangkan kepada pasaran internasional. Tentunya dipairing, pada roket LAPAN (Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional).

III.    PENUTUP.

8.       Kesimpulan.

a.       Kemandirian industri pertahanan dan keamanan sangat bergantung dengan sumber daya manusia yang dimiliki, oleh karena itu diperlukan ahli dan ilmuwan yang cakap dalam bidang penelitian dan pengembangan (RND) di Indonesia.

b.      RND yang berada di PT. PINDAD, PT. PAL dan PT. DI, dapat difokuskan pada bidang sensor panas / infra merah dan sirkuit terpadu serta radar, yang akan dipairing dengan peluru kendali / roket buatan dalam negeri dan atau wahana lainnya.

9.       Rekomendasi.

Melalui penelusuran kemampuan, minat dan bakat di seluruh universitas dalam negeri Indonesia, pemerintah diharapkan mampu menarik minat generasi muda Indonesia, agar selanjutnya dapat diterima bekerja di PT. PINDAD, PT. PAL dan PT. DI sebagai tenaga ahli dan ilmuwan RND yang berkualitas.