Study Judicial Crime

PEMETAAN JUDICIAL CRIME

DI KALANGAN APARAT PENEGAK HUKUM

DALAM RANGKA PERANG MELAWAN KORUPSI DI INDONESIA

A Strategic Intelligence Study by JA Pinora

A. PENDAHULUAN.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, sejak terjadinya permulaan perkara sejatinya dapat digambarkan dengan jelas, dari mulai penanganan awal oleh pihak penyidik yang diwakili oleh lembaga kepolisian atau kejaksaan, kemudian pada saat acara penuntutan, lalu pada pengajuan perkara ke pengadilan, dijatuhkannya vonis dalam sidang oleh Hakim, sampai dengan diajukannya proses banding.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), selaku salah satu pengemban fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana, saat ini memiliki kekuatan personel sejumlah kurang lebih 400 ribu orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana para personelnya yang mengemban fungsi penyidikan dimasukkan dalam kesatuan reserse kriminal di tiap – tiap kesatuan kerja. Dan dalam penyidikan perkara pidana, termasuk di dalamnya perkara korupsi, didukung secara finansial oleh negara dalam pelaksanaannya, untuk selanjutnya berupaya menyelesaikan berkas perkara, dan mengirimkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai kesepakatan yang berlaku.

Kejaksaan Republik Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai pengemban fungsi penuntutan perkara pidana, ternyata juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan perkara pidana korupsi, dimana hal ini merupakan salah satu kekuatan dari Kejaksaan yang bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan penuntut dalam perkara korupsi. Sehingga dalam penanganan perkara korupsi oleh kejaksaan, tidak perlu membutuhkan waktu lama dalam tinjauan proses penyelesaian berkas perkara tindak pidana korupsi, karena memang langsung dilakukan pembangunan konstruksi penyidikan dan penuntutan oleh kesatuan kerja yang sama. Disamping itu pula, kejaksaan juga berwenang dalam penyidikan perkara perdata yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Kementrian Hukum Dan HAM (Kemenkumham RI), yang mengatur tugas fungsi dan peran para hakim seluruh pengadilan di Indonesia dalam bekerja sehari – hari, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri, yang mengawasi para hakim pengadilan. Dimana lembaga kehakiman yang dulunya adalah Departemen Kehakiman (Kemudian disatukan dalam Kemenkumham RI), tersebut baik di tingkat kabupaten sampai propinsi menugaskan para hakim untuk bertindak sebagai hakim dalam sidang pengadilan dalam mengadili suatu perkara.
Lembaga yudikatif lanjutan di Indonesia, dibedakan dalam format Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana kedua mahkamah tersebut mengemban fungsi kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara baik perkara yang bersifat pidana, perdata ataupun sengketa pemilu (Pemilihan Umum). Dalam format kasasi atas vonis hakim peradilan, maka akan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa perkara pemilu, baik mulai pendaftaran perkara sampai dengan sidangnya, maka akan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Baik Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, keduanya berada di ibukota negara, DKI Jakarta.
Lembaga pemasyarakatan, sebagai lembaga akhir yang melaksanakan eksekusi pemidanaan di Indonesia, bernaung di bawah Kemenkumham RI, yang selanjutnya menyediakan fasilitas di beberapa tempat untuk merehabilitasi perilaku kejahatan terhadap para narapidana yang mempunyai keputusan hukum tetap, sesuai dengan lamanya vonis yang diterima (Inkracht).
Kasus Akhil Mochtar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK, yang kemudian tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), dengan dugaan menerima suap dalam perkara pemilu kepala daerah, telah mencengangkan banyak pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penangkapan ini merupakan langkah maju oleh KPK dalam memberantas praktek – praktek mafia hukum yang berada di tubuh MK. Namun demikian, akhirnya terungkap bahwa persidangan pemilu kada yang selama ini telah diputuskan oleh MK, kemudian malah menjadikan kegamangan yang berkelanjutan.

 

B. PEMBAHASAN.

Kemampuan finansial pihak – pihak yang berperkara dalam berbagai sidang peradilan di Indonesia, mempengaruhi acara penegakan hukum, dalam fase permulaaan ditujukan kepada para pejabat penyidik di lembaga POLRI maupun Kejaksaan, dengan maksud bahwa dalam penerapan pasal yang dikenakan dan pembangunan konstruksi penyidikan tidak dilanjutkan, ataupun antara lain adalah bermaksud untuk mengganti pasal – pasal primer yang akan diterapkan kepada para tersangka.
Hubungan kedekatan pihak yang berperkara dengan pusat kekuasan baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat, sangat mempengaruhi jalannya pembangunan konstruksi penyidikan di lembaga POLRI maupun Kejaksaan, dan hal ini pulalah yang selanjutnya akan merubah strategi penyidikan dan penuntutan perkara, bahkan pada saat digelarnya sidang, pihak yang berperkara masih terus berupaya untuk mempengaruhi putusan sidang dengan cara – cara intervensi terselubung terhadap para hakim di persidangan.
Sejak 15 tahun setelah peristiwa reformasi di bulan Mei tahun 1998, keadaan penegakan hukum di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, padahal salah satu agenda reformasi adalah penegakan hukum, sehingga perlu dilakukan pembenahan yang signifikan terhadap unsur – unsur penegakan hukum di Indonesia. Situasi dan kondisi penegakan saat ini dinilai malah cenderung mengalami kemunduran, padahal telah banyak aturan – perundangan yang telah dibuat namun justru dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan korupsi.
Akar permasalahan dari mundurnya kondisi penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah maraknya mafia hukum di beberapa unsur penegak hukum itu sendiri, sehingga menegakkan hukum ibaratkan menegakkan benang basah, sebuah kiasan yang menggambarkan betapa sulitnya memperbaiki kerusakan hukum di Indonesia saat ini.
Disamping itu integritas ketua pengadilan (Yang juga sering menjadi hakim dalam mengadili suatu perkara) terhadap sistem penegakan hukum juga dinilai semakin rendah, kemudian malah para hakim membuat putusan vonis yang tidak membuat jera para pelaku kejahatan, serta tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan kemudian berakibat maraknya kejahatan yang sama yang berulang – ulang oleh pelaku lainnya. (http://news.detik.com/read/2014/03/21/155500/2533045/10/duh-calo-pns-tak-dipenjara-dan-hanya-dihukum-kembalikan-uang-sogokan dan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5019133c7a384/vonis-pengadilan-korupsi-dinilai-masih-rendah).
Tidak adanya kontrol dari rekan kerja sesama aparat penegak hukum juga menjadi penyebab banyak terjadinya pelanggaran dan kejahatan, padahal dari sisi lingkungan kerja yang sama sebenarnya sangat mungkin untuk mengupayakan tindakan pencegahan, karena pengaruh faktor hubungan emosional. Sehingga sistem kontrol yang diperlukan, selain dari eksternal juga dari lingkungan kerja / internal. Dengan adanya kedekatan hubungan emosional sesama aparat keamanan, baik hubungan vertikal maupun horizontal, maka sebenarnya untuk citra institusi, berpotensi untuk secepatnya diambil tindakan ke dalam, berupa pembinaan personel sebelum mencuatnya kasus – kasus korupsi (http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/28/tersangka-korupsi-sebut-jaksa-pernah-minta-uang-rp-10-m).

Pengawasan eksternal dan internal, dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap setiap warga negara, sebenarnya dapat ditingkatkan dengan metode dan aturan main yang sudah ada. Hanya masalah yang selalu muncul adalah yang bersifat klasik dan selalu berulang, diantaranya adalah kendornya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di kalangan internal pejabat negara oleh divisi pengawasan internal mereka, sehingga dalam hal terjadinya pelanggaran dan atau tindak pidana korupsi, justru terjadi pada sektor / bidang yang sama pada departemen terkait (http://www.merdeka.com/peristiwa/usut-korupsi-pelat-nomor-kapolri-tunggu-kasus-simulator-selesai.html).

Faktor gaji aparat negara yang rendah, sebenarnya BUKANLAH menjadi pemicu utama terjadinya praktek – praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas di pos – pos penerimaan pendapatan negara, khususnya di kalangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementrian Keuangan), padahal dari sisi perhatian negara, justru merekalah yang terlebih dahulu mendapatkan kenaikan gaji dibanding pegawai negeri yang lain, baik POLRI maupun TNI. Sehingga dalam kasus korupsi, faktor yang PALING DOMINAN adalah justru kepada gaya hidup aparat hukum itu sendiri, yang membutuhkan uang secara berlebihan. (http://www.tempo.co/read/news/2013/12/27/063540467/Tahun-2014i-Kapolri-Awasi-Ketat-Bea-Cukai dan http://news.detik.com/read/2014/01/25/112210/2477997/10/hambat-pengusaha-kepala-bea-cukai-tanjung-priok-jadi-tersangka).
Driving force yang mendorong praktek – praktek korupsi oleh pejabat negara, salah satu contohnya di kalangan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kementrian Keuangan), sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang paling menonjol adalah godaan untuk mempersulit tahapan administrasi dalam pelayanan mereka terhadap masyarakat, sehingga prioritas utama yang dikedepankan dalam melayani masyarakat adalah dengan memunculkan hambatan – hambatan dalam pengurusan izin / administrasi, maupun prosedur hukum yang kemudian akan secara sengaja menciptakan iklim kedekatan emosional untuk mempermudah terbukanya peluang penawaran praktek korupsi di lingkungan mereka. (http://www.tempo.co/read/news/2014/01/27/087548658/Bos-Bea-Cukai-Terseret-Kasus-Suap-Anak-Buahnya).
Kerugian negara yang diperkirakan berjumlah triliunan rupiah akibat praktek – praktek korupsi di lingkungan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia, cenderung hanya pada nilai nominal per kasus yang ada, namun secara nasional kompilasi kerugian negara tidak terdatakan dengan benar, karena memang penanganan perkara korupsi yang tersebar di beberapa lembaga negara, yang mempunyai kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (http://www.tempo.co/read/news/2014/03/27/063565801/Kasus-Bank-Centuryi-Kerugian-Negara-Diminta-Dibuka).
Pengaduan masyarakat, sebenarnya mempunyai peran dan potensi yang sangat penting dalam kegiatan deteksi dini terjadinya pelanggaran dan atau tindak pidana korupsi, sebab dalam laporan pengaduan masyarakat tercantum waktu, nama dan peran pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut serta modus operandi yang dilakukan selama masa tertentu. Untuk membuktikan kebenaran laporan pengaduan yang diterima, lembaga negara pemberantas tindak pidana korupsi perlu melakukan cek ke lapangan dan dari hasil penilaian di lapangan dapat diperoleh gambaran skema tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga langkah – langkah perencanaan penugasan untuk penindakan tindak pidana korupsi dapat disusun dengan baik, sebagai bekal dalam upaya penyelidikan dan penyidikan yang akan digelar, baik yang nantinya akan dilakukan melalui operasi penyelidikan secara terbuka atau tertutup (http://news.detik.com/read/2013/04/21/234742/2226360/10/jelang-2014-pengaduan-masyarakat-soal-korupsi-ke-kpk-meningkat).

KPK dalam menggelar operasi penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah berupaya dengan sekuat tenaga melalui operasi terbuka dan operasi tertutup, dimana dalam operasi yang tertutup sebagian besar diakhiri dengan penindakan tertangkap tangan. Namun demikian, dalam operasi terbuka yang pernah dilaksanakan oleh KPK sering menyasar pada pelaku – pelaku non big fish dan cenderung kepada upaya shock teraphy terhadap pejabat publik yang bergerak di bidang pelayanan administrasi terhadap masyarakat.(http://tekno.kompas.com/read/2008/05/31/0603342/enam.pegawai.bea.dan.cukai.tanjung.priok.diperiksa).

Mahfud MD, yang sempat menjabat sebagai Ketua MK, beliau yang saat ini sebagai pakar hukum di Republik Indonesia dan pendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, ketika mengetahui adanya penangkapan terhadap Ketua MK Akhil Mochtar (AM) oleh KPK, seolah tidak percaya bahwa yang bersangkutan telah tertangkap tangan oleh KPK dengan barang bukti sejumlah uang tunai. Dimana berita penangkapan ini juga diulas oleh beberapa kantor berita internasional seperti CNN, Financial Times, Al Jazeera, Fox News, BBC dan Strait Times. Sebagai gambaran, bahwa penangkapan tersebut merupakan ekses dari sengketa pemilu kada propinsi Banten yang sebelumnya diperkarakan di MK.
Tertangkapnya AM oleh KPK, patut diacungi jempol dan hal ini membuat banyak kalangan tercengang karena memang selama ini, MK dianggap sebagai benteng terakhir para pencari keadilan bidang pemilu kada, sehingga perstiwa penangkapan AM diperkirakan dapat menyulut kemarahan para pendukung yang dianggap kalah di MK, namun sebenarnya adalah pemenang secara de facto saat pemilu kada. Namun sekarang semuanya seakan menjadi terang bahwa dengan ditemukannya juga barang bukti ganja yang secara ilmiah dibuktikan DNAnya juga milik MA (http://www.tempo.co/read/news/2013/10/30/063525885/DNA-di-Ganja-Sama-dengan-DNA-Akil-Mochtar).
Kepercayaan masing – masing pihak pendukung untuk menyelesaikan sengketa pemilu kada di MK sebenarnya harus dihargai, karena dapat menghindarkan konflik komunal yang dapat terjadi di daerah masing – masing, sehingga penyelesaian perkara pemilu kada di MK yang diakhiri dengan putusan MK dapat meredam gejolak yang ada di masyarakat. Namun dengan munculnya kasus AM ini membuat banyak kalangan yang pernah berperkara di MK dan mendapatkan vonis kalah semasa AM menjabat sebagai Ketua MK, bisa sangat berpotensi mengakibatkan chaos di wilayah masing – masing.
Merebaknya kasus – kasus korupsi di lembaga penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, membuat kepercayaan dunia internasional dan masyarakat lambat laun menjadi punah. Bahkan tradisi korupsi dan mafia hukum, sangat sulit dihilangkan di kalangan seluruh eselon pejabat pemerintahan Indonesia (http://www.tempo.co/read/news/2013/11/19/078530739/KPKi-Kasus-Korupsi-di-Kementerian-Berhenti-di-Laci). Karena tidak hanya pejabat lini terdepan yang tersangkut perkara korupsi, namun juga lini tengah dan lini belakang pilar penegakan hukum di Indonesia. Padahal sebagaimana sumpah mereka ketika diangkat menjadi pegawai negeri, untuk mengabdi kepada masyarakat, nusa dan bangsa, jadi sebenarnya melayani masyarakat adalah sama dengan melayani negara dan bangsa Indonesia.

 

C. PENUTUP.

Keberhasilan pemberantasan mafia hukum haruslah seiring dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat juga bahwa pelaku korupsi yang juga adalah pejabat hukum dan pejabat pelayanan masyarakat yang selalu memanfaatkan celah hukum dan celah prosedur administrasi yang berlaku. Dimana konteks penawaran bantuan yang berujung pada tindakan korupsi bermula dari penyelesaian perkara terhadap pihak yang berperkara, dan kecepatan dalam memberikan jasa layanan terhadap masyarakat.
Munculnya upaya hukum yang keras oleh KPK sebenarnya mencerminkan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bahkan tidak ada tebang pilih dalam penentuan sasaran personal pejabat negara yang akan ditangkap. Keberanian KPK selama ini telah memunculkan simpati masyarakat yang meluas ke semua daerah, dan sebenarnya ini merupakan cerminan betapa masyarakat Indonesia sudah muak dengan perilaku korupsi para pejabat negara, dan ironisnya adalah para pejabat negara yang terlibat tindak pidana korupsi tidak mempunyai nurani untuk berhenti tidak melakukan kejahatan korupsi di lembaga masing – masing.
Strategi penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang berkecimpung di bidang hukum dan pelayanan publik, harus lah dengan cara – cara yang keras dan tegas, dengan memaksimalkan penggunaan kekuatan sumber daya KPK, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga pengaruh yang muncul diantaranya adalah efek jera bagi para pelaku yang telah diproses hukum maupun bagi pelaku yang masih berniat meneruskan praktek – praktek korupsi dan kepada para calon pelaku tindak pidana korupsi.
Pengaruh besaran vonis dan putusan akhir terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dapat menyeimbangkan kerugian keuangan negara di masa lalu dengan laju pertumbuhan ekonomi di masa depan, dan apabila iklim kewirausahaan mendukung disaat pengaruh ini muncul, maka dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Sehingga dengan pertimbangan – pertimbangan ini, maka bangsa Indonesia secara makro dan mikro akan mengalami kemajuan yang signifikan di segala bidang.
Dengan demikian, langkah – langkah lembaga hukum yang berwenang dalam menyidik kasus tindak pidana korupsi, sampai dengan proses berakhirnya masa pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi, harus mendapatkan porsi yang besar, lebih dan extra ordinary ketika implementasinya, baik di lapangan, pemberkasan, penuntutan, persidangan sampai pemenjaraan. Dan sepanjang langkah hukum yang dilakukan atas nama pemberantasan korupsi, maka tindakan yang dilakukan harus didukung oleh semua lapisan masyarakat, dan jika demikian maka pengaruh yang akan muncul adalah terjaminnya keamanan keuangan negara dari rongrongan para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Advertisements